Jerat Pasal 3 UU Tipikor untuk Pihak Swasta Tanpa Jabatan: Konstruksi Dakwaan yang Strategis namun Lemah Secara Dogmatik

Kenny Wiston, S.H., LL.M., CLA., CPCLE., CP3P.

Ada sebuah ironi yang mengendap di ruang-ruang sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia: seorang pihak swasta — yang tidak pernah memegang jabatan publik, tidak pernah dilantik, tidak pernah mengucap sumpah jabatan — berdiri di kursi terdakwa, dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Yang lebih menggelitik: nilai kerugian negara yang didakwakan tidak sampai seratus juta rupiah. Pertanyaannya bukan sekadar apakah ini adil — pertanyaannya adalah apakah ini sah secara dogmatika hukum pidana.

Tulisan ini tidak bermaksud membela koruptor. Korupsi adalah kejahatan yang melukai sendi-sendi kehidupan bernegara dan harus diberantas dengan sungguh-sungguh. Namun kebenaran yang sama menuntut agar instrumen pemberantasan korupsi itu sendiri diterapkan secara presisi — tidak asal jerat, tidak asal dakwa. Hukum pidana yang diterapkan secara serampangan bukan hanya melanggar hak individu, ia merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Anatomi Pasal 3: Siapa Sebenarnya Subjeknya?

Sebelum menghukum seseorang, hukum meminta kita untuk membaca bunyi pasalnya dengan cermat. Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Frasa “setiap orang” memang bersifat luas. Namun frasa itu tidak berdiri sendiri — ia terikat oleh klausa kualifikasi yang bersifat konstitutif: “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Kata “karena” di sini adalah penanda kausalitas — kewenangan, kesempatan, atau sarana itu haruslah lahir dari suatu jabatan atau kedudukan.

Jika kewenangan, kesempatan, atau sarana itu tidak lahir dari jabatan atau kedudukan apa pun — maka secara gramatikal dan sistematis, unsur Pasal 3 tidak terpenuhi. Sesederhana itu. Doktrin lex stricta dalam hukum pidana melarang hakim menafsirkan unsur pidana secara analogi yang memberatkan terdakwa.

Mengapa Jaksa Tetap Mendakwakan Pasal 3?

Pilihan jaksa mendakwakan Pasal 3 kepada swasta tanpa jabatan bukan semata kekeliruan — melainkan strategi penuntutan yang terkalkulasi. Ada beberapa motif yang bekerja di balik pilihan itu.

Beban Pembuktian yang Lebih Ringan

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum — baik secara formil maupun materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 bahkan menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata (actual loss), bukan sekadar potensial. Beban ini berat. Pasal 3 dengan frasa elastis “menyalahgunakan kesempatan” memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel bagi penuntut umum.

Proporsionalitas Ancaman Pidana Minimum

Pasal 2 memiliki ancaman pidana minimum 4 tahun penjara. Pasal 3 hanya 1 tahun. Untuk kerugian negara yang nilainya kecil, menuntut pidana berbasis Pasal 2 berisiko dipandang hakim sebagai tidak proporsional — yang berujung pada putusan bebas atau lepas. Pasal 3 memberikan ruang pemidanaan yang lebih lentur.

Konstruksi “Kedudukan” sebagai Jangkar

Jabatan memang tidak dimiliki swasta. Namun jaksa menafsirkan frasa “kedudukan” secara luas: posisi sebagai rekanan atau vendor instansi pemerintah, status sebagai pemegang kontrak dengan BUMN, hubungan afiliasi dengan penyelenggara negara, atau akses de facto terhadap pengelolaan dana publik. Inilah yang menjadi jangkar dakwaan — sekalipun dasar hukumnya sangat rentan digugat.

