MASALAH HUKUM CYBER NOTARY

 In Articles

Fabian Falisha

Merujuk Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, masyarakat Indonesia berkewajiban atas pembatasan sosial (social distancing) dan penentuan jarak fisik (physical distancing) sebagai salah satu cara untuk pencegahan penyebaran virus corona Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Permasalahan Covid-19 dan pembatasan tersebut, berdampak pada perlu adanya penyesuaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka secara langsung atau secara sirkuler (Circular Resolution), menjadi dapat dilaksanakan secara teleconference.

Sesuai pasal 76 undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diatur mengenai lokasi pelaksanaan RUPS adalah di tempat kedudukan perseroan, namun hal itu dapat dikesampingkan sebagaimana diatur dalam pasal 77 yang menyebutkan bahwa “selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Sehingga secara formil pelaksanaan RUPS secara teleconference dapat diterima secara legalitas.

Kebutuhan peran notaris terhadap RUPS tersebut dapat berupa kehadiran atau keikutsertaan notaris ikut dalam RUPS tersebut secara teleconference dan para pemegang saham atau ketua rapat tersebut menandatangani berita acara secara scan to scan atau secara sertifikasi digital yang harus terdaftar. Hal ini berbeda halnya dengan putusan atas circular resolution dimana direksi atau kuasa dari pemegang saham harus hadir di hadapan notaris untuk menyatakan sebagian atau seluruh isi keputusan para pemegang saham tersebut secara teleconference.

Permasalahan terjadi mengenai keabsahan dari tandatangan RUPS tersebut secara scan to scan atau secara digitalisasi yang menjadi kontra dengan adanya aturan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) yang mengharuskan kehadiran fisik penghadap dihadapan notaris, jika hal tersebut dilanggar akan memberikan konsekuensi sebagai berikut:

  1. Status akta otentik akan menjadi akta bawah tangan;
  2. Akan terjadinya gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasa di kemudian hari;
  3. Berpotensi kepada sanksi yang harus dihadapi notaris terhadap tidak menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris.

Pasal 15 ayat 3 UUPT memberikan notaris kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary), namun pada prakteknya konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris mengalami hambatan yaitu mengharuskan kehadiran pengguna jasa notaris untuk hadir di hadapan notaris tersebut berbeda dimana tentunya hal ini berbeda dengan konsep cyber notary yang justru menghilangkan aspek pertemuan fisik.

Terhambatnya pelayanan cyber notary disebabkan adanya syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Syarat-syarat formil tersebut adalah:

  1. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN).
  2. dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l).
  3. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris ( Pasal 39 UUJN-P).
  4. Keempat, dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Ketentuan tersebut dipertegas dengan Putusan MARI 3556 K/Pdt/1985 (walaupun untuk akta PPAT), yang mana pihak penjual sendiri tidak datang menghadap, tetapi hanya di hadiri pembeli saja dengan keterangan bahwa para pihak telah sepakat mengadakan transaksi jual beli. Pada kasus tersebut pengadilan menegaskan, perjanjian jual beli yang tertuang dalam akta PPAT secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sahnya akta, karena tidak dihadiri oleh para pihak. “Alasan yang menyatakan akta demikian tidak sah, arena Akta Notaris yang bersifat Partij harus memuat keterangan yang saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan persetujuan. Dari mana Notaris mengetahui adanya persesuaian pendapat antara para pihak, kalau yang datang memberikan di hadapan Notaris hanya satu pihak saja. (rujukan tulisan notaris senior Dr.Udin Narsudin, S.H. M.H.)

Konsep cyber notary bisa diterapkan untuk keperluan RUPS secara teleconference dengan membuat berita acara dengan menghilangkan klausul dalam awal akta “di hadapan dan dibacakan oleh notaris”, hal tersebut secara teknis dapat dilaksanakan oleh notaris namun dengan konsekuensi “batal demi hukum” karena tidak sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum dan/atau perlindungan hukum atas terobosan notaris tersebut yang dapat memayungi. Seperti halnya revisi undang-undang jabatan notaris ataupun adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana atas cyber notary tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dasar hukum UUJN merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan ataupun kedaruratan atas permasalahan covid-19. Kebutuhan mendesak atas pelaksanaan RUPS secara teleconference secara khusus atau pelaksanaan cyber notary secara umum adalah revisi UUJN dan/atau adanya peraturan pelaksana atas hal tersebut diatas.

 

 

Recent Posts

Send this to a friend