PEMIDANAAN LUAR PENJARA SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDING

 In Articles

Laurences Aulina

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku kejahatan yang paling umum digunakan. Dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni (overcrowding).

Overcrowding menjadi faktor utama mengapa penyebaran virus COVID-19 di lapas dan rutan menjadi sangat dikhawatirkan. Selama pandemi ini terjadi peningkatan angka tahanan meskipun angka overcrowding pernah turun dari 99% menjadi 69% pada periode Maret-Mei 2020, kini angka tahanan dan warga binaan kembali merangkak naik. Per Juni 2021, angka overcrowding menyentuh angka 100% dengan jumlah penghuni mencapai 272.000 orang, sementara kapasitas penghuni hanya 135.000 orang.

Salah satu penyebab memburuknya overcrowding di lapas dan rutan ini yaitu disebabkan sanksi pidana bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kasus Overcrowding Selama Pandemi

Salah satu contoh yaitu Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang saat ini berjumlah 182 orang. Dari jumlah tersebut, 99 orang di antaranya merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Semarang, yang mana idealnya ruang tahanan disana hanya dapat memuat 100 hingga 120 orang.

Hal yang sama juga terjadi di Rutan Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tenggara.  Idealnya kapasitas ruang sel tahanan di Rutan Polda menampung 24 orang namun kini telah menampung sebanyak 95 orang tahanan. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, khusus suasana Lebaran tahanan Polri dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kendari karena banyak personel melakukan operasi pengamanan, namun kini semua itu tidak dapat dilakukan, bahkan saat ini banyak menampung tahanan titipan Kejaksaan.

Usaha Penanggulangan Overcrowding

Pada tahun 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai bentuk upaya untuk menurunkan pertumbuhan overcrowding seperti Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04. Karena angka yang kembali meningkat, Kemenkumham memperpanjang aturan ini dan mengeluarkan peraturan Keputusan itu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2021.

Menurut Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tidak ada data pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyebaran COVID-19 di Rutan dan Lapas secara update dan real time. Klaster COVID-19 pun terus bermunculan di dalam lapas. Kondisi ini menunjukkan tidak ada sinergisitas antara Kemenkumham dengan Aparat Penegak Hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam menekan angka overcrowding, sedangkan angka pemenjaraan terus naik.

Pemidanaan Luar Penjara

ICJR mendorong jaksa dapat menerapkan alternatif penahanan non-rutan sebagaimana disediakan oleh KUHAP dalam Pasal 22 antara lain penahanan kota dan penahanan rumah. Selain itu, KUHAP melalui Pasal 31 juga menyediakan peluang yang dapat digunakan jaksa untuk memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, baik dalam bentuk jaminan orang maupun jaminan uang.

Hukuman luar penjara dianggap cocok bagi pelaku dengan karakteristik tertentu. Karakteristik pelaku tersebut dapat digunakan untuk menilai hukuman yang tepat bagi mereka dengan melakukan evaluasi kondisi-kondisi mereka. Karakterisktik tersebut diantaranya, apakah pelaku merupakan residivis, memiliki kemungkinan besar tidak mengulangi tindak pidana, sejarah perbuatan mereka sebelumnya, pelaku menyesali perbuatannya, dan status mereka di masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

  • Pidana Denda

Pidana denda diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni hukuman untuk membayar sejumlah uang tertentu atau denda. Hukuman denda dirumuskan secara alternatif dengan jenis hukuman lain terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan, sedangkan perumusan secara tunggal hanya untuk kategori pelanggaran. Dalam berbagai UU lainnya yang juga mengatur hukuman denda, perumusannya tidak pernah tunggal namun selalu menjadi pilihan alternatif dari pidana penjara.

Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini bertujuan untuk mengefektifkan kembali penjatuhan pidana denda dengan cara menyesuaikan jumlah denda dengan nilai emas saat itu.

