GUGATAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM WEWENANG PENGADILAN NEGERI

 In Cases Summary

Muhammad Rizky Tri Saputra 

KASUS POSISI :

  • Z. Iskandar dan NY. Siti Nurlaela, warga Kota Sukabumi, mempunyai rencana untuk membangun sebuah Hotel di Gekbrong Kp. Cikahuripan Cianjur.
  • Untuk melaksanakan pembangunan Hotel tersebut, diperlukan biaya yang besar yang akan dipinjam dari suatu Bank. Perkiraan awal biayanya sebesar Rp. 200 juta.
  • Z. Iskandar pensiunan pejabat Depdagri dan NY. Siti Nurlaela memperoleh pinjaman uang/kredit dari Bank Daya Cabang Sukabumi, yang kemudian dituangkan dalam :
    Perjanjian Kredit No. 07/93/Kikuk, tanggal 17 Maret 1993.
    Peminjaman (Debitur) :   Z. Iskandar dan NY. Siti Nurlaela
    Pemberi Pinjaman (Kreditur) : Bank BBD Sukabumi.
    Jumlah Pinjaman/Kredit = Rp. 200 juta.
    Jangka waktu kredit dari tanggal 17 Maret 1993 sampai dengan tanggal 16 Maret 1998.
    Jaminan/agunan kredit berupa :
    Tanah Darat luas 4.130 M2 – SHM N0. 241.
    Tanah Darat + rumahnya luas 560 M2 – SHM No. 497 (jaminan tambahan) : keduanya atas nama  pemiliknya Z. Iskandar – Sukabumi,
  • Menurut perkiraan ahli bangunan pembangunan Hotel tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dengan biaya hanya Rp. 200 juta. Biaya seluruhnya pembangunan Hotel tersebut ditaksir sebesar Rp. 400 juta atau Rp. 500 juta.
  • Taksiran besarnya biaya pembangunan Hotel tersebut oleh Z. Iskandar kemudian dismpaikan kepada krediturnya Bank BBD Sukabumi.
  • Pihak Kreditur Bank BBD member saran kepada Debitur (Z. Iskandar) agar memakai dulu kredit tahap I Rp. 200 juta yang telah disetujui dalam perjanjian kreditnya untuk memulai membangun Hotel tersebut. Bilamana nanti masih diperlukan tambahan biaya, maka Bank BBD akan memberikan kredit tahap ke II yang dibutuhkan oleh Debitur tersebut.
  • Untuk mempermudah akan diberikannya kredit tahpa II dimasa mendatang oleh kreditur, Bank BBD, maka Debitur diminta menyerahkan lebih dulu barang jaminannya (agunan) untuk kredit tahap II yang nantinya akan diberikan oleh Bank.
  • Atas permintaan Bank BBD tersebut, maka Debitur Z.Iskandar Cs, pada saat menyelesaikan urusan kredit tahap I, telah menyerahkan lagi tanah sebagai jaminan tambahan untuk pemberian kredit tahap II, yang akan diberikan oleh Bank, bila kredit tahap I tidak cukup untuk membiayai pembangunan Hotel tersebut. Jaminan tambahan ini berupa :
    • Tanah HGB No. 7/Kebonjati luas 317 M2 dan
      Tanah HGB No. 10/Kebonjati keduanya terletak di Jln. R. Syamsudin 56 Kota Sukabumi –hak miliknya Siti Nurlaela.
  • Pembangunan Hotel mengalami hambatan dan tidak bisa diselesaikan karena kurangnya biaya. Sementara itu kredit tahap II untuk menyelesaikan pembangunan Hotel belum dapat direalisir di Bank.
  • Dengan tidak selesainya pembangunan Hotel, maka Hotel menjadi tidak beroperasi seperti yang direncanakan semula. Pemasukan uang yang diharapkan dari beroperasi Hotel menjadi tidak terwujud. Akibatnya Debitur mengalami kesulitan dalam mengembalikan kreditnta Rp. 200 juta tersebut. Dilain pihak kreditur, Bank selalu menegur Debitur untuk meluasi hutangnya Kepada Bank tersebut.
  • Karena Kredit tersebut baru jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 1998, padahal penagihan Bank dilakukan pada Mei 1995, maka masih ada sisa waktu bagi Debitur untuk berusaha membayar hutangnya tersebut dengan cara menjual sendiri asset barang jaminannya untuk memperoleh harga yang baik dari para peminat.
  • Sementara Debitur sedang negosiasi dengan peminat calon pembeli tanah, maka Bank BBD pada Mei 1995, tanpa kompromi kemudian melimpahkan masalah kredit macet ini kepada Kepala Kantor pelayanan Pengurusan Piutang Negara di bogor dengan Surat Pelimpahan No. SKB/225/CR tanggal jaminan hak milik NY. Siti Nurlaela diteruskan dengan Pengumuman Lelang tanggal 17 Juni 1996 No. 05/WPN.04/KP.03/1996 yang isinya tanah/rumah agunan miliknya Ny.Siti Nurlaela tersebut akan dijual lelang pada tanggal 17 Juli 1996 oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi sebagai pelaksana lelang.
