KEWAJIBAN KORPORASI MEMBUKA PEMILIK MANFAAT SEBENARNYA (BENEFICIAL OWNERSHIP)

 In News & Events

Reported by Andri Frandoni:

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 1 Maret 2018 mewajibkan setiap korporasi untuk membuka siapa pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership) dari korporasi tersebut.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut.

Dalam penjelasannya, Pasal 3 ayat (1) lebih lanjut menjelaskan bahwa penetapan pemilik manfaat dari korporasi setidaknya paling sedikit satu personil.  Jenis-jenis korporasi yang dimaksud dalam Perpres ini adalah perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya.

Ada 10 cara bagi korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat sebenarnya dari korporasi tersebut, yakni berdasarkan informasi yang diperoleh melalui (a) anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar dan/atau akta pendirian korporasi; (b) dokumen perikatan pendirian Korporasi; (c) dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota; (d) informasi Instansi berwenang; (e) informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas; (f) informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat; (g) pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; (h) dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas; (i) dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi; dan/atau (j) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini diatur dalam Pasal 11.

Sanksi akan dijatuhkan bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meski Perpres tidak merinci sanksi dimaksud. Pasal 24 Perpres ini hanya menyebutkan bahwa korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Recent Posts

Send this to a friend