Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Hak Imunitas Direksi Perseroan

 In Articles

Kenny Wiston

Pendahuluan

Perseroan merupakan subyek hukum yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Perseroan sebagai badan hukum ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT. Namun, tidak sebagaimana manusia, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Perseroan harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawan badan hukum.[1] Dalam hal ini, yang dimaksud bahwa Perseroan membutuhkan bantuan subyek hukum orang alamiah adalah Organ Perseroan, yakni sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UUPT bahwa Organ Perseroan meliputi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

 

Kemudian, setiap Organ Perseroan memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha. RUPS yang bertindak sebagai pemegang saham, yakni memberikan modal kepada Perseroan agar Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD), dan Dewan Komisaris yang memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi.

 

Dalam menjalankan tugasnya, direksi di dasarkan pada fiduciary relationship (hubungan kepercayaan) antara dirinya dengan para pendiri perseroan, yang kemudian dari hubungan kepercayaan itu akan melahirkan fiduciary duty yakni direksi merupakan pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

 

Dengan amanah tersebut, anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.[2] Namun, ada pengecualian terhadap perbuatan direksi yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan sepanjang direksi dapat membuktikan apa yang ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, yang lebih dikenal dengan doktrin business judgement rule.

 

Kewajiban Direksi dalam Perseroan

Ketergantungan antara perseroan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara perseroan dan pengurus lahir hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) yang kemudian berangkat dari situ juga melahirkan fiduciary duty, yakni tugas atau tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi yang harus dilaksanakan berdasarkan hubungan kepercayaan sebelumnya.

 

Doktrin fiduciary duty berasal dari tradisi hukum Romawi, istilah “fiduciary” (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin “fiduciaries” yang artinya kepercayaan “trust” atau dari kata kerja “fidere” yang artinya mempercayai, sedangkan “duty” berarti “tugas”. Dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan “trustee”, sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan istilah “beneficiary”.[3]

 

Kemudian Prof. Bernard S. Black menengaskan bahwa, “fiduciary duties of directors were first elaborated by common law judges, operating without any guidance from the formal written law[4]

Sebagaimana telah diuraikan di atas, istilah fiduciary duty memiliki arti yang sama dengan istilah trust, namun kewajiban fiduciary duty pada direksi dalam mengurus perseroan tidaklah sama dengan hubungan antara trustee dengan beneficiary dalam suatu trustee agreement. Umumnya, tugas untuk mengelola dengan penuh keahlian dari direksi kepada perseroan derajatnya lebih tinggi dari yang terdapat dalam hubungan antara trustee dengan beneficiary dalam trustee agreement.

 

Sebagai organ dari perseroan, direksi memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perseroan yang dapat memaksa direksi untuk melaksakan tugas fiduciary duty tersebut. Namun, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi, secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari perseroan.[5]

 

Pada prinsipnya doktrin fiduciary duty dalam ilmu hukum perusahaan dibebankan kepada direksi. Dalam sejarah perkembangannya, banyak aturan normatif, yurisprudensi yang telah dibuat berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam hubungannya dengan pelaksanaan doktrin fiduciary duty terhadap kepentingan perseroan. Dalam perkembangannya kemudian, doktrin fiduciary duty sampau batas-batas tertentu dikembangkan dan diterapkan pula terhadap beberapa pihak lain dalam perseroan, yaitu kepada komisaris perseroan dan kepada pemegang saham mayoritas. Penerapan doktrin ini terhadap komisaris perseroan hanya berlaku di negara-negara yang memberlakukan sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan, penerapan doktrin ini secara sanagat terbatas terhadap pemegang saham mayoritas, ini dikarenakan mereka mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan perseroan lewat perolehan hak suara dalam suatu RUPS.[6]

 

Doktrin fiduciary duty dalam hukum perusahaan Indonesia telah dikenal dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga dalam UU NO.40 Tahun 2007, masuknya doktrin ini  dapat diketahui secara implisit dalam beberapa pasal dalam UU tersebut.[7]

Pasal 92

Ayat (1): “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseran”; ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2): “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar.”; yang dimaksud dengan ‘kebijakan yang dipandang tepat’ adalah kebijakan yag antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 97

Ayat (1): “Direksi bertanggung jawab atas pengurusuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”

Ayat (2): “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksankan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”: yang dimaksud dengan ‘penuh tanggung jawab’ adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun.

Ayat (3): “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Ayat (4): “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

 

Dari pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) dapat disimpulkan bahwa Kepengurusan Direksi untuk kepentingan Perseroan harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika hal di atas tidak dilakukan, maka Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan.

