BILYET GIRO/CEK KOSONG, PIDANA ATAU PERDATA?

 In Articles

Muhammad Ivan Falisha, S.H. – Partner

PENDAHULUAN

Pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) dan Cek merupakan hal yang umum berlaku dalam dunia usaha di Indonesia.

Istilah BG/cek kosong yang dimaksud adalah BG/cek yang ternyata tidak dapat dicairkan oleh bank penerbit dikarenakan tidak terdapat dana yang cukup pada rekening untuk dapat membayarkan pemegang sesuai dengan nilai yang tertera.

Penulis bermaksud untuk mengangkat kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan penerbitan BG/cek kosong guna memahami perpektif hakim khususnya dalam menjawab, apakah penerbitan BG/cek kosong merupakan kegagalan melakukan pembayaran (wanprestasi), ataukah tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP mengenai penipuan?.

 PEMBAHASAN

Terdapat beberapa definisi dan ketentuan yang relevan, yaitu:

Definisi cek dan BG pada link Bank Indonesia.

“Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek dimana penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan.

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.”

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000:

Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup

Pasal 1 Perpu No. 1 Tahun 1971

“Mencabut Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 101)”

Yurisprudensi:

1036K/PID/1989: “Karena semenjak Terdakwa telah sadar mengetahui, bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan “Penipuan” harus dianggap terbukti”

133 K/Kr/1973: “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP”.

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Penulis mengambil putusan-putusan yang menjadi referensi yaitu:

  1. Perkara antara CV Mitra Tunggal Anugerah Cabang Palu (CV Mitra) melawan Yonathan (Terdakwa)

Kasus Posisi:

  1. Terdakwa mendatangani CV Mitra dan membeli spareparts roda dua merek Aspira dan Federal untuk toko Terdakwa senilai Rp19.541.160.
  2. Terdapat pengurangan pembayaran tunai sebesar Rp1.480.000 dan promo bonus Rp1.545.000. Sehingga terdapat sisa Rp15.516.000.
  3. Terdakwa menyerahkan BG No. YH 127892, namun ternyata setelah dicairkan pada waktu yang ditentukan BG tersebut tidak dapat dicairkan.
  4. Selanjutnya, Terdakwa memesan kembali spareparts senilai Rp27.854.230. Terdakwa menyerahkan BG No. YH 127893, namun ternyata tidak ada dananya. Dst
  5. Terdapat 4 BG yang ternyata tidak dapat dicairkan, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp70.264.150.

 

Pengadilan Negeri:

73/Pid.B/2012/PN.PL

1.       Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dakwaan primer (Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat 1);

2.       Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsider (Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat 1) akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana.

3.       Dst

Pengadilan Tinggi:

N/A

Mahkamah Agung:

1868K/Pid/2012

Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Kejaksaan Negeri Palu)

 

Pertimbangan hukum:

“…, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli spareparts, …, tidak ternyata sisa hutang Rp70.000.000 tidak akan dibayar Terdakwa dengan menguasai spareparts tersebut tetapi karena Terdakwa kesulitan keuangan sehingga sisa hutang tersebut adalah berupa wanprestasi  dari Terdakwa dalam bidang hukum keperdataan, bukan tunduk pada Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP.

  1. Perkara antara PT Panamas melawan Harjo Mulyo Prawiro (Terdakwa)

Kasus Posisi:

  1. Terdakwa merupakan mitra usaha PT Panamas.
  2. Terdakwa mengambil rokok produk HM Sampoerna senilai Rp2.692.177.740.
  3. Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) BG senilai Rp681.623.100, Rp1.216.277.640 dan Rp2.745.000, yang ternyata hanya cek senilai Rp2.745.000 yang bisa dicairkan.
  4. Terdakwa mengetahui BG yang dikeluarkan dananya tidak mencukupi.
  5. Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bidang tanah kepada PT Panamas yang ternyata telah dijadikan agunan Bank Ekonomi Cabang Yogyakarta.
  6. PT Panamas telah mengambil 1 mobil Toyota Kijang 1994 dan 1 mobil KIA Carnival.
Pengadilan Negeri:

01/Pid.B/2004/PN.YK

1.       Menyatakan Achen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan;

2.       Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3.       Dst

 

Pengadilan Tinggi:

16/PID/2004/PTY

1.       Menyatakan Achen terbukti melakukan dakwaan alternatif kedua akan tetapi bukan merupakan pidana;

2.       Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Mahkamah Agung:

1827K/Pid/2004

Menolak Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi (Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa)

 

  1. Perkara antara Tjhin Fong Fong melawan Henki Alias Acong

Kasus Posisi:

