ATURAN HUKUM TERKAIT HOAKS

 In Articles

Laurences Aulina

Pengertian

Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai informasi bohong. Namun, terdapat dua macam informasi bohong yaitu pertama, informasi yang belum tentu benar dan disampaikan ke public dan informasi yang menyiarkan berita bohong yang menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Sebagai contoh, informasi yang menyebut minyak kayu putih dapat menangkal virus Covid-19. Informasi itu belum tentu benar, tapi tidak lantas pelaku yang menyebarkan informasi itu bisa dipidana. Perlu diamati terlebih dahulu sejauh mana informasi itu berdampak negatif dan merugikan orang lain.

Hoaks Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aturan mengenai hoaks dapat ditemukan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang melarang:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Jika dicermati lagi, UU ITE pasal di atas sebenarnya mengatur mengenai hoaks yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahkan melalui keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE pun dijelaskan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

  1. Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohohng dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring;
  2. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
  3. Bentuk trasaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
  4. Pasal ini tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur;
  5. Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
  6. Definisi “konsumen” pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, aturan mengenai berita bohon juga dapat ditemukan pada Pasal 45A pada UU ITE. Aturan tersebut merupakan lex specialis dari pasal terkait penipuan konsumen yang diatur KUHP dan UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyebutkan, “Setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.”

Sementara itu aturan mengenai berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:

  1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
  2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
  3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
  4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
  5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
  6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Hoaks Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 390 KUHP juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pasal 390 KUHP hanya dapat digunakan apabila ternyata informasi yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Selain itu terdapat pula Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP, yakni:

Pasal 14, “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15, “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”

Kesimpulan

Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai penyebaran hoaks atau berita bohong, yaitu UU ITE dan perubahannya, serta KUHP. Tidak serta merta semua berita bohong yang disiarkan dapat dipidana, perlu dianalisa lebih lanjut dampak yang diberikan atas berita bohong tersebut dan seberapa besar kerugian yang dialami. Perlu dipahami pula, UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam ranah media elektronik. Sehingga, penyebaran berita bohong di luar media elektronik dapat menggunakan KUHP sebagai dasar hokum.

 

Recent Posts

Send this to a friend