Ayat (6): “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Ketentuan pada Pasal 97 ayat (6) dapat disimpulkan bahwa direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara.

Pasal 99

Ayat (1): “Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

  1. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.”

Ayat (2): “Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

  1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.”

 

Dari Pasal 99 tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika direksi mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan kepentingan Perseroan, maka ia tidak berwenang mewakili Perseroan. Hal ini untuk mencegah kerugian pada Perseroan.

 

Di dalam kewajiban fiduciary duty, direksi masih memiliki kewajiban diantaranya:[8]

  1. Duty of Care

Direksi dalam menjalankan perseroan berdasarkan keweangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dengan adanya duty of care maka direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Untuk membuat setiap kebijakan direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar. Dalam hal ini terdapat standard of care yang merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam bertindak untuk tetap memperhatikan seseorang dalam bertindak untuk tetap memperhatikan segala resiko, bahaya dan perangkap yang ada dan berupaya untuk meminimalisasi munculnya resiko-resiko tersebut.

  1. Duties of loyalty

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perseroan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Dalam hal ini, kepatuhan dan pengabdian kepada perseroan adalah tugas dan kewajiban utama direksi. Direksi dilarang menggunaan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Terkait dengan duty of loyalty, direksi juga dilarang untuk melakukan hal-hal seperti bersaing dengan perusahaan yang bertujuan merusak perusahaan terserbut, merebut kesempatan yang ada dalam perusahaan, merealisasikan keuntungan pribadi yang berasal dari informasi material yang ada, menggunakan aset perusahaan demi kepentingan pribadinya, dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian yang memunculkan adanya benturan kepentingan.

  1. Duties of skill

Direksi harus mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk mengelola suatu perusahaan. Sebagai pucuk pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyataran yang tidak dapat ditawar.

  1. Duties to act lawfully

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan huku atau peraturan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, maka pengurus direksi sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi juha harus mematuhi segala macam hukum mulai dari UUPT, Undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, sampai ke UU paling bawah yakni Perda.

 

Kemudian, Prof. Bernard S. Black menegaskan bahwa, “The most important fiduciary duty is the duty of loyalty.  The concept is simple: the decision makers within the company should act in the interests of the company, and not in their own interests.  The easiest way to comply with this duty is not to engage in transactions that involve a conflict of interest.”[9]

 

Tanggung Jawab Direksi terhadap Perseroan

Tanggung jawab direksi kepada dan terhadap perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Agar direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, maka ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan.

 

Dalam perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan. Jadi, dalam perseroan, tanggung jawab direksi timbul, apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.  Direksi adalah satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan. Ini membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya kepada direksi perseroan. Artinya, tugas pengurusan perseroan oleh direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan perseroan.[10] Oleh karena itu, bila ada kerugian karena direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh perseroan menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

 

Tanggung jawab direksi dalam arti responsibility dan liability yaitu sebagai berikut: Responsibilities adalah Peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban kepada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu, dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, sedangkan Liabilities yaitu Direksi juga harus menimbulkan tanggung jawab pribadi dibawah peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan suatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seorang direksi yang merupakan wakil dari perseroan juga harus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya.

 

Doktrin Business Judgement Rule

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan usaha yang penuh dengan ketidakpastian dan tingginya persaingan, menuntut direksi untuk dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Adalah sesuatu yang tidak adil ketika menjalankan kepengurusannya tersebut direksi selalu dibayangi ketakutan akan mengambil keputusan yang salah dan akan merugikan perseroan. Sudah jelas kondisi tersebut akan mengganggu kinerja perseroan dan justru akan merugikan perseroan tersebut.

Latar belakang diberlakukannya doktrin ini adalah karena di antara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku direksi, maka pihak direksilah yang paling berwenang dan paling profesional untuk memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya, sementara jika karena putusan bisnis dari direksi terjadi kerugian bagi perseroan, sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan kata lain, perseraon harus juga menanggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian. Karena itu, direksi tdak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena alasan salah dalam memutuskan atau hanya karena alasan kerugian perseroan.[11]

 

Doktrin business judgement rule berkembang dalam sistem hukum common law, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia dan lainnya. Doktrin tersebut merupakan bentuk perlindungn bagi direksi, Buseiness Judgement Rule menurut Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz adalah: “a rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith and are within both the power of the corporation and the authority of management to make”.

