PIDANA TERHADAP APARATUR NEGARA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PENDEMO/MASYARAKAT

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Salah satu kasus yang sempat viral di media sosial terkait “polisi banting mahasiswa hingga kejang-kejang” yang dimana diketahui tindakan tersebut terjadi pada saat aksi unjuk rasa memperingati hari ulang tahun ke 389 Kabupaten Tangerang Selatan. Kejadian itu tentu tidak dapat diindahkan begitu saja oleh masyarakat,yang mana diketahui bahwa korban sempat mengalami masa kritis dikarenakan posisi badan yang dibanting adalah posisi badan yang berada di belakang sehingga area-area vital pada tubuh tidak dapat terhindarkan terutama kepala bagian belakang.

Dalam hal ini tentu berpengaruh besar bagi nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri. Pada dasarnya tujuan terciptanya institusi kepolisian Republik Indonesia tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Maka dengan kejadian tersebut yang pada faktanya beberapa kali terjadi kasus yang serupa sehingga membuat nama POLRI menjadi makin terpuruk. Tentu kepercayaan masyarakat sangat susah untuk kembali didapatkan walaupun pada akhirnya oknum tersebut telah dihukum dan dipecat namun masyarakat telah memposisikan pikiran untuk mengekspektasi kejadian yang serupa akan terjadi kembali. Namun, fokus pada kasus tersebut bagaimana hukumnya? Apakah polisi tersebut akan dipenjara atau hanya sekedar dipecat?

Dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai seorang polisi dibawah naungan institusi POLRI tentu perlu selain sehat jasmani juga harus secara rohani, Adapun petugas polisi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan,kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia aturan ini tertera dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, mewajibkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Bahwa aturan tersebut dituangkan secara lebih terperinci di dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”) atau yang biasa disebut sebagai ketentuan berperilaku (Code of Conduct). Adapun (Code of Conduct) tersebut menyebutkan:

  1. Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
  2. Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
  3. Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
  4. Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
  5. Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
  6. Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
  7. Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
  8. Harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.

Selain itu poin pelarangan untuk menggunakan kekerasan juga tertuang di dalam Pasal 11 huruf J Perkapolri No.8 tahun 2009 yang menyebutkan setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

  1. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Namun, ada situasi-situasi dimana sebagai alat negara dan juga sebagai salah satu institusi yang diandalkan dalam melindungi negara tentu perlu tidak luput dari Tindakan-tindakan secara terpaksa untuk menggunakan kekerasan dengan pertimbangan yang komprehensif, berikut situasi berdasarkan pasal 45 Perkapolri No.8 tahun 2009 yang memperbolehkan seorang polisi menggunakan kekerasan yaitu:

  1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
  2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
  3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
  4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
  5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
  6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
  7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
  8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Maka, kesimpulannya seorang polisi berhak melakukan Tindakan-tindakan tertentu pada situasi atau dalam keadaan terpaksa, namun pada intinya polisi juga tetap mengedepankan Tindakan-tindakan alternatif lain seperti bernegosiasi maupun berdiskusi untuk mencapai suatu keadilan.

Namun, jika oknum polisi yang terlanjur melakukan Tindakan kekerasan diluar aturan yang telah ditetapkan seperti kasus yang terjadi di Tangerang Selatan maka polisi tersebut dapat dikenakan pelanggaran kode etik pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH), berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin, dan/atau tindak pidana. Pada Pasal 21 dalam peraturan yang sama, jenis-jenis pelanggaran KEPP yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi PTDH sudah diperinci, yaitu:

  • Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Selain itu, kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa/masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

  • Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
  • Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  • Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  • Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  • Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Recent Posts

Send this to a friend