Menata Ulang Penempatan ASN Aktif di BUMN – Saatnya Negara Menutup Ruang Multitafsir
Kenny Wiston Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil telah memantik diskursus lebih luas: apakah prinsip yang […]
Setelah Bubarnya Kementrian BUMN – Apakah Permen BUMN Masih Berlaku Terhadap Pegawai Yang Akan Diangkat Menjadi Direksi?
Kenny Wiston Transformasi besar terjadi ketika Kementerian BUMN dibubarkan dan digantikan oleh Badan BUMN. Pergeseran kelembagaan ini kemudian dipertegas oleh […]
Stop Sensasi Energi: Negara Harus Tegas Soal Bahan Bakar “BOBIBOS
Kenny Wiston Publik ramai membicarakan “BOBIBOS”, sebuah produk yang diklaim sebagai bahan bakar RON 98 berbasis nabati buatan anak bangsa. […]
Elegi Senja di Gerbang Ganesha: Mengenang Rene Conrad
Kenny Wiston Senja turun perlahan di Gerbang Ganesha, seakan tahu bahwa di tempat ini ada kisah yang tidak pernah selesai. […]
Menguji Legitimasi “Norma Baru” dalam Putusan Mk: Antara Tafsir Konstitusi dan Pembentukan Norma Hukum
Kenny Wiston PENDAHULUAN Mahkamah Konstitusi (MK) dirancang sebagai the guardian of constitution, bukan the maker of law. Namun dalam perkembangan […]
Dilema Profesional Muda di BUMN: Epilog Kasus ASDP
Kenny Wiston Kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP menjadi preseden yang mengusik nalar hukum korporasi di Indonesia. Di tengah […]
Konsolidasi Rancangan Peraturan Menteri Berbasis Risiko di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral: Analisis Normatif dan Implikasi Regulasi
Kenny Wiston Abstrak Kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan instrumen hukum yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan diimplementasikan melalui […]
Penyerahan KTP untuk Akses Gedung dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi
Kenny Wiston PENDAHULUAN Permintaan agar pengunjung menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat memasuki gedung merupakan praktik umum di berbagai […]
Percepatan Hilirisasi Nasional: Prof. Brian Yuliarto Perlu Tegaskan Aspek Legal dan Kelembagaan Harus Onboard
Kenny Wiston PENDAHULUAN Pemerintah mengebut penyelesaian kajian 18 proyek hilirisasi strategis nasional senilai lebih dari Rp 640 triliun yang ditargetkan […]