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa business judgement rule melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Lebih lanjut, Robert Charles Clark memandang doktrin ini sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham. Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya. Sehingga jika dikaitkan dengan fiduciary duty, maka doktrin business judgement rule merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban fiduciary bagi direksi dalam mengurus perseroan.[12]

Business Judgment Rule is the legal doctrine that a corporation’s officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporation so long as the decision was within the officers’ or directors’ discretionary power and was made on an informed basis, in good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the corporation’s best interest.[13]

 

Business Judgment Rule memberikan dorongan kepada direksi agar berani mengambil keputusan serta mengambil resiko dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengurus perseroan serta tidak takut dan tidak berhati-hati secara berlebihan terhadap ancaman yang mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang mungkin timbul akibat dari tindakan maupun keputusan bisnis direksi tersebut.

 

Menurut doktrin Business Judgment Rule ini, hakim dianggap tidak memiliki ketrampilan bisnis, oleh karena itu pengadilan tidak berhak ikut campur memberikan penilaian terhadap keputusan bisnis yang diambil direksi. Direksi dianggap telah mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keahliannya dan kebiasaan yang terjadi dalam bisnis. Pengadilan hanya dapat turut campur dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan pengurusan perseroan.

 

Kaitan antara Doktrin Business Judgement Rule dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Business Judgement Rule sebagai salah satu usaha pembelaan diri bagi direksi dalam mengelola perseroan. Business judgement rule mendalilkan bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagi direksi, bila direksi meyakini, bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukan dengan jujur, beritikad baik hanya untuk kepentingan perseroan semata.[14]

 

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang menimbulkan kerugian.

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedikit menambahkan bahwa tanggung jawab seseorang tidak sebatas pada perbuatan yang dilakukan, melainkan terhadap kelalaian atau kesalahan.

Dari kedua pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwa kerugian dapat ditimbulkan bukan hanya karena dilakukannya suatu perbuatan, namun juga dapat diakibatkan dari tidak dilakukannya suatu perbuatan.

Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

  1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

 

Pasal ini memberikan pengertian bahwa direksi bersalah atas kerugian perseroan dan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. Apabila direksi ingin terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan tersebut, direksi dibebankan dengan pembuktian bahwa dia tidak bersalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Huruf (a.) pada pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainannya yang merngakibatkan kerugian.

 

Dalam huruf (b.) Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, itikad baik merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam suatu perjanijan. Pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan perjanjian maka harus dilandasi dengan itikad baik, dimana pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

 

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sendiri merupakan penerapan dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana setiap kerugian harus dipertanggungjawabkan. Meskipun begitu, antara pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan doktrin Business Judgment Rule yang diterapkan di negara-negara di mana doktrin ini berkembang, di antaranya Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian baik dalam Business Judgment Rule maupun Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, keduanya dapat diterapkan hanya dalam hal adanya kerugian.

 

Antara doktrin Business Judgment Rule dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas jelas terlihat bahwa perbedaan yang signifikan terdapat pada beban pembuktian, yaitu pihak yang mana yang diwajibkan membuktikan atas adanya kerugian dalam pengurusan perseroan oleh direksi. Mengenai pembuktian itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1865 menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, berkaitan dengan Business Judgment Rule, bahwa dalam hal adanya pihak yang menganggap adanya kerugian akibat kesalahan direksi, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan. Rumusan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut disimpulkan bahwa pembuktian tersebut merupakan pembuktian untuk mendalilkan sesuatu dan bukan untuk menyangkal sesuatu. Sedangkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan pembuktian yang merupakan penyangkalan akan sebuah kesalahan dan tanggung jawab.

 

Kesimpulan

Tanggung jawab direksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

 

Business Judgement Rule sebagai salah satu usaha pembelaan diri bagi direksi dalam mengelola perseroan. Business judgement rule mendalilkan bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagi direksi, bila direksi meyakini, bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukan dengan jujur, beritikad baik hanya untuk kepentingan perseroan semata. Di Indonesia, doktrin ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (5) UUPT.

[1] Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal.219-220

[2] Ibid, hal. 285

[3] Stefanus Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hal. 157

[4] Prof. Bernard S. Black, The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors; Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance, Stanford Law School, 2001, hal. 1

[5] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas; Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.53

[6] Stefanus, Op.Cit, hal. 159

[7] Ibid, Hal. 160

[8] Ridwan, Op.Cit, Hal.264

[9] Prof. Bernard, Op.Cit, hal. 2

[10] Fred BG Tumbuan, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995”, Makalah Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002, hal. 9-10.

[11] Munir, Op.Cit, hal. 199

[12] Freddy Harris, Op.Cit, hal.59

[13] Susan Ellis Wild,Webster’s New World Law Dictionary, (Canada: Wiley Publishing, Inc,  2006), hal.58

[14] Ridwan, Op.Cit, hal. 266

Recent Posts

Send this to a friend