  • Adanya langkah hukum dari kantor Pengurusan Piutang Negara tersebut, maka pihak Debitur mengajukan keberatan dan bantahannya di Pengadilan Negeri Sukabumi Reg. perkara No. 17/pdt.G/1996/PN. Smi, tanggal 10 Juli 1996. Disamping itu juga diajukan Surat Keberatan Kepada Kepala  Kantor Lelang Negara.
  • Namun demikian, penjualan lelang tetap diteruskan juga pada 17 Juli 1996 dengan adanya Risalah Lelang No. 9/1996 tanggal 17 Juli 1996, dan tanah barang jaminan HGB No. 7 dan HGB No. 10/Jln. R. Samsudin Sukabumi dijual dengan harga Rp. 120 juta kepada pembeli lelang (Ny. Poppy Herawati dan Hendrik Haryono).
  • Pada tanggal 31 Juli 1996, pembeli lelang atas tanah tersebut mengajukan permohonan eksekusi pengosongan tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register No. 11/Pdt/Ek/1996/PN.Smi.
  • Karena pelaksana penyelesaian piutang Negara (kredit macet) oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara dan Kantor Lelang Klas II Sukabumi dinilai oleh Debitur telah menyalahi prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan No. 9/PRP/1960 pasal 4 (1) (2) antara lain :
    • Jumlah hutang tidak pasti – karena Debitur membantah jumlahnya hutang yang ditetapkan oleh kreditur (Bank).
      Debitur tidak pernah diajak musyawarah tentang harga limit dari tanah yang akan dilelang oleh kantor Lelang tersebut.
      Penjualan dengan harga dibawah harga pasar.
      Tidak member kesempatan kepada Debitur untuk menjual sendir barang/tanah jaminan.
      Karena pelaksana lelang yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang tersebut, maka debitur mengalami kerugian uang sebesar :
      Harga tanah 562 M2 x Rp. 600.000,- = Rp. 315.600.000,-
      Harga bangunan rumah = Rp. 26.320.000,-
      Jumlah = RP. 341.920.000,-
      Dijual lelang laku dengan harga = Rp. 120.000.000,-
      Kerugian Debitur = Rp. 221.920.000,-
  • Semua perbuatan yang dilakukan oleh:
    • 1. Bank BBD.
      2. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor.
      3. Kantor Lelang Negara Sukabumi –  mengenai penjualan lelang atas barang jaminan tanah dan rumah milik Ny. Siti Nurlaela tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan pembeli tanah melalui penjualan lelang tersebut adalah pembeli yang beritikad tidak baik.
  • Debitur ( Z. Iskandar dan Ny. Siti Nurlaela) dalam gugatan bantahan terhadap eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap para Terbantah :
    Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi.
    Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor.
    Kepala Kantor Lelang Negara Sukabumi.
    Ny. Poppy Herawati pembeli lelang.
    Hendrik pembeli lelang.
  • Dengan tuntutan/petitum sebagai berikut :
    • Dalam Provisi :
      Menolak setidak-tidaknya menunda pelaksanaan permohonan eksekusi sampai putusan ini berkekuatan hukum pasti.
    • Dalam Pokok Perkara :
      Mengabulkan seluruh bantahan pembantah.
      Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik.
      Menyatakan perbuatan Terbantah I-II-III-IV-V yang merugikan Pembantah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
      Menyatakan bahwa pelaksana Penjualan lelang atas dua bidang tanah HGB No. 7/Kebonjati luas 137 M2 dan HGB No. 10/Kebonjati luas 389 M2 berikut bangunan rumahnya milik Ny. Siti Nurlaela Jln. R. Syamsudin, SH No. 56 Cikole Kodya Sukabumi, yang dilakukan Terbantah I sebagai Penjual lelang dan Terbantah IV dan V sebagai pembeli lelang adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.
      Menyatakan Risalah Lelang No. 9/1996-1997 tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor Lelang Sukabumi – mengandung cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak berlaku lagi.
      Menyatakan bahwa Pembeli – Terbantah IV DAN V adalah Pembeli yang beritikad tidak baik.
      Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum.

