Aspek Hukum Pengibaran dan Pemasangan Bendera Selain Merah Putih, Termasuk Bendera Bajak Laut Anime One Piece, di Indonesia

Posted 4 August 2025

Kenny Wiston

PENDAHULUAN

Memorandum ini membahas aspek hukum terkait pemasangan dan pengibaran bendera selain Merah Putih di Indonesia, dengan fokus pada fenomena maraknya pemasangan bendera bajak laut anime One Piece, khususnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958, serta menyoroti potensi pelanggaran, sanksi, dan sikap pemerintah yang seharusnya diambil dalam menghadapi fenomena tersebut.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pengibaran Bendera Selain Merah Putih di Indonesia

Pengaturan mengenai bendera negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih.
Bendera lain, baik bendera organisasi, panji-panji, maupun bendera kebangsaan asing, tidak dapat diperlakukan sebagai bendera negara.
Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 mengatur tata cara pemasangan bendera kebangsaan bersama bendera lain, di mana Bendera Negara harus diberi tempat terhormat (sebelah kanan atau di depan dan di tengah).
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 mewajibkan pengibaran Bendera Negara pada perayaan organisasi jika bendera organisasi dikibarkan.
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 melarang pemasangan bendera organisasi atau bendera lain di antara deretan Bendera Negara yang dipasang berderet untuk perhiasan.
Pengibaran bendera kebangsaan asing diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958, yang memperbolehkan pengibaran bendera kebangsaan asing dalam kondisi tertentu, dengan syarat Bendera Negara juga dikibarkan.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958.

Dengan demikian, pengibaran bendera selain Merah Putih diperbolehkan dalam konteks tertentu, namun wajib mematuhi tata cara dan penghormatan terhadap Bendera Negara.

Pemasangan dan Pengibaran Bendera Bajak Laut Anime One Piece

Tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai bendera fiksi seperti bendera bajak laut anime One Piece dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan hanya Merah Putih yang berstatus sebagai Bendera Negara.
Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 mengatur bahwa jika bendera lain dipasang bersama Bendera Negara, posisi dan kehormatan Merah Putih harus diutamakan.
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 melarang pemasangan bendera lain di antara deretan Bendera Negara.
Tidak ada larangan eksplisit terhadap pemasangan bendera fiksi selama tidak menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Selama pemasangan bendera bajak laut anime tidak melibatkan Bendera Negara atau tidak dalam konteks resmi kenegaraan, serta tidak menimbulkan keresahan atau pelanggaran ketertiban umum, maka tidak melanggar ketentuan pidana maupun administratif.

Dengan demikian, pemasangan bendera bajak laut anime One Piece diperbolehkan sepanjang tidak melanggar tata cara penghormatan terhadap Bendera Negara.

Fenomena Pemasangan Masif Bendera Bajak Laut Anime One Piece Menjelang 17 Agustus

Pemasangan bendera bajak laut anime secara masif menjelang 17 Agustus, khususnya jika bersamaan dengan pengibaran Merah Putih, harus memperhatikan supremasi dan kehormatan Bendera Negara.
Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 mewajibkan Bendera Negara ditempatkan pada posisi terhormat jika dipasang bersama bendera lain.
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 melarang bendera lain mengganggu tata letak Bendera Negara.
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi perbuatan yang menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.
Jika pemasangan bendera bajak laut anime dilakukan secara masif dan bersamaan dengan Bendera Negara dalam rangka peringatan 17 Agustus, tindakan tersebut harus tetap menjaga tata letak dan kehormatan Merah Putih sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap tata cara atau kehormatan Bendera Negara dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif.

Perbuatan yang Dianggap Melanggar dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Perbuatan yang dianggap melanggar meliputi:
- Menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009).
- Pemasangan bendera lain yang mengganggu kehormatan Bendera Negara (Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958).
- Tidak mengibarkan Bendera Negara pada perayaan organisasi (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958).
- Pelanggaran tata cara pengibaran (Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958).
Yurisprudensi Mahkamah Agung:
- Tidak terdapat yurisprudensi yang secara spesifik membahas bendera fiksi seperti bendera bajak laut anime One Piece.
- Mahkamah Agung menafsirkan perbuatan menodai simbol negara secara luas, termasuk tindakan yang secara nyata atau simbolik merendahkan kehormatan Bendera Negara.
- Penafsiran unsur “perbuatan menodai” diserahkan kepada hakim berdasarkan fakta dan konteks peristiwa.

Setiap tindakan yang menempatkan bendera lain secara tidak hormat, menutupi, menurunkan, atau menodai kehormatan Merah Putih dapat dianggap melanggar hukum.

Penafsiran Penghinaan atau Penghormatan terhadap Merah Putih jika Bendera Bajak Laut Anime One Piece Dipasang Bersebelahan

Bendera bajak laut anime One Piece tidak serta-merta dianggap sebagai penghinaan terhadap Merah Putih jika dikibarkan bersebelahan.
Penilaian didasarkan pada tata cara pemasangan, konteks, serta niat atau maksud dari perbuatan tersebut.
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mensyaratkan adanya unsur “maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara”.
Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 mengatur posisi terhormat Bendera Negara jika dipasang bersama bendera lain.
Jika pemasangan bendera bajak laut anime dilakukan dengan tetap menjaga tata cara, posisi, dan tidak disertai maksud merendahkan Bendera Negara, maka tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penghinaan.

Penafsiran penghinaan atau tidaknya sangat bergantung pada fakta konkret dan niat pelaku.

Sikap Pemerintah terhadap Fenomena Pemasangan Bendera Bajak Laut Anime One Piece

Pemerintah wajib memastikan bahwa penggunaan bendera selain Merah Putih tidak menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009).
Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemasangan bendera, termasuk penegasan posisi terhormat Bendera Negara (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958).
Pemerintah dapat mengeluarkan imbauan atau pedoman resmi terkait larangan pemasangan bendera lain di antara deretan Bendera Negara (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958).
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib melakukan penegakan hukum secara proporsional sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958.
Pemerintah juga dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan melakukan sosialisasi nilai-nilai nasionalisme serta penghormatan terhadap simbol negara.

Sikap pemerintah harus mengedepankan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum secara berimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasangan dan pengibaran bendera selain Merah Putih, termasuk bendera bajak laut anime One Piece, diperbolehkan sepanjang tidak melanggar tata cara penghormatan dan tidak menodai kehormatan Bendera Negara. Pemerintah disarankan untuk mengedepankan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara proporsional guna mencegah terjadinya pelanggaran, serta memastikan supremasi dan kehormatan Merah Putih tetap terjaga dalam setiap momentum kenegaraan.

Pemerintah perlu mengeluarkan pedoman dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemasangan bendera.
Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional jika ditemukan pelanggaran terhadap kehormatan Bendera Negara.

LAMPIRAN DASAR HUKUM

kennywiston_admin