MAHKAMAH KONSTITUSI IZINKAN PERNIKAHAN DALAM SATU PERUSAHAAN

Kasus Posisi:

• Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyatakan:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

1. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

2. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

     undangan yang berlaku;

3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

4. Pekerja/buruh menikah;

5. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 

     diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

7. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat

    buruh di luar jam kerja, atau  di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan

    perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

8. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

10.Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter

     yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

• Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

               Setiap   orang   berhak   membentuk   keluarga   dan   melanjutkan   keturunan   melalui perkawinan yang sah.

• Pasal 28D   ayat   (1)   UUD   1945   menyatakan:

              Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum.

• Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

             Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

• Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, pada tanggal 30 Januari 2017 Ir. H. Jhoni Boetja, S.E.; Edy Supriyanto Saputro, Amd; Ir. Airtas Asnawi; Saiful; Amidi Susanto; Taufan, S.E.; Muhammad Yunus dan Yekti Kurniasih, Amd (“Para Pemohon”) mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

 

• Petitum Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan: Membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi  “kecuali  telah diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama”  adalah  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  menyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan pemuatan  putusan  ini  di dalam  lembaran  Berita  Negara  Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi:

• Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang  mempersyaratkan  pekerja/buruh  tidak  boleh  mempunyai  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan  dengan  pekerja/buruh  lainnya  di  dalam  satu  perusahaan  dan  menjadikan  hal  itu  sebagai  dasar  dapat  dilakukannya  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh  yang  bersangkutan,  tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya)  yang  telah  diratifikasi  oleh  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2005,  dan  Pasal  23  ayat  (1)  Deklarasi  HAM  Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia,  dalam  hal  ini  hak  atas  pekerjaan  serta  hak  untuk  membentuk  keluarga,  adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Sesuai dengan  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  pembatasan  terhadap  hak  asasi  manusia  hanya  dapat  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan   yang   adil   sesuai dengan   pertimbangan   moral, nilai-nilai   agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
2. Adanya frase  “kecuali  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahan,  atau  perjanjian  kerja  bersama”  dalam  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dapat menimbulkan  potensi  besar  bahwa  pengusaha akan  melarang  perkawinan  sesama  pekerja  dalam  satu  perusahaan  yang  sama sehingga dapat menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja, yang hal itu  bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
3. Pembatasan sebagaimana  termuat  dalam Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena  tidak  ada  hak  atau  kebebasan  orang  lain  yang  terganggu  oleh  adanya  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan    Demikian  pula  tidak  ada  norma-norma  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu   masyarakat   demokratis   yang   terganggu   oleh   adanya   fakta   bahwa   pekerja/buruh  dalam  satu  perusahaan  memiliki  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan.

• Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa  “kecuali  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama”  dalam  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f   Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran Negara Republik   Indonesia   Nomor 4279)   bertentangan   dengan   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Catatan:

Abstrak hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

• Pembatasan sebagaimana  termuat  dalam Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena  tidak  ada  hak  atau  kebebasan  orang  lain  yang  terganggu  oleh  adanya  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan  Demikian  pula  tidak  ada norma-norma  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu   masyarakat   demokratis   yang   terganggu   oleh   adanya   fakta   bahwa   pekerja/buruh  dalam  satu  perusahaan  memiliki  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan.
• Kekhawatiran akan  terjadinya  hal-hal  negatif di  lingkungan  perusahaan  dan  potensi  timbulnya  konflik  kepentingan  (conflict  of  interest)  dalam  mengambil suatu  keputusan  dalam  internal  perusahaan,  hal  tersebut  dapat  dicegah  dengan  merumuskan    peraturan    perusahaan    yang ketat    sehingga    memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan.
• Doktrin pacta sunt  servanda  pada  Pasal  1338 KUHPerdata  yang  menyatakan “semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai dengan  undang-undang  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan   kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik”, tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa  memperhatikan  keseimbangan  kedudukan  para  pihak  yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, telah terang  kiranya  bahwa  antara pengusaha  dan  pekerja/buruh  berada  dalam  posisi yang tidak seimbang. Sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang  lebih  lemah  karena  sebagai  pihak yang  membutuhkan  pekerjaan.  Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak  yang  merupakan  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  menjadi  tidak sepenuhnya  terpenuhi.

• Setiap pengusaha/perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas dasar pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, walaupun dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja bersama memuat ketentuan yang mensyaratkan sebaliknya.

Akbar Perdana

=========================

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2017.