SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

 In Articles

Bunga Steviane

Bila Anda adalah seorang Warga negara Asing yang sudah selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia serta berkeinginan menjadi Warga Negara Indonesia, maka Anda dapat mengajukan Pewargenagaraan Indonesia kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (“UU No. 12 Tahun 2006”) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (“PP No. 2 Tahun 2007”) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP No. 45 Tahun 2016”) Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (“PERMEN No. 36 Tahun 2016”).

1.     Persyaratan memperoleh kewarganegaraan Indonesia

A.     Pasal 9 UU No. 12 Tahun 20016 menyebutkan:

“Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.     Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b.     Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia  paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c.     Sehat jasmani dan rohani;

d.     Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

e.     Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f.      Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

g.     Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h.     Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara”.

B.     Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2007 jo. Pasal 2 ayat 3 PERMEN No. 36 Tahun 2016 antara lain menyebutkan:

“Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 20016 dapat mengajukan permohonan Pewarganegeraan kepada Presiden melalui Menteri;

C.    Pasal 4 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

“Permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas,maka diketahui bahwa Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 20016 dapat mengajukan permohonan Pewarganegeraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan secara secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2.     Tata Cara serta waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pewarganegaraan.

A.     Pasal  5 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

(1)    Dalam mengajukan permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

a.     fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b.     fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:

c.     fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

d.     fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

e.     fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

f.      asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

g.     asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

h.     asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya;

i.       asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;

j.       pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan; dan

k.     asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia.

(2)    Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima.

B.     Pasal 6 ayat 3 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dokumen fisik diterima”.

C.    Pasal 7 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

(1)    Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(2)    Kekurangan kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

(3)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen fisik, permohonan ditolak.

(4)    Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Pemohon secara elektronik.

D.    Pasal 8 PERMEN No. 36 Tahun 2016

“Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5”.

E.     Pasal 9 PERMEN No. 35 Tahun 2016

(1)    Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2)    Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

(3)    Menteri menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perwakilan negara asal Pemohon.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa Orang Asing yang hendak mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia maka wajib melengkapi dokumen kelengkapan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 PERMEN No. 36 Tahun 2016 serta diunggah secara secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya, dokumen kelengkapan fisik tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima.

Setelah dokumen kelengkapan fisik diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen fisik yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dokumen fisik diterima. Dalam hal hasil pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen dan pemohonan memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemerbitahuan dan apabila pemohon melewakti jangka waktu yang ditetapkan maka permohonan akan ditolak.

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

3.     Biaya resmi pengurusan perpindangan pewarganegaraan

1.     Pasal 12 ayat 1 UU  No. 12 Tahun 2006 menyebutkan:

“Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya”

2.     Butir H ayat 1 Kewarganegaraan Lampiran PP No. 45 Tahun 2016 menyebutkan:

“Pewarganegaraan/Naturalisasi berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing per permohonan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- lima puluh juta Rupiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bawa biaya resmi permohonan pewarganegaraan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- lima puluh juta Rupiah.

Selamat mencoba.

 

 

Recent Posts

Send this to a friend