PERMA No. 1 Tahun 2020: Pisau Bermata Dua

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Regulasi ini mengklasifikasikan tingkat kerugian negara ke dalam lima kategori sebagai berikut:

Kategori 1: Rentang kerugian negara Rp 0 – Rp 25 Juta, Implikasi pemidanaan paling ringan;

Kategori 2: Rentang kerugian negara Rp 25 Juta – Rp 100 Juta, Implikasi pemidanaan ringan;

Kategori 3: Rentang kerugian negara Rp 100 Juta – Rp 1 Miliar, Implikasi pemidanaan sedang;

Kategori 4: Rentang kerugian negara Rp 1 Miliar – Rp 25 Miliar, Implikasi pemidanaan berat; dan

Kategori 5: Rentang kerugian negara di atas Rp 25 Miliar, Implikasi pemidanaan paling berat.

Di satu sisi, PERMA 1/2020 memberikan panduan kepastian hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun di sisi lain, ia menjadi senjata yang justru dapat dimanfaatkan oleh penasihat hukum terdakwa.

Kerugian di bawah Rp 100 juta masuk Kategori I atau II — zona pemidanaan paling ringan. Dalam konteks ini, mendirikan konstruksi dakwaan Tipikor untuk nilai yang berada di Kategori I (di bawah Rp 25 juta) menimbulkan pertanyaan filosofis yang serius: apakah penggunaan instrumen hukum pidana khusus yang luar biasa ini — dengan semua konsekuensinya bagi hak asasi terdakwa — sebanding dengan derajat kerugian yang ditimbulkan?

Asas ultimum remedium menegaskan bahwa hukum pidana adalah senjata terakhir, bukan yang pertama. Ketika kerugiannya kecil, jalur administratif dan keperdataan semestinya didahulukan. Saat Tipikor digunakan untuk kasus Rp 20 juta, bukan hanya proporsionalitas yang dipertanyakan — legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri yang dipertaruhkan.

Dua Jalur Penjerat: Deelneming vs. Subjek Mandiri

Praktik penegakan hukum menempuh dua jalur berbeda untuk menjerat swasta dengan Pasal 3.

Jalur Deelneming — Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Jalur ini secara dogmatik paling dapat dipertahankan. Swasta dijerat sebagai medepleger (turut serta) atau uitlokker (penganjur) bersama pelaku utama yang memiliki jabatan. Di sini, unsur jabatan atau kedudukan melekat pada pelaku utama — pejabat publik atau pegawai negeri — sementara pertanggungjawaban pidana diperluas kepada pihak swasta yang turut berperan.

Konstruksi ini sah secara hukum, karena kepadatan unsur Pasal 3 dipikul oleh pelaku utama. Namun ia tetap tidak tanpa kelemahan: seberapa besar peran nyata pihak swasta? Apakah ia benar-benar turut serta dalam penyalahgunaan jabatan, atau sekadar menerima manfaat yang mengalir dari tindak pidana pihak lain?

Jalur Subjek Mandiri — Rentan Secara Dogmatik

Jalur yang lebih problematis adalah ketika swasta didakwa sebagai subjek mandiri Pasal 3 — bukan sebagai peserta deelneming, melainkan sebagai pelaku tunggal. Di sini, jaksa harus membuktikan bahwa pihak swasta sendiri memiliki “kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan.”

Inilah titik patah konstruksi dakwaan ini. Hubungan kontraktual tidak melahirkan jabatan. Posisi sebagai vendor tidak menciptakan kedudukan dalam makna normatif Pasal 3. Menganalogikan keduanya sebagai “kedudukan” bertentangan secara langsung dengan asas lex stricta dan larangan analogi in malam partem — dua pilar fundamental hukum pidana yang tidak dapat diabaikan.

Peta Jalan Pembelaan: Enam Lapis Argumentasi

Bagi penasihat hukum yang menghadapi konstruksi dakwaan semacam ini, berikut adalah peta argumentasi yang dapat dibangun secara berlapis:

Pertama, Eksepsi Obscuur Libel: surat dakwaan yang tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana klien — yang tidak memiliki jabatan atau kedudukan apa pun — dapat memenuhi unsur Pasal 3. Ketidakjelasan ini bukan formalitas; ia menyentuh hak terdakwa untuk membela diri secara layak.

