PILIHAN DOMISILI DAN KOMPETENSI RELATIF

 In News & Events

PILIHAN DOMISILI DAN KOMPETENSI RELATIF

Sandra Marisha, S.H.

 

 

Pendahuluan

Kami acap kali memainkan issue domisili hukum dan kewenangan pengadilan dalam mengadili di wilayah hukum nya (kompetensi relatif) dalam kapasitas selaku kuasa tergugat dalam menangkis gugatan penggugat (eksepsi).  Materi eksepsi yang diajukan tidak lain adalah mengenai adanya pilihan domisili yang disepakati para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya.

Menarik untuk melihat sejauh mana pilihan domisili yang disepakati para pihak, dikaitkan dengan kedudukan daerah hukum dalam menentukan batas kewenangan mengadili secara relatif.

Asas Actor Sequitur Forum Rei

Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan ditempat tinggal tergugat. Tempat tinggal tergugat dapat meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu maupun tempat kediaman sebenarnya. Beberapa dokumen penting yang dapat menunjukkan tempat tinggal seseorang diantaranya dari kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Pajak ataupun Anggaran Dasar Perseroan dalam hal rechtpersons. Asas ini dikenal dengan asas Actor Sequitor Forum Rei.

Asas Forum Rei Sitae

Dalam hal benda tidak bergerak (benda tetap) penentuan kewenangan mengadili pengadilan ditentukan bukan berdasarkan tempat tinggal tergugat akan tetapi berdasarkan tempat dimana terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR Kalimat terakhir, yaitu: ‘’… atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap(tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan Kepada Ketua  Pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu”. Asas ini dikenal dengan asas  forum rei sitae.

Pilihan Domisili dan Kewenangan Mengadili

Bagaimana halnya jika para pihak dalam sebuah perjanjian telah menyepakati domisili tertentu yang berbeda dengan tempat tinggal yang sebenarnya? Pilihan para pihak tersebut dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok maupun terpisah dan dituangkan dalam akta tersendiri (akta de compromittendo dan akta de compromise).Lantas bagaimana pilihan domisili yang disepakati para pihak tersebut jika dikaitkan dengan asas actor sequitur forum rei dan asas forum rei sitae? Ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur “… maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua Pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 99 ayat (16) Rv yang menentukan, “ jika ada tempat tinggal pilihan, dihadapan hakim ditempat tinggal pilihan itu atau dihadapan hakim ditempat nyata tinggal tergugat, atas pilihan penggugat’.

 

Apakah ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR yang menentukan hal yang berbeda dan memberikan pilihan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan pada wilayah hukum pengadilan di tempat tinggal tergugat atau pilihan domisili menjadi bertentangan dengan asas actor sequitur forum rei? Perlu dipahami bahwa apapun pilihan penggugat hal tersebut tidak akan mengurangi kepentingan hukum tergugat dalam membela diri atas gugatan yang diajukan. Bukankah ketika para pihak tidak memilih domisili hukum maka penggugat dapat mengajukan gugatan pada tempat tinggal tergugat sesuai asas actor sequitur forum rei?

Dari ketentuan diatas, maka pilihan domisili (meskipun berdasarkan asas kebebasan berkontrak) ternyata tidak menyingkirkan asas actor sequitur forum rei, dalam arti apabila penggugat mengajukan gugatan pada tempat tinggal tergugat, hal tersebut tidak menyebabkan pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili secara relatif dengan alasan adanya pilihan domisili. Hal tersebut karena ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR sendiri telah menentukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif dalam hal terdapat pilihan domisili.

PENUTUP

Walaupun terdapat pilihan hukum yang telah disepakati para pihak, bukan berarti hal tersebut dapat mengenyampinkan kewenangan pengadilan baik di wilayah hukum tergugata maupun keberadaan benda tidak bergerak berdasarkan asas actor sequitur forum rei dan asas forum rei sitae.

 

Recent Posts

Send this to a friend