AHLI WARIS YANG MENERIMA HIBAH

 In Articles

Laurences Aulina

Waris dan hibah sendiri semuanya sama-sama membicarakan tentang pengalihan harta, dimana yang satunya dilakukan saat masih hidup (hibah) dan satunya dialihkan saat seseorang telah meninggal. Namun semua kajian itu sama yaitu tentang pengalihan harta. Bila seseorang yang telah menerima hibah dari orang tuanya, lalu ketika orang tua itu meninggal apakah si penerima hibah tersebut hendaknya menerima harta warisan lagi, mengingat masih ada ahli waris yang belum menerima harta dari orang tuanya.

Merujuk pada KHI pasal 171 huruf (c) yang mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan pewaris dan ia tidak terhalang karena hukum sebagai ahli waris. Ditambahkan pada pasal 174 KHI bahwa mereka yang menjadi ahli waris adalah anak, bapak, nenek, cucu, dan paman.

Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Untuk itu, hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua tersebut, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1688 KUH Perdata:

  1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
  2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
  3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUH Perdata untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.

Berdasarkan Pasal 920 KUH Perdata, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUH Perdata). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat (4) KUH Perdata).

Oleh karena itu, ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris tidak terpenuhi.

Hibah Menurut KHI

Berdasarkan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Perlu diketahui, menurut hukum hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Lebih lanjut pada Pasal 211 KHI dinyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya, pemberian-pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Yang mana apabila ia meninggal dunia maka hibah tersebut dimasukan dalam bundel warisan dengan memperhitungkan bahwa bagian warisan untuk dirinya (anak yang diberi hibah) akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup. Ketentuan yang seperti ini ideal, tetapi didalam kenyataannya sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat di hitungkan sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan.

Dalam Pasal 176 KHI dinyatakan, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” Hal ini berarti bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah 2:1

Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta.

Kesimpulan

Perspektif KUH Perdata maupun KHI sama-sama mengutamakan bagian legitime portie. Hibah dikategorikan sebagai bundel waris, yang apabila pewaris telah meninggal dunia maka ahli waris dianggap telah menerima waris. Namun, apabila legitime portie tidak terpenuhi maka hibah tersebut dapat diperhitungkan kembali.

Recent Posts

Send this to a friend