PENGADILAN NEGERI :

  • Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili gugatan bantahan terhadap eksekusi tersebut, maka pihak Terbantah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :
    Terbantah I- menyatakan bahwa Risalah Lelang adalah suatu Keputusan Lembaga Tata Usaha Negara (TUN), maka sesuai dengan UU No. 5/tahun 1986 maka Gugat Bantahan ini harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) bukan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi. Hal ini melanggar Kompetensi Absolut.
    Terbantah II dan III – menyatakan bahwa keberatan terhadap pelaksana lelang dan eksekusinya, seharusnya diajukan sebagai gugatan biasa dan bukan dalam bentuk Gugatan Bantahan/Perlawanan.
    Terbantah IV dan V – menyatakan bahwa penyebutan alamat tempat tinggal Terbantah adalah salah, sehingga gugatan tidak mengenai sasaran Terbantah IV dan V.
    Dengan Eksepsi tersebut diatas, para Terbantah mohon Hakim menyatakan Gugatan Bantahan ini tidak dapat diterima.
  • Dengan diajukannya eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkannya berkesimpulan menolak semua Eksepsi yang diajukan oleh para Terbantah.
  • Mengenai materi pokok sengketa, dimana dalil gugatan Pembantah telah disangkal seluruhnya oleh Terbantah, maka selanjutnya Majelis Hakim Pertama memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang intinya sebagai berikut :
  • Menurut Undang-Undang No. 49/PRP/1960 pasal 4 (1) (2) untuk mengurus piutang Negara, yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, dan penanggung hutang tidak melunasi hutangnya. Untuk memperoleh kepastian penyelesaian piutang Negara, maka PUPN membuat suatu Pernyataan Bersama dengan Penanggung utang, yang isinya memuat :
    Pengakuan hutang Kepada Negara.
    Syarat-syarat penyelesaiannya.
  • Dalam perkara ini, Pembantah/Debitur membantah jumlah besarnya hutangnya, sehingga jumlah hutang Debitur belum pasti ficed, maka belum ada Pernyatan Bersama, sehingga eksekusi tidak bisa dianjutkan dan kreditur harus mengajukan gugatan.
  • Terbantah III (PUPN) ternyata tidak member kesempatan waktu 2 bulan kepada Debitur untuk mencari pembeli.
  • Debitur tidak pernah diajak bermusyawarah oleh PUPN untuk menentukan harga limit tanah yang akan dijual lelang tersebut.
  • Penentuan harga limit ini didasarkan harga harga dipasaran dengan berpedoman pada NJOP (nilai jual objek pajak) atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Camat.
  • Tanah telah dijual lelang dengan harga limit dibawah harga pasar dan NJOP, sehingga debitur menderita kerugian
  • Karena pelaksaan lelang atas tanah jaminan tidak sesuai dengan prosedur peraturan Undang-Undang, maka Terbantah I, II, III dan IV serta V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
  • Prosedur lelang antara antara Penjual cs. Terbantah III dengan Pembeli. Terbantah IV serta V, ternyata dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka lelang atas tanah HGB No. 7 dan HGB No. 10 atas nama Ny. Siti Nurlaela, adalah tidak memenuhi syarat objektif, yaitu : tidak ada sebab yang halal, maka lelang tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
  • Karena lelang batal demi hukum, maka Risalah Lelang yang dibuat oleh Kepala Kantor Lelang Sukabumi, juga mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
  • Prosedur lelang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tersebut, maka tuntutan agar Terbantah IV dan V adalah pembeli yang tidak baik, adalah beralasan dan harus ditolak.
  • Berdasar pertimbangan tersebut diatas, akhirnya majelis Hakim Pengadilan Negeri member putusan yang amarnya sebagai berikut :
    • Mengadili :
      Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi para Terbantah.
    • Dalam Pokok Perkara :
      Mengabulkan Bantahan Pembantah sebagian.
      Menyatakan Terbantah I –  II  –  III  –  IV  –  V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
      Menyatakan pelaksanaan penjual secara lelang atas 2 bidang tanah HGB No. 7 dan HGB No.10 atas nama Ny. Siti Nurlaela, yang dilakukan oleh Terbantah III sebagai Penjual; Terbantah II sebagai Pelaksana/Pejabat Lelang dan Terbantah IV dan V sebagai Pembeli Lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum.
      Menyatakan bahwa Pembeli (tanah dalam lelang Terbantah IV dan V)adalah Pembeli yang beritikad tidak baik.
      Dst………………………….dst………………………dst……………

