Mandat Baru Untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

 In News & Events

Feril Hamdani SH.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PT PII”) sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (“BUPI”) yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2009 merupakan salah satu instrumen Pemerintah dalam upaya percepatan penyediaan Infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“KPBU”). Penjaminan PT PII dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dalam mencapai Perolehan Pembiayaan (Financial Close) proyek, melalui peningkatan kelayakan kredit atau bankability dari proyek-proyek KPBU. Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian KPBU.

Dalam melaksanakan mandatnya, PT PII berperan dalam kerangka Kebijakan Satu Pelaksana (Single Window Policy), yang dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia melaui skema KPBU, namun dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah akibat pemberian penjaminan pemerintah.

PT PII mendapatkan mandat baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama Atau Melalui BUPI Terhadap Risiko Gagal Bayar Dari Badan Usaha Milik Negara Yang Melakukan Pinjaman Dan/Atau Penerbitan Obligasi Untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur (“PMK 101/2018”),  yang mulai berlaku efektif tanggal 27 Agustus 2018.

Menurut Direktur Utama PT PII Arman Hermawan mengatakan bahwa pemberian mandat baru tersebut membuka peluang yang lebih besar kepada perseroan untuk lebih aktif memberikan penjaminan pada proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, mandat baru membuka peluang bagi PT PII untuk memberikan penjaminan lebih luas.

Mandat baru yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT PII, melingkupi;

  • Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI atas Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
  • Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana tertuang dalam PMK No. 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan PMK No. 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
  • Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
  • Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI untuk percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Jaminan Bersama sebagaimana diatur dalam PMK 101/2018, meliputi jaminan Pinjaman Langsung yakni fasilitas pembiayaan infrastruktur berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung atas Risiko Gagal Bayar dari BUMN. Pelaksanaan pembayaran Jaminan Langsung didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik negara selaku Penerima Jaminan. Selanjutnya, Jaminan BUPI meliputi Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung. Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang melakukan penerusan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada BUMN atas Risiko Gagal Bayar dari BUMN bersangkutan.

Recent Posts

Send this to a friend