KEABSAHAN PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK

 In Articles

Laurences Aulina

Realitas dalam praktek Notaris dan PPAT yang tidak dapat dipungkiri lagi sering terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris/PPAT pada saat yang bersamaan.

Akta Notaris Sirkuler ini dibuat pada hari dan tanggal yang sama, hanya jam/pukul yang menghadap berbeda/tidak bersamaan. Jika berbeda hari dan tanggal akan berbenturan dengan akta yang dibuat pada hari dan tanggal berikutnya. Pembacaan dan Penandatanganan tersebut tetap dilakukan di hadapan Notaris. Bagaimanakah keabsahan dari akta tersebut?

Sirkuler

Secara umum, dalam membuat perjanjian kerja sama antara bank dengan developer dapat ditemui berbagai masalah, di antaranya terkait dengan penandatanganan akta. Misalnya, notaris membuat (dalam pengertian meresmikan/verlijden) akta tanpa dihadiri pimpinan atau pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk mewakili bank ataupun penandatanganan akta yang dilakukan kemudian atau minuta aktanya dapat dititipkan ke bank.

Hal ini lebih dikenal dengan istilah sirkuler. Makna sirkuler dengan mengacu pada makna dari keputusan yang diedarkan/sirkuler (Circular Resolution) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal tersebut secara singkat mengandung arti bahwa pengambilan suatu keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan cara tanpa bertemu fisik, yang dilakukan secara tertulis dan di bawah tangan oleh seluruh para pemegang saham dan dengan persertujuan atas usulan sirkuler tersebut secara bulat (100%) oleh seluruh pemegang saham.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ditandatangani secara sirkuler ialah penandatanganan suatu perjanjian tanpa dihadiri oleh salah satu pihak, baik dalam hal salah satu pihak tidak hadir ataupun salah satu pihak tidak dapat menghadap untuk menandatangani akta secara bersamaan.

Ketentuan Pembuatan Akta Otentik

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) mengatur bahwa salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah,

“membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 44 ayat (1) sampai (4) UU 2/2014 yang berbunyi:

  1. Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya;
  2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta;
  3. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi;
  4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

Karena perjanjian merupakan akta para pihak (partij acte) dalam arti salah satu unsur autentisitasnya adalah kehadiran dan tanda tangan para penghadap, maka sudah selayaknya apabila notaris tidak akan pernah membuat (meresmikan) akta tersebut tanpa kehadiran salah satu pihak, misalnya, kreditor (pihak bank) yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan atau pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dalam pembuatan akta otentik, penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para pihak sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta tersebut. Selain dilakukan pada pembuatan akta otentik, proses penandatanganan di hadapan notaris juga berlaku bagi pembuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU 2/2014.

Pada dasarnya, manfaat dari penandatanganan akta itu sendiri adalah:

  1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (varlijden) akta, notaris masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat.
  2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
  3. Untuk memberikan kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta itu selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi dan notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Oleh karena dalam pembuatan akta baik otentik maupun akta di bawah tangan yang dilegalisasi penandatanganannya wajib dilakukan di hadapan notaris, maka secara normatif tidak dimungkinkan apabila dilakukan secara sirkuler, yaitu tanpa kehadiran salah satu pihak ataupun salah satu pihak tidak dapat menghadap di waktu yang bersamaan.

Apabila proses penandatanganan tetap dilakukan secara sirkuler, yang berarti melanggar ketentuan yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 44 ayat (5) UU 2/2014, hal tersebut mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Akibat hukum dari akta yang turun menjadi akta di bawah tangan tersebut adalah kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan rentan akan masalah dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur.

Pendapat Berbeda (Kontra)

Namun perlu dilihat juga pada ketentuan Pasal 16 ayat (7) UU 2/2014 yang menyebutkan bahwa, “pembacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

Yang mana pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UU 2/2014 setelah akta dibacakan di hadapan penghadap kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Pengertian atau maksud kalimat ini bisa saja ditafsirkan sebagai dilakukan oleh para penghadap bersamaan dalam satu waktu atau para penghadap tidak datang bersamaan dalam waktu yang berbeda.

Jika akan dibuat akta Notaris secara Sirkuler tidak perlu merubah apapun pada pada awal akta, penyebutan jam/pukul merupakan waktu saat menghadap untuk penghadap yang pertama datang menghadap, sedangkan penghadap lainnya yang menghadap kemudian akan disebutkan pada bagian akhir akta.

Bahwa pembuatan akta Sirkuler tersebut harus pula disebutkan sebagai kesepakatan para penghadap sehingga pada akhir premisse atau sebelum memasuki isi akta perlu dituliskan kalimat :

Para Penghadap telah saling sepakat dan mengkonfirmasikan bahwa dalam pembuatan akta ini tidak datang secara bersama-sama ke hadapan Notaris, dan kesepakatan serta konfirmasi tersebut menjadi tanggungjawab penghadap sepenuhnya.

Recent Posts

Send this to a friend