ALASAN FORCE MAJEUR DALAM PHK KARENA PANDEMI VIRUS COVID-19

 In Legal News & Events

Laurences Aulina

Dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagian besar perusahaan menggunakan alasan Force Majeur sebagaimana diatur dalam Pasal 164 (1) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika kita mengupas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih dalam lagi, akan menemukan suatu ketentuan yang “bersinggungan” dengan hal ini, yakni Pasal 61 ayat (1) huruf d beserta Penjelasannya. Pasal ini menyatakan bahwa Perjanjian Kerja dapat berakhir (salah satunya) karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lebih lanjut, di dalam Penjelasan pasal ini disebutkan bahwa keadaan atau kejadian tertentu dimaksud seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan, yang mana keadaan-keadaan ini biasa kita kenal sebagai keadaan Force Majeur dalam kehidupan sehari-sehari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d ini dan dikaitkan dengan PHK dengan alasan Force Majeur yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU 13/2003, maka keadaan-keadaan Force Majeur yang dapat dijadikan alasan dalam melakukan PHK dimaksud diatur dan dicantumkan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Namun, apabila tidak diperjanjikan maka harus memenuhi unsur dari force majeur sesuai pada pasal 1245 KUHPerdata.

Recent Posts

Send this to a friend