  1. Terdakwa dan Yanto menemui pelapor dan menyatakan membutuhkan modal untuk membeli mesin keruk untuk usaha tambangnya.
  2. Saksi Yanto menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak orang kaya pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan ternak babi di Bangka.
  3. Terdakwa dan pelapor sepakat dengan bunga pinjaman 5%.
  4. Terdakwa dan Yanto memberikan jaminan 2 SHM di Daan Mogot Baru.
  5. Pelapor memberikan pinjaman melalui cek dengan total Rp1.435.000.000.
  6. Pelapor telah menerima bunga sebesar Rp250.000.000 dan Rp60.000.000.
  7. Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp.1250.000.000 yang jatuh tempo 1 Juni 2011.
  8. Terdakwa dan Yanti menyerahkan 5 (lima) Bilyet Giro senilai Rp241.950.000 untuk ditukar kepada Pelapor, kemudian Pelapor menyerahkan Bilyet Giro senilai Rp215.994.250 kepada Terdakwa.
  9. Setelah jatuh tempo, Pelapor tidak dapat mencairkan BG yang diserahkan Terdakwa.
  10. Terdakwa dan Yanti menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro senilai Rp194.200.000, kemudian saksi menyerahkan Bilyet Giro senilai Rp169.778.500 kepada Terdakwa. Setelah jatuh tempo, Pelapor hanya dapat mencairkan 1 BG yang diserahkan Terdakwa. Dst
  11. Alat keruk yang katanya dibeli Terdakwa ternyata tidak ada.
Pengadilan Negeri:

1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar

1.       Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “bersama-sama melakukan penipuan”

2.       Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3.       Dst

Pengadilan Tinggi

143/Pid/2013/PT.DKI

1.       Menerima permohonan banding;

2.       Menguatkan putusan pengadilan negeri.

Mahkamah Agung:

456K/Pid/2014

Menolak permohonan kasasi (Terdakwa)

 

  1. Perkara antara H. Asmadin melawan Mas Siu Bing als Supiati

Kasus Posisi:

  1. Supiati mendatangi H. Asmadin dan menyerahkan 3 (tiga) cek yang dikatakan ada dananya dengan nilai total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yaitu:
  • cek No. CK. 0480426 tertanggal 7 Juli 1987 dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000,00;
  • No.CK. 0480427 tanggal 10 Juli 1987 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00; dan
  • cek No. CJ. 348957 tanggal 16 Juli 1987 dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000,00.
  1. Asmadin menyerahkan uang senilai Rp7.200.000
  2. Pada saat H. Asmadin mencairkan ke Bank BRI ternyata ketiga cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana tidak cukup.
  3. Supiati telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong.
Pengadilan Negeri

No.64/ Pid.5/1988/PN.LMJ

1.       Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penipuan.

2.       Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3.       Dst

Pengadilan Tinggi

270/Pid/1988/PT.Sby

1.       Menerima permohonan banding;

2.       Membatalkan Putusan PN;

Mengadili Sendiri

1.       Menyatakan Supriyati lepas dari segala tuntutan hukum

Mahkamah Agung

1036K/PID/1989

1.       Mengabulkan permohonan kasasi;

2.       Membatalkan putusan PT

Mengadili Sendiri

1.       Menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan

2.       Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

  1. Perkara antara Alfred melawan Ferry Lisarib

Kasus Posisi:

  1. Terdakwa menemui Alfred dan meminta bantuan pendanaan usaha milik Terdakwa berupa uang tunai Rp250.000.000 untuk membeli peralatan elektronik.
  2. Terdakwa memberikan BG senilai Rp250.000.000.
  3. Saksi Henny memberikan uang dalam bentuk cek sebesar Rp250.000.000.
  4. Pada tanggal yang dijanjikan, Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman tersebut.
  5. Saksi Alfred melakukan pencairan atas BG tersebut, namun tidak dapat mencairkannya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki dana yang tersimpan dalam rekening tersebut.
Pengadilan Negeri

21/Pid.B/2011/PN.Plp

1.       Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

2.       Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan

3.       Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan hakim dikemudian hari dipersalahkan melakuan perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 tahun.

4.       Dst.

Pengadilan Tinggi

375/PID/2011/PT.MKS

1.       Menerima banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2.       Memperbaiki putusan PN

–            Menjatuhkan pidana penjara penjara selama 5 bulan;

–            Menguatkan putusan PN untuk selebihnya.

Mahkamah Agung

1926K/Pid/2012

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Terdakwa)

KESIMPULAN

Berdasarkan referensi-referensi di atas, diketahui bahwa penerbitan BG/cek kosong pada umumnya tidak berdiri sendiri. Terdapat serangkaian perbuatan pendahuluan yang melatarbelakangi pemberian BG/cek kosong dimaksud. Serangkaian perbuatan pendahuluan dimaksud menjadi poin penting dalam menentukan apakah perbuatan pemberian BG/cek kosong dimaksud adalah pidana ataukah perdata.

 

Disclaimer:

Tulisan ini bukan merupakan pendapat hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk kepentingan apapun, melainkan sebagai rangkuman dari putusan-putusan yang ada sebelumnya. Pertimbangan hukum atas suatu kasus tergantung pada karakteristik khusus dan pembuktian yang berada pada masing-masing kasus.

Recent Posts

Send this to a friend