POLISI MELAKUKAN RAZIA DI HOTEL/WISMA, APAKAH MELANGGAR PRIVASI?

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat pendukung negara untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bernegara dan tentunya juga sebagai pelayan masyarakat. Bahwa aturan mengenai kewenangan kepolisian pada dasarnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika kita berbicara mengenai razia mendadak di suatu hotel atau wisma apakah hal tersebut bertentangan dengan aturan yang mengatur tentang keprivasian?

Pada dasarnya keprivasian definisinya secara pendapat penulis adalah suatu data pribadi, barang atau hal lain yang menyangkut kepada diri pemilik dan dan butuh persetujuan pemilik guna mengakses hal-hal tersebut. Lain halnya pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “privasi” sebagai kebebasan dan keleluasaan pribadi

Selain itu Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 202016) yaitu menyebutkan:

Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Perlu diketahui bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah Indonesia ratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, menyediakan jaminan hukum akan perlindungan hak atas privasi tersebut. Namun apakah hal ini berlaku terhadap kepolisian yang melakukan razia mendadak di tempat-tempat yang mengadung makna dari keprivasian seperti hotel/wisma?

Perlu kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) kewenang penyidik polri yaitu antara lain:

  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”;
  5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  9. mengadakan penghentian penyidikan;
  10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Maka, kesimpulannya tindakan-tindakan seperti merazia hotel/wisma melakukan pengeledahan, penangkapan, penahanan maupun penyitaan terhadap tempat-tempat yang dicurigai atau dilaporkan oleh masyarakat penuh dengan pasangan muda-mudi yang belum menikah, maka tindakan yang telah sesuai dengan undang-undang dan diperbolehkan terutama kepada kepolisian (Penyidik Polri).

Selain itu, di dalam pasal 32 menyebutkan mengenai tata cara seorang penyidik melakukan penggeledahan rumah, pakaian atau badan bahwa hal ini juga menjadi kewenangan penyidik selama kegiatan tersebut merupakan untuk kepetingan penyidikan. Lebih jauh lagi mengenai cara penggeledahan oleh penydiik di atur di dalam pasal 33, pasal 34 KUHAP.

Tekait dengan penangkapan secara singkat dapat dijelaskan di dalam pasal 16 yang memberikan wewenang kepada penyelidik ataupun penyidik untuk melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah dan dilakukan terhadap seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana tnetunya dengan bukti yang cukup yang alat bukti tersebut dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal penangkapan, petugas yang menangkap wajib memperlihatkan surat perintah/surat tugas mereka serta memperlihatkan dan memberika kepada tersangka surat perintah yang jelas mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan dan ringkasan perkara kejahatan yang telah dipersangkakan kepada tersangka.

Maka, dapat disimpukan bahwa suatu kegiatan Razia yang dilakukan oleh kepolisian adalah sah berdasarkan hukum dan wewenang itu tidak dapat diganggu gugat atau dihentikan selama petugas dapat menunjukan surat perintah/surat tugas kepada orang-orang yang bersangkutan. Selain itu, polisi selama razia juga berhak melakukan penggeledahan terhadap pakaian, properti di dalam kamar hotel ataupun data pribadi terduga sebagai contoh KTP, maupun buku nikah bagi pasangan muda-mudi yang dicurigai belum melaksanakan perkawinan dan diadili berdasarkan aturan yang berlaku pada saat itu.

Recent Posts

Send this to a friend