ATURAN HUKUM POLISI MENJADI PENAGIH HUTANG

 In Articles

Laurences Aulina

Ketika pihak debitur lalai menjalankan kewajibannya dalam perjanjian utang-piutang, pihak kreditur mengupayakan segala cara agar hak-nya dapat kembali. Bahkan, di kalangan masyarakat ditemukan pihak kreditur yang menggunakan jasa kepolisian dalam proses penagihan hutang. Bagaimana aturan hukum terhadap penggunaan jasa kepolisian sebagai penagih hutang?

Perjanjian Utang-Piutang

Perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pada Pasal 1320 KUH Perdata, diatur empat syarat sah perjanjian, yaitu:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi / kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan yaitu untuk membayar utang tersebut maka kelalaiannya disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

  • Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  • Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sepenuhnya;
  • Terlambat melakukan yang diperjanjikan;
  • Melakukan hal yang tidak boleh dilakukannya.

Terhadap Kelalaian atau kealpaan debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang di rugikan bagi debitur ada 4 macam, yaitu:

  • Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
  • Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
  • Peralihan risiko;
  • Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Penagihan Utang

Apabila tidak terdapat ketentuan batas waktu pembayaran yang tertuang di dalam pejanjian maka pihak debitur dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila telah menerima teguran (sommatie/ingebrekestelling) supaya memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

 

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Somasi atau surat peringatan dapat menjadi langkah awal penagihan yang baik dari kreditur kepada debitur. Langkah terakhir yang dapat dilakukan atas wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap debitur. Dengan demikian, pengadilan terkait didasarkan pada bukti yang kuat akan menyatakan debitur berada dalam keadaan wanprestasi, dan diwajibkan untuk memenuhinya, serta apabila diminta pengadilan akan meletakan sita terhadap harta benda debitur. Artinya, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh pihak yang mengutangkan, sehingga secara hukum dia berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang debitur tersebut.

Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian adalah alat Negara, yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang mana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU Kepolisian).

 

Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam PP RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Peraturan Disiplin Kepolisian”). Dalam Pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian dikutip sebagaimana di bawah ini:

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

  1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan politik praktis;
  3. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  4. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
  5. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
  6. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  7. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
  8. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
  9. menjadi perantara/makelar perkara;
  10. menelantarkan keluarga.”

Kesimpulan

Utang piutang merupakan hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur saja, lebih lanjut mekanisme penagihannya harus sesuai dengan ketentuan acara hukum perdata. Sehingga, penagihan utang yang menggunakan jasa kepolisian atau dilakukan oleh anggota Kepolisian sangat bertentangan dengan UU Kepolisian dan Peraturan Disiplin Kepolisian.

 

Recent Posts

Send this to a friend