PENGADILAN TINGGI :

  • Pihak Terbantah I – Bank BBD – Terbantah IV Ny. Poppy Herawati – Terbantah V, Hendrik Haryoto – serta BUPLN Bogor menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi.
  • Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa outusan Hakim Pertama, baik eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Hakim Banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara banding ini.
  • Pada akhirnya, berdasar atas pertimbangan tersebut, majelis Pengadilan Tinggi member putusan : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 Juni 1997 No. 34/Pdt.G/1996/PN.Smi.

MAHKAMAH AGUNG RI :

  • Para Terbantah menolak putusan Pengadilan Tinggi rersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi.
  • Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara perdata yang dimohon pemeriksaan kasasi ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
  • Keberatan yang dikemukakan Pemohon Kasasi I, berupa pendiriannya bahwa Judex facti Peradilan Umum yang telah memeriksa abash/tidaknya prosedur lelang umum atas objek sengketa telah memasuki wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, karena penetapan pelelangan merupakan produk Pejabat TUN, sehingga Judex facti telah melanggar kompetensi absolute. Kewenangan untuk memeriksa dan menilai pelaksaan lelang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum.
  • Majelis Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan keberatan kasasi tersebut diatas, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa gugatan bantahan dalam perkara ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadii perkara ini.
  • Selanjutnya Majelis Mahkamah Agung dapat membenarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang permasalahan harga limit dalam pelaksanaan pejualan lelang tanah objek sengketa. Judex facti telah salah menerapkan sebab dalam menentukan harga limit dalam pelelangan ini, tidak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan ditentukan oleh Tim Penaksir dengan memakai dasar S.K. Walikota No. 593/Sk.44/BPN/1995 tanggal 3 April 1995 yang mengatur penetapan harga dasar tanag diwilayah Kodya Dati II Sukabumi selain itu juga harga limit yang ditetapkan oleh Tim Penaksir tersebut juga memperhatikan SK Menteri Keuangan No. 293/KMK/09/1993, tanggal 27 Februari 1993 pasal 24 jo SK Menteri Keuangan No. 376/KMK.01/1998, tanggal 31 Juli 1998 pasal 28.
  • Risalah lelang No. 9/1996-1997 sebagai hasil pelaksanaan lelang tanggal 17 Juli 1996 yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi mekanisme/prosedurnya sudah benar sesuai dengan aturan lelang yang berlaku vide Peraturan Lelang Stb 1908/No.189 jo Stb 1940/No. 56 jo UU No. 49/PRP/1960.
  • Judex facti telah salah menerapkan hukum bahwa dalam penjelasan hutang dalam perkara ini tidak ada Pernyataan Bersama, sebab dalam pasal 14 SKMenteri Keuangan No.293/KMK/09/1993- pasal 14 jo SK Menteri Keuangan No. 376/KM.01/ 1998, tanggal 31 Juli 1998, telah diatur dalam hal Debitur/ penanggung utang menolak menandatangani Pernyataan Bersama, tanpa alasan yang sah, maka PUPN akan menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh penanggung hutang dengan menerbitkan Surat Penetapan yang berisi jumlah piutang Negara. Dalam perkara ini, jumlah hutang Debitur telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Ketua PUPN Wilayah IV Bandung karena Debitur telah dipanggil tidak hadir.