  • Pidana Bersyarat (Percobaan)

Pidana bersyarat berupa pidana percobaan diatur dalam Pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat diterapkan ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan (tidak termasuk pidana kurungan pengganti) dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan memberikan syarat-syarat tertentu. Pidana ini hanya dapat diberikan apabila hakim memandang akan ada pengawasan yang cukup untuk dapat dipenuhinya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah terpidana tidak akan melakukan tindak pidana. Sementara syarat khusus, dengan merujuk Pasal 14c KUHP:

  • terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang timbul dari tindak pidana yang ia lakukan;
  • tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. KUHP juga menentukan, syarat-syarat khusus yang ditambahkan tidak boleh mengandung hal-hal yang akan mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

  • Pidana Pelatihan Kerja

Jenis pidana pelatihan kerja hanya dikenal pada sistem peradilan pidana anak. Selain berdiri sendiri sebagai hukuman pokok, pidana ini merupakan pidana pengganti denda dalam hal rumusan pasal pidana yang diancamkan kepada anak bersifat kumulatif berupa penjara dan denda. Jangka waktu pelaksanaan pelatihan kerja dapat berkisar antara minimal 3 (tiga) bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun.

  • Pidana Pembinaan di Dalam Lembaga

Dalam hal keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, Pasal 80 ayat (2) UU SPPA mengatur agar pidana pembinaan di dalam lembaga dapat dipilih sebagai hukuman luar penjara terhadap anak. Jenis pidana ini dapat dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan tersebut dapat diterapkan antara 3 (tiga) – 24 (dua puluuh empat) bulan.

  • Pidana Bersyarat

Penempatan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat, dan Pengawasan Konsep pidana bersyarat dalam UU SPPA secara umum sama dengan pidana bersyarat di KUHP, yaitu adanya perintah hakim untuk tidak menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sepanjang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Perbedaannya terletak pada penentuan jangka waktu hukuman penjara yang menjadi kriteria penjatuhan pidana bersyarat, yakni KUHP membatasi penjatuhan pidana bersyarat hanya jika hakim menghukum terdakwa dengan maksimal 1 (satu) tahun penjara dan UU SPPA untuk perbuatan yang diajatuhi hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun.

  • Tindakan

Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU SPPA, penuntut umum dapat meminta hakim untuk memberikan satu atau beberapa bentuk tindakan kepada anak jika anak tersebut hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Bentuk-bentuk tindakan tersebut antara lain:

  • pengembalian kepada orang tua/wali;
  • penyerahan kepada seseorang;
  • perawatan di rumah sakit jiwa;
  • perawatan di LPKS;
  • kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  • pencabutan surat izin mengemudi, dan
  • perbaikan akibat tindak pidana, misalnya dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)

UU Narkotika mengatur bahwa kategori hukuman bagi penyalahgunaan narkotika terdiri dari 3 bagian yang ditentukan berdasarkan golongan. Golongan I adalah perbuatan yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Golongan II untuk dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Golongan III untuk pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.276 Dalam hal ditemukan indikasi bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang masuk dalam ketiga kategori tersebut, maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam di Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Kewajiban untuk proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika juga kembali ditekankan Pasal 127 ayat (3).

Kesimpulan

Melihat urgensi kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas (overcrowding) di Indonesia yang semakin memburuk salah satunya dikarenakan sanksi pidana bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19 ini. Hukuman luar penjara menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi overcrowding di Indonesia. Bentuknya antara lain yaitu, percobaan, pelayanan masyarakat, pengawasan dengan alat elektronik, denda, perintah untuk tidak berada di tempat tertentu, dan penundaan penjatuhan putusan pengadilan. Pengalaman berbagai negara juga menujukkan bahwa hukuman luar penjara dinilai telah berhasil menurunkan tingkat pemenjaraan (incarceration rates).

Hukum pidana Indonesia secara terbatas telah mengenal dan mengatur berbagai hukuman luar penjara dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk hukuman luar penjara tesebut adalah pidana percobaan, denda, rehabilitasi, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pembatasan gerak pelaku.

Recent Posts

Send this to a friend