SANKSI HUKUM ATAS PERUSAHAAN YANG TIDAK MENERAPKAN PSBB

 In Legal News & Events

Feril Hamdani S.H

Pelaksanaan PSBB dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 Tahun 2020 untuk Wilayah Jawa Barat dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi Banten. Pelaksanaan PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“Permenkes 9/2020”).

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (pasal 1 angka 1 Permenkes 9/2020).

Pelaksanaan PSBB tersebut meliputi:

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  2. pembatasan kegiatan keagamaan;
  3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  4. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
  5. pembatasan moda transportasi; dan
  6. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Peliburan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

Maka, berdasarkan ketentuan di atas, dalam PSBB di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan harus menghentikan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja dan wajib menggantinya dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal dan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

Sanksi Pidana tersebut diantaranya diatur dalam:

  1. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (“UU 6/2018”) yang menegaskan bahwa:
    Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
    PSBB, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 6/2018, adalah salah satu bentuk upaya kekarantinaan kesehatan. Sehingga bagi yang tidak taat PSBB, dapat diancam sanksi pidana dalam UU 6/2018
  2. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (“UU 4/1984”) menerangkan bahwa:
    (1) “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.
    (2) “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan bunyi pasal 93 UU 6/2018 terdapat unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi yang harus terpenuhi yakni:

  1. Setiap orang
  2. tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau
  3. menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
  4. sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Sesuai dengan unsur terakhir maka penegak hukum wajib membuktikan bahwa pelanggaran tersebut harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sehingga tidak mudah bagi penegak hukum untuk menuntut pidana berdasarkan pasal tersebut.

Recent Posts

Send this to a friend