SAMAKAH HAK CIPTA DENGAN COPYRIGHT ?

 In Articles

Laurences Aulina

Pengantar

Copyright diterjemahkan sebagai hak cipta dalam Bahasa Indonesia. Namun oleh beberapa pakar hal ini dianggap keliru, karena secara terminologi hak cipta adalah hak yang diberikan pada pencipta karya sastra, karya tulis, musik, patung, dan karya-karya kebudayaan lainnya. Sedangkan, fokus utama dari copyright bukan pada masalah penciptaan, tetapi lebih kepada masalah siapa yang berhak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu ciptaan (right to copy and right to publish) dari seorang pencipta. Sehingga, dua hal tersebut dipisahkan pengertiannya.

Sejarah

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini muncul pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung. Para pelaku budaya pada masa itu risau dengan istilah Hak Pengarang sebagai terjemahan dari auteursrecht yang terdapat dalam Auteurswet 1912. Menurut peserta Kongres, auteursrecht tidak semata-mata berhubungan dengan karang-mengarang dalam ranah karya sastra atau karya tulis, melainkan mencakup lingkup yang lebih luas, yaitu cipta-mencipta karya-karya lainnya, termasuk musik, patung, dan karya-karya kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, istilah hak pengarang sebagai terjemahan dari auteursrecht harus diganti menjadi istilah Hak Pencipta, yang kemudian disingkat menjadi Hak Cipta.

Sejarah tentang konsep auteursrecht yang diatur di dalam Auteurswet 1912 boleh dikatakan merupakan koreksi dari Copyright Act yang berlaku di Inggris. Sedangkan sejarah copyright di Inggris diawali dengan ditemukannya mesin cetak pada abad XV. Tepatnya pada tahun 1476, William Caxton menemukan mesin cetak tersebut. Dengan ditemukannya mesin cetak itu mempermudah proses perbanyakan (copy) suatu karya tulis, karena tidak harus menyalin ulang dengan menggunakan pena atau alat tulis lainnya.

Pada tahun 1557, Raja menganugerahkan kepada Stationers’ Company (kelompok perusahaan penerbitan dan pedagang buku di London) hak monopoli untuk menerbitkan buku atau karya tulis cetakan. Namun hak monopoli itu hanya berlangsung sampai tahun 1694 dengan pencabutan hak tersebut. Akibatnya, perusahaan-perusahaan penerbitan tersebut mengalami kerugian dan kehilangan perlindungan hukum yang dapat berakibat terjadi anarchy dan pada gilirannya akan terjadi economic disaster. Pada tahun 1710, pembentuk undang-undang menerbitkan Copyright Act 1710 atau yang lebih dikenal dengan The Statute of Anne tahun 1710. Pada awalnya, hak eksklusif dan publikasi berada pada pencipta (author) tapi bukan untuk ekploitasi komersial. Namun, lebih kepada orisinalitas karya tulis ciptaan itu sendiri. Untuk mengeksploitasi hak komersialnya, penulis harus mendaftarkan karya tulisnya terlebih dahulu untuk dipublikasikan kepada penerbit dan itu hanya berlaku selama 14 tahun sejak publikasi pertama dan dikembalikan kepada pencipta jika masih hidup.

ltu sebabnya di negara-negara Eropa Kontinental kemudian muncul gagasan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta berupa droit de auteur (Prancis) atau autersrecht (Belanda). ltulah pula sebabnya disamping hak ekonomi berupa hak memperbanyak dan menerbitkan (copy and publish) seorang pencipta juga memiliki hak moral untuk mendapatkan perlindungan berupa perlekatan (right of attribution) antara dirinya dan ciptaannya. Suatu karya cipta tidak boleh dipisahkan dari penciptanya. Oleh sebab itu nama pencipta harus senantiasa dilekatkan pada ciptaannya (doctrine of patternity). Suatu ciptaan juga tidak boleh diubah-ubah tanpa persetujuan penciptanya (doctrine of integrity).

Hak Cipta di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat (1) diartikan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan ekonomi. Yang lebih lanjut mengenai hak moral diatur pada pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa,

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

  1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian terkait hak ekonomi diatur pada pasal 8 yang menyatakan bahwa, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pada Pasal 9 (1) disebutkan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

  1. penerbitan Ciptaan;
  2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. penerjemahan Ciptaan;
  4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  6. pertunjukan Ciptaan;
  7. Pengumuman Ciptaan;
  8. Komunikasi Ciptaan; dan
  9. penyewaan Ciptaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa di Indonesia doktrin yang berlaku bukanlah copyright model Inggris, melainkan author’s right model Eropa Kontinental. Namun harus dipahami bahwa di dalam istilah Hak Cipta itu tetap terkandung hak memperbanyak (copy) dan hak menerbitkan (publish), karena memang hak-hak itulah yang harus diberikan kepada pencipta, dan bukan kepada penerbit. Dengan doktrin ini, pencipta adalah pemilik hak memperbanyak (copy) ciptaan dan mempublikasikan ciptaannya untuk tujuan memperoleh manfaat ekonomi daripadanya. Hak untuk memperbanyak (copy) dan hak untuk mempublikasikan (publish) ini memang dapat diberikan kepada orang lain melalui perjanjian. Perjanjian semacam Ini dinamakan license agreement (pemberian izin lisensi). Namun demikian kepemilikan hak tetap berada pada pencipta.

Kesimpulan

Secara terminologi hak cipta dan copyright merupakan dua hal yang berbeda. Pemisahan pengertian ini adalah Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Common Law. Sedangkan negara yang tidak memisahkan kedua hal ini adalah negara-negara Eropa kontinental dan bekas jajahannya. Hal ini tidak lepas dari sejarah munculnya regulasi terkait copyright.

Namun, di Indonesia hanya mengenal hak cipta meskipun pada umumnya digunakan istilah copyright untuk merujuk pada hak cipta. Cakupan dari hak cipta ini lebih luas daripada copyright dimana copyright merupakan bagian kecil dari hak cipta. Cakupan perlindungan hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Recent Posts

Send this to a friend