REGULASI PERPAJAKAN JOINT OPERATION PADA USAHA JASA KONSTRUKSI

 In Legal News & Events

Laurences Aulina

Usaha dan modal merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Joint Operation atau sering disebut juga Kerja Sama Operasi (KSO). Penghasilan dari usaha dalam regulasi perpajakan di Indonesia ada yang pengenaan pajaknya menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Ruang lingkup artikel ini yaitu penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan Wajib Pajak Joint Operation atau Kerja Sama Operasi (KSO). Sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2009, Penghasilan Wajib Pajak Joint Operation dari usaha konstruksi dikenakan PPh Final. PPh final ini adalah PPh Badan yang dikenakan di masing-masing anggota Joint Operation.

Sebagaimana  diatur pada Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK 390) berbunyi, “Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunkan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.” Meskipun, PSAK 39 telah dicabut (ED-PPSAK 11) tetapi pengertian KSO pada umumnya tidak berbeda dengan pengertian yang disebutkan dalam PSAK 39 diatas.

Pengertian Joint Operation (JO)/KSO dalam peraturan perpajakan dijelaskan dalam S-323/PJ.42/1989 yang menyebutkan bahwa, “bentuk joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai.” Subyek dari pengenaan PPh Badan bukan merupakan penggabungan dari badan seperti yang disebutkan di atas. Masing-masing badan yang bergabung tersebut dikenakan PPh Badan sesuai dengan perolehan penghasilan dan porsi/bagian pekerjaan yang diterimanya.

Pada dasarnya JO dapat terbagi menjadi dua tipe yaitu Administrative dan Non-Administrative.

  • Administrative JO

Yaitu perjanjian dengan pihak pemberi kerja atau Project Owner ditandatangani atas nama JO. Dalam hal ini JO dianggap seolah-olah merupakan entitas tersendiri terpisah dari perusahaan para anggotanya. Tanggung jawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas JO, bukan pada masing-masing anggota JO.

Pelaksanaan proyek bergantung pada porsi pekerjaan (scope of work) masing-masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement terkait masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersama (joint cost) serta pembagian hasil (profit sharing).

  • Non-Administrative JO

JO dengan tipe ini sering disebut sebagai Konsorsium, yaitu perjanjian dengan pihak Project Owner dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap Project Owner berada pada masing-masing anggota.

Kewajiban Perpajakan

  • Sebagai Subjek Pajak

Joint operation merupakan bentuk kerjasama operasi antara 2 (dua) badan atau lebih atas suatu proyek hanya sampai dengan proyek tersebut selesai, dengan demikian joint operation bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan kewajiban masing-masing anggota Joint Operation, dikarenakan Joint Operation merupakan subjek Pajak Pertambahan Nilai maka Joint Operation dan masing-masing anggota Joint Operation wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban memiliki NPWP terhadap Joint Operation adalah sebagai Wajib Pajak Pemotong dan Pajak Pertambahan Nilai.

  • Sebagai Pemotong Pajak

Kewajiban mendaftar, kewajiban menghitung pajak yang dipotong, kewajiban menyetor/membayar pajak yang dipotong dan kewajiban melaporkan pemotongan pajak yang dilakukannya setiap masa pajak.

  • Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah:

  1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak melebihi Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013);
  2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
  3. Menghitung PPN yang masih harus dibayar yaitu Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
  4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. (Pasal 15A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
  5. Melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak (Pasal 15A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Kewajiban Perpajakan Administrative Joint Operation

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh Perjanjian Administrative JO ditandatangani atas nama JO, sehingga JO bertindak layaknya badan usaha yang terpisah dengan anggota JO. Dengan alasan tersebut seluruh kewajiban perpajakan kecuali kewajiban Pajak Penghasilan Badan berada pada JO.

  1. Kewajiban PPh Pasal 21

Kewajiban Pemotongan oleh JO dilakukan atas pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya, pada saat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, JO harus melampirkan Daftar Biaya (Formulir 1721-V) yang bentuk formulirnya dapat ditemukan di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2013. Formulir tersebut hanya dilaporkan pada masa Desember saja.

  1. Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 26

Kewajiban pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh atas pembayaran/biaya yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 26 sama dengan Wajib Pajak pemotong lainnya.

  1. Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai penerima penghasilan

Pemotongan imbalan jasa konstruksi kepada JO wajib dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi dari JO. Pada prinsipnya Joint Operation tidak termasuk sebagai subyek Pajak Penghasilan, oleh karena itu penghasilan yang diterima suatu joint operation sebenarnya adalah penghasilan para anggota yang besarnya bagian masing-masing ditentukan sesuai Joint Operation Agreement.

