Benarkah Direktur Badan Usaha Yang Menjalankan Rumah Sakit Monopoli Dokter?

 In Articles

Andri Frandoni, S.H.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber dayar kesehatan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit memiliki karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks karena berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berintekrasi satu sama lain.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(UU Rumah Sakit), peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit pada saat itu, masih diatur pada peraturan setingkat menteri.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 20 UU Rumah Sakit, telah diatur bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha lain diluar bidang perumahsakitan.

Kemudian memperhatikan ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) UU Rumah Sakit, diatur ketentuan bahwa jabatan Kepala Rumah Sakit wajib seorang tenaga medis. Dalam penjelasan Pasal 34 UU Rumah Sakit, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan Direktur Utama (Chief Executive Officer) termasuk Direktur Medis. Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah diatur bahwa tenaga medis terdiri dari dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah tegas diatur bahwa Kepala Rumah Sakit atau Direktur Utama Rumah Sakit wajib seorang dokter.

Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah direktur Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perumahsakitan wajib seorang dokter sebagaimana ditentukan pada Pasal 34 ayat (1) UU Rumah Sakit tersebut.

Apabila dicermati penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU Rumah Sakit, pada akhir kalimatnya dinyatakan bahwa badan hukum adalah pemilik rumah sakit, sehingga jelas bahwa kedudukan Perseroan Terbatas pada rumah sakit merupakan sebagai pemilik. Oleh karena itu, penyelenggaran di dalam rumah sakit dilakukan oleh organisasi di rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau perseron terbatas rumah sakit. Hal demikian sebagaimana dapat dilihat pada pedoman penyusunan hospital bylaws yang diatur dalam Kepmenkes 772 tahun 2002, yang menjelaskan bahwa hospital bylaws yang salah satunya terdiri dari corporate bylaws harus diatur hubungan antara pemilik rumah sakit dengan pengelola rumah sakit (Kepala Rumah Sakit/Direktur Rumah Sakit).

Dalam Kepmenkes 772 tahun 2002 tersebut, dijelaskan juga bahwa pemilik rumah sakit yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, maka representasi dari pemilik adalah direksi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perumahsakitan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas secara hukum kedudukan dari badan hukum perseroan terbatas rumah sakit, yakni adalah sebagai pemilik dari rumah sakit yang direpresentasikan/diurus oleh direksi perseroan terbatas rumah sakit sedangkan untuk penyelenggaraan/pengelolaan di rumah sakit dilaksanakan oleh kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) UU Rumah Sakit jo. Perpres 77/2015.

Dengan demikian penyebutan direktur utama atau direktur pada UU Rumah Sakit bukan dimaksudkan pada direktur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), sehingga jabatan direktur perseroan terbatas rumah sakit tidak diwajibkan seorang dokter, melainkan dapat dijabat oleh siapa saja sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

 

 

Recent Posts

Send this to a friend