BISAKAH MENOLAK ATURAN PPKM DARURAT?

 In Articles

Laurences Aulina

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus virus corona (Covid-19). Pemerintah menerbitkan dua aturan baru sebagai dasar hukum penerapan kebijakan itu. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Darurat untuk wilayah di Jawa dan Bali. PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.

Merujuk pada data Satgas COVID-19, jumlah penambahan kasus sejak PPKM Darurat hari pertama, 3 Juli 2021 hingga 18 Juli mengalami lonjakan kasus dan masih terus terjadi. Meskipun aturan ini dibuat untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia, namun sejumlah buruh serta pedagang kecil menolak adanya perpanjangan PPKM Darurat ini karena dianggap merugikan pekerjaan mereka.

Aturan PPKM Darurat

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban asasi negara untuk melindungi seluruh warga negaranya. Karena itu, tidak berlebihan bila peraturan perundang-undangan pun menegaskan bahwa mereka yang melanggar PPKM tersebut bisa dikenakan hukuman pidana.

Bagi mereka yang melanggar kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam penanganan pandemi ini, bisa diberikan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam berbagai undang-undang antara lain, dalam KUHP, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular.

Inmendagri No. 23 Tahun 2021 angka Kesepeluh menyebutkan bahwa,

  1. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
  • Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Tertuang jelas pada peraturan tersebut bahwa sanksi pelanggar PPKM darurat ini bukan hanya mengakomodir terhadap masyarakat namun juga terhadap Gubernur, Bupati dan Wali kota. Salah satu kewajiban Pemerintah yang ditegaskan dalam aturan ini diantaranya yaitu pada angka Kedelapan,

“KEDELAPAN: Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

  1. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:…”

Kasus Penolakan PPKM Darurat

Sejumlah masyarakat menolak adanya PPKM Darurat serta perpanjangannya karena dianggap telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil yang mana mereka tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. PPKM Darurat ini dianggap telah memutus perekonomian.

Salah satu bentuk penolakan yang terjadi dilakukan oleh salah satu pedagang yang mengirimkan Somasi kepada Presiden melalui Kementrian Sekretariat Negara dan akan melanjutkan mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) ke PTUN. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur apabila dilakukan karantina wilayah maka Pemerintah wajib menanggung seluruh kebutuhan hidup warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Meskipun, terdapat perubahan istilah kebijakan karantina wilayah menjadi PPKM Darurat dimana secara substansi memiliki kesamaan dalam penerapannya.

Yang dialami, penerapan yang telah terjadi PPKM Darurat dilakukan tanpa disertai tanggung jawab untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup masyarakat yang berada di wilayah tersebut, yang mana hal ini bertentangan dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum. Maka dari itu, apabila pelaksanaan PPKM Darurat ini terus dilakukan tanpa disertai tanggung jawab menanggung seluruh kebutuhan hidup masyarakatnya, maka mereka akan mengajukan gugatan PMH penguasa ke PTUN.

 Tanggung Jawab Pemerintah atas Kehidupan Masyarakat di Wilayah Karantina

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pada aturan Inmendagri No. 23 Tahun 2021 angka Kedelapan sebenarnya telah mengakomodir tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan bahkan mempercepat bantuan sosial kepada masyarakat yang berada di wilayah PPKM Darurat melalui APBD.  Terdapat kewajiban-kewajiban lainnya yang tertuang pada aturan tersebut yang mana apabila tidak dilaksanakan, Gubernur, Bupati dan Wali kota akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Recent Posts

Send this to a friend