SIMPUL KPBU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

 In Legal News & Events

 Andri Frandoni, S.H.

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 260 K/05/MEM/2019 tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kepmen ESDM 260/2019”), maka Kementerian ESDM telah sah memiliki simpul KPBU sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”). Simpul KPBU merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU (Pasal 44 Perpres 38/2019).

Dengan dibentuknya Simpul KPBU tersebut, maka salah satu langkah awal pelaksanaan KPBU sebagaiamana diatur dalam Perpres 38/2015 telah dilalui sehingga kedepannya diharapkan dengan Simpul KPBU tersebut pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui KPBU di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian ESDM dapat teralisasi. Walaupun demikian, untuk proses KPBU itu sendiri masih membutuhkan proses yang Panjang diantaranya mulai pada tahap persiapan, perencanaan, dan transaksi.

Dalam Kepmen ESDM 260/2019, dibentuk Tim Simpul KPBU yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksanaan dengan susunan keanggotaan terdiri dari beberapa unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM 260/2019 tersebut. Adapun tugas Pengarah dan Pelaksana sesuai dengan Kepmen ESDM 260/2019, adalah:

Pengarah, memiliki tugas:

  1. Memberikan petunjuk dan pengarahan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi program dan pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian ESDM kepada Pelaksana dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas;
  2. Memutuskan dan menetapkan kebijak dan isu-isu strategis terkait pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian ESDM yang dirumuskan oleh Pelaksana;
  3. Memantau pelaksanaan tugas Pelaksana dan memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral; dan
  4. Mengoordinasikan pelaksanaan KPBU infrastruktur di lingkungan Kementerian ESDM dengan Kementerian/Lembaga/pihak-pihak lain yang berkepentingan yang bersifat lintas bidang sektoral.

Pelaksana, memiliki tugas:

  1. Menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU di lingkungan Kementerian ESDM;
  2. Mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian ESDM;
  3. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian ESDM untuk ditetapkan oleh Pengarah dengan langkah-langkah:
    Menyiakan perencanaan KPBU dengan identifikasi dan penetapan, penganggaran, pengkategorian KPBU;
    Menyiapkan bahan konsultasi publik dalam pelaksanaan identifikasi KPBU; dan
    Penyiapan, penyusunan, dan penyebarluasan daftar rencana KPBU;
  4. Membantu PJPK dalam pendampingan pada proses penyiapan dan pelaksanaan kebijakan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian ESDM, paling sedikit menyiapkan bahan:
    Pra studi kelayakan;
    Rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah;
    Penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha;
    Pengadaan tanah untuk KPBU; dan
    Menyiapkan perjanjian KPBU;
  5. Membantu Pengarah dalam koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/pihak-pihak lain yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lintas sektoral/bidang; dan
  6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan KPBU di lingkungan Kementerian ESDM.
Recent Posts

Send this to a friend