  • Mengenai keberatan dari Pemohon Kasasi III, karena berdasarkan Akta Perdamaian No. 157, yang telah dicabut permohonan kasasinya maka majelis Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkannya.
  • Berdasar atas pertimbangan hukum yang intinya disebutkan diatas, maka Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena Judex facti salah dalam menerapkan hukum, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi sehingga putusan Judex facti harus dibatalkan dan Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :
  • Menyatakan para Pembantah adalah bukan Pembantah yang baik.
  • Menolak seluruh bantahan dari para Pembantah.

CATATAN :

  • Dari putusan majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat Abstrakkaidah Hukum sebagai berikut :
  • BUPLN atau PUPN merupakan Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelesaikan piutang Negara yang macet, termasuk piutang yang macet dari Bank milik Pemerintah, dengan  melakukan  tindakan hukum antara lain membuat Pernyataan Bersama dengan irah-irah Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisi jumlah piutang Negara yang wajib dibayar oleh si penanggung utang. Disamping itu juga melakukan tindakan hukum penitaan barang dan melakukan penjualan lelang atas barang-barang agunan. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 49/PRP tahun 1960 jo SK Menteri Keuangan RI No. 204/KMK.09/1993.
  • Gugat Bantahan terhadap pelaksanaan lelang barang/tanah agunan suatu hutang yang macet yang dilakukan oleh BUPLN atau PUPN atau Kantor Lelang Negara dimana dalam gugatan tersebut dipermasalahkan terjadinya sengketa prosedur lelang yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan, sehingga lelang tersebut dituntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka gugat yang demikian bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan  merupakan Kewenangan Peradilan Umum selama gugatan tersebut didasarkan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum ex pasal 1365 KUH Perdata.
  • Sebagai bahan banding, adanya putusan Mahkamah Agung No. 1456. K/Pdt/1998 yang kaidah hukum sebagai berikut : “ Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang dilakukan Pejabat Kantor Lelang Negara berdasar atas adanya “Penetapan Eksekusi – Lelang Ketua Pengadilan Negeri dimana dalam gugatan ini dipermasalahkan adanya sangkaan bahwa lelang itu dilaksanakan bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga  lelang ini dituntut untuk dibatalkan. Gugatan yang tidak didasarkan Perbuatan Melawan Hukum ini, merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena focusnya menyangkut tindakan hukum dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ex Undang-Undang No. 5/tahun 1986 (vide Varia Peradilan No. 195).
  • Demikian catatan dari putusan diatas .
    Pengadilan Negeri Sukabumi No. 34/Pdt/G/1996/PN.Smi, tanggal 12 Juni 1997.
    Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 631/Pdt/1997/PT.Bdg, tanggal 6 Maret 1998.
    Mahkamah Agung RI No. 848.K/Pdt/1999, tanggal 9 Februari 2001.
Recent Posts

Send this to a friend