Kedua, Patahkan Unsur Subjek: tunjukkan bahwa hubungan kontraktual, afiliasi bisnis, atau akses terhadap proyek pemerintah tidak secara hukum melahirkan “jabatan” maupun “kedudukan” dalam makna Pasal 3. Gunakan argumentasi gramatikal, sistematis, dan historis berdasarkan risalah pembentukan UU Tipikor.

Ketiga, Serangan atas Penghitungan Kerugian: gugat metodologi BPKP atau BPK yang menghitung kerugian negara. Terapkan doktrin actual loss berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 — kerugian harus nyata, bukan proyeksi atau estimasi. Untuk nilai di bawah Rp 100 juta, angka ini rentan secara metodologis.

Keempat, Argumen Proporsionalitas berbasis PERMA 1/2020: tunjukkan bahwa kerugian Kategori I atau II yang menjadi objek dakwaan menunjukkan derajat culpabilitas yang tidak setara dengan penggunaan instrumen Tipikor. Dorong hakim menerapkan prinsip ultimum remedium dalam pertimbangan hukumnya.

Kelima, Kualifikasi Alternatif: jika tidak ada jabatan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, dan kerugiannya kecil, perbuatan yang didakwakan lebih tepat dikualifikasi sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau penipuan (Pasal 378 KUHP) — bukan korupsi. Kekeliruan kualifikasi adalah cacat materiil dakwaan.

Keenam, In Dubio Pro Reo: jika setelah seluruh pembuktian masih terdapat keraguan tentang terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3, asas ini mewajibkan hakim memutus bebas. Keraguan dalam hukum pidana adalah milik terdakwa, bukan penuntut umum.

Yurisprudensi dan Perkembangan Hukum

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah mengakui konstruksi deelneming sebagai landasan untuk menjerat pihak swasta berdasarkan Pasal 3. Namun belum ada yurisprudensi yang secara tegas dan konsisten menetapkan bahwa pihak swasta murni — tanpa kualitas apapun sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri — dapat menjadi subjek mandiri Pasal 3 tanpa dukungan deelneming.

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kata “dapat” dalam frasa kerugian negara menjadi mensyaratkan kerugian nyata adalah preseden yang relevan. Ia mempersempit ruang praduga kerugian yang selama ini digunakan jaksa secara longgar — termasuk dalam kasus dengan nilai kerugian kecil yang perhitungannya bersifat spekulatif.

Satu lagi perkembangan yang perlu dicatat: MK melalui Putusan No. 1/PUU-XVI/2018 mengakui bahwa konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam hukum pidana tidak identik dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam hukum administrasi negara. Keduanya memiliki standar dan konsekuensi hukum yang berbeda — dan mencampuradukkan keduanya adalah kekeliruan konseptual yang berakibat fatal bagi ketepatan dakwaan.

Penutup: Antara Semangat Pemberantasan dan Presisi Hukum

Hukum pidana korupsi Indonesia telah berkembang pesat. KPK, Kejaksaan, dan peradilan khusus Tipikor telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi yang relatif efektif dibanding banyak negara berkembang lainnya. Semua itu patut diapresiasi.

Namun kecepatan eksekusi tidak boleh mengalahkan presisi dogmatik. Menjerat pihak swasta tanpa jabatan dengan Pasal 3 UU Tipikor — khususnya untuk kerugian negara yang nilainya tidak melebihi Rp 100 juta — adalah konstruksi dakwaan yang berdiri di atas fondasi yang goyah: lemah pada unsur subjek, lemah pada proporsionalitas, dan rentan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum pidana yang tidak bisa diabaikan.

Bagi seorang advokat, ini bukan sekadar urusan teknis. Ini adalah soal martabat profesi: memastikan bahwa setiap warga negara — apapun latar belakangnya — hanya dipidana berdasarkan dakwaan yang secara hukum valid, bukan berdasarkan asumsi yang dibungkus terminologi hukum. Sistem peradilan yang sehat bukan hanya yang berhasil menghukum pelaku kejahatan — tetapi yang juga mampu membebaskan mereka yang didakwa tanpa dasar yang kokoh.

Dalam kata yang lebih ringkas: semangat pemberantasan korupsi harus ditopang oleh presisi hukum, bukan dikaburkan olehnya.