Dengan demikian, pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan suatu joint operation hakikatnya adalah pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan anggota JO yang besarnya sesuai dengan bagian masing-masing anggota dalam perjanjian JO.

Apabila suatu JO menerima penghasilan yang dikenakan PPh final, maka pengenaan PPh final atas penghasilan tersebut hakikatnya adalah atas penghasilan anggota JO.

Tata cara pemecahan bukti potong diatur pada SE-44/PJ.1994 tentang Pemecahan Bukti Potong PPh Pasal 23. Walaupun SE-44/PJ.1994 hanya mengatur PPh Pasal 23 tetapi masih relevan digunakan untuk melakukan pemecahan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) mengingat keduanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing anggota, hal ini ditegaskan Dirjen Pajak pada S-251/PJ.313/1998.

 

Tata cara pemecahan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

  • Dalam hal penerima jasa sudah melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama JO, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti pemotongan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana JO terdaftar/berkedudukan dilampiri fotocopy dokumen pendirian JO. Selanjutnya KPP dimana JO terdaftar melakukan pemindahbukuan ke KPP dimana masing-masing anggota JO terdaftar sesuai proporsi bagi hasil;
  • Dalam hal penerima jasa belum melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti pemotongan kepada penerima jasa yang selanjutnya akan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama JO qq. Masing-masing anggota JO sesuai dengan proporsi bagi hasil.
  1. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Administrative JO (yang melakukan kontrak/perjanjian atas nama JO) wajib melaprokan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Konsekuensi logis dari hal tersebut JO bentuk ini mempunyai kewajiban PPN secara penuh yaitu mendaftar, menghitung, membayar dan melapor.

  1. Kewajiban pembukuan memenuhi ketentuan Pasal 28 UU KUP

Tujuan utama dari pembukuan/pencatatan dalam pasal 28 UU KUP adalah agar pajak terutang dapat dihitung. Untuk memenuhi hal tersebut JO wajib membuat catatan mengenai peredaran usaha (merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPN) dan biaya yang dikeluarkan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong oleh JO.

Kewajiban Perpajakan Non-Administrative Joint Operation

Masing-masing anggota JO memiliki tanggung jawab pekerjaan terhadap penerima jasa konstruksi. Oleh karena itu, seluruh kewajiban perpajakan berkaitan dengan transaksi tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing anggota JO.

Dengan demikian, Non-Administrative JO tidak perlu mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP dan tidak perlu juga dikukuhkan sebagai PKP.

Ketentuan perpajakan terhadap proyek konstruksi yang berada di Luar Negeri

Sebagai contoh, proyek konstruksi yang dilakukan oleh badan wajib pajak dalam negeri yang bergerak di bidang konstruksi dengan badan wajib pajak di luar negeri dan pelaksanaan proyeknya juga berada di luar Indonesia.

  • Pajak Penghasilan

Atas penghasilan yang berasal dari jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi di luar negeri terutang PPh Final di Indonesia.

Tata cara penghitungannya yaitu dengan cara mengalikan tarif PPh Final sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dengan penghasilan dari luar negeri diatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP 40 Tahun 2009, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh.

Dalam hal pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pajak yang terutang di Indonesia dari penghasilan jasa konstruksi luar negeri bersangkutan, pada prinsipnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri (worldwide income principle). Untuk meringankan beban pajak tersebut diatur pada Pasal 24 UU PPh tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Lebih lanjut pada Pasal 24 ayat (2) UU PPh dijelaskan bahwa besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan UU PPh.

Tidak seperti PPh Pasal 15 atas imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang/barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, di SPT Masal PPh Pasal 15 dijelaskan tata cara penghitungan kredit pajak dari luar negeri dan juga pelaporannya.

Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri wajib pajak harus menggunakan kertas kerja tersendiri.

  • Pajak Pertambahan Nilai

Diatur pada PMK-30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegitan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai bahwa Penghasilan dari jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan di luar daerah pabean Indonesia masuk dalam kelompok ekspor jasa. Atas ekspor jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikenai tarif 0%. Karena penyerahannya merupakan penyerahan jasa kena pajak maka pajak masukan untuk menghasilkan jasa bersangkutan dapat dikreditkan.

Recent Posts

Send this to a friend