FORCE MAJEURE DAN FRUSTRASI KONTRAK PADA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

 In Articles

Kenny Wiston
Laurences Aulina

Pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Hal ini berdampak serius pada hampir seluruh kegiatan dan pekerjaaan konstruksi. Baik kontraktor maupun project owner tentu akan bergantung pada doktrin force majeur dan frustasi kontrak (frustration of contract) agar dapat dibebaskan dari biaya ganti rugi, denda bahkan membatalkan kontrak. Lebih lanjut akan dibahas mengenai force majeure dan frustasi kontrak ini.

Force Majeure

Force Majeure atau Keadaan memaksa diatur pada Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Serta Pasal 1245 KUHPerdata, “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat ditentukan unsur-unsur keadaan memaksa meliputi :

  • Peristiwa yang tidak terduga
  • Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur
  • Tidak ada itikad buruk dari debitur
  • Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur / di luar kesalahan debitur
  • Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi
  • Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
  • Keadaan di luar kesalahan debitur
  • Debitur tidak gagal berprestasi
  • Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun
  • Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup dari jenis peristiwa force majeure meliputi:

  1. Resiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang.
  2. Act of God, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian
  3. Peraturan-peraturan pemerintah. Sebagai contoh, baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Super Radio Company NV sebagai Tergugat tidak dapat dipergunakan sebagai alasan force majeure karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPUI) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.
  4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal
  5. Keadaan darurat. situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.

Pasal 1244 dan 1245 ini berlaku secara umum, meskipun para pihak tidak mencantumkan force majeure pada perjanjian. Terdapat asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menambah ataupun menolak untuk mengatur mengenai force majeure pada klausa perjanjian yang disepakati. Ini pun dianjurkan mengingat bahwa ketentuan mengenai force majeure diatur pada KUHPerdata namun ini dianggap kontemporer atau tidak spesifik. Sehingga, para pihak dapat menyepakati aturan force majeuremereka sendiri pada saat penyusunan perjanjian.

Seiring perkembangannya, pada bidang-bidang tertentu, tindakan administratif penguasa (peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah), kondisi politik dapat dikategorikan sebagai force majeure. Pada pasal 1244 dan 1245 dinyatakan bahwa bagi pihak yang terbukti tidak dapat melaksanakan prestasi nya karna force majeure maka dibebaskan dari kewajiban pembayaran ganti rugi.

Force majeure yang tertuang pada kontrak jasa konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu eksklusif dan non eksklusif. Force majeure eksklusif merupakan force majeur yang tertuang di dalam kontrak secara terperinci. Sedangkan force majeure non-eksklusif merupakan force majeure yang tidak dijelaskan secara terperinci atau hanya secara umum saja. Pada force majeure non-eksklusif dapat mengacu pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pihak yang terdampak force majeure wajib memberikan pemberitahuan (notice) terlebih dahulu. Perlu dicermati yurisprudensi MA yang menolak dasar force majeure seperti kasus-kasus yang dibahas pada artikel Yurisprudensi Terkait Force Majeure. Ini bukanlah alasan untuk membatalkan kontrak tetapi lebih kepada alasan pemaaf.

Frustration of Contract atau Frustasi Kontrak

Doktrin frustasi kontrak berasal dari common law legal system namun dapat kita temukan padananannya di KUHPerdata. Frustasi kontrak adalah keadaan atau kejadian di mana kontrak benar-benar tidak dapat dilaksanakan karena keadaan/kejadian tertentu di luar prediksi/kemampuan para pihak. Keadaan tertentu yang dimaksud dapat salah satunya berupa perubahan peraturan perundang-undangan di mana jika kontrak tersebut tetap dilaksanakan maka akan melawan hukum. Dapat juga berupa berubahnya keadaan dengan musnahnya/hilangnya objek dari perjanjian tersebut.Sebagai contoh kita dapat melihat kasus Thiess vs PT. Arutmin.

Dimana Thiess dan arutmin berkontrak dengan menggunakan hukum Queensland. Terjadi perubahan peraturan perundang-undang di Indonesia yang mewajibkan arutmin untuk menggunakan kontraktor lokal/nasional. Arutmin mengajukan permohonan pembatalan kontrak atas dasar frustration of contract karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Namun, supreme court of queensland pada akhirnya menolak permohonan tersebut.

Meskipun pada KUHPerdata tidak memuat secara tegas ketentuan mengenai “frustration of contract”, namun terdapat beberapa pasal yang dapat dipadankan sebagai frustasi kontrak. Pada pasal 1254 KUHPerdata, “Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.” Yang harus digarisbawahi pada pasal ini yaitu “tak mungkin terlaksana”

Kemudian, pada pasal 1381 KUHPerdata menentukan beberapa penyebab hapusnya perikatan yaitu :

  1. Pembayaran
  2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
  3. Pembaharuan utang
  4. Perjumpaan utang atau kompensasi
  5. Percampuran utang
  6. Pembebasan utangnya
  7. Musnahnya barang yang terutang
  8. Kebatalan atau pembatalan
  9. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke I KUHPerdata
  10. Lewatnya waktu

Dengan tidak adanya klausul force majeure yang berlaku pada perjanjian, dapat mengandalkan doktrin hukum “frustration of contract” atau frustasi kontrak.Jika terjadi suatu peristiwa atau perubahan yang ekstrem/radikalyang diluar kesalahanpara pihak menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya prestasi atau mengubah prestasi  pada perjanjian dapat dikatakan sebagai frustasi kontrak. Namun perlu dipahami lebih lanjut bahwa hal ini bergantung pada peristiwanya. Pada konteks pandemi covid-19, penting untuk mengidentifikasi apakah akibat dari penyebarannya mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan prestasi ataupun mengubah kewajiban/prestasi para pihak.

Ketika para pihak telah memuat klausa force majeure di dalam perjanjian, tidak dapat lagi digunakan doktrin frustasi kontrak. Akibat hukum atas frustasi kontrak (frustration of contract) yaitu perjanjian diakhiri/dibatalkan dan dibebaskan dari segala kewajiban yang belum dilaksanakan. Para pihak tidak memiliki hak untuk mengklaim ganti rugi.

Perlu diperhatikan pula bahwa terdapat konsekuensi apabila gagal membuktikan frustasi kontrak ini.  Dapat dianggap sebagai penolakan untuk melaksanakan kontrak sehingga pihak lawan dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak tersebut.

Kesimpulan

Apabila benar terbukti tidak dapat melaksanakan prestasi sama sekali karena peristiwa/keadaan tertentu dapat digunakan konsep hukum force majeure ataupun frustration of contract. Konsekuensi hukum dari force majeure bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang muncul dari suatu kontrak, melainkan dapat membebaskan para pihak atas biaya, bunga dan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Force majeure ini bukanlah alasan untuk membatalkan kontrak tetapi lebih kepada alasan pemaaf sedangkan frustasi kontrak (frustration of contract) merupakan dasar atau alasan untuk mengakhiri atau membatalkan kontrak.

 

Recent Posts

Send this to a friend