PENGGANTIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENJADI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

 In Articles

Laurences Aulina

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perizinan yang penting dan wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat yang akan melakukan pembangunan agar desain bangunan dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana tata ruang yang ada dan syarat-syarat lain yang berlaku. IMB bagi masyarakat akan memberikan rasa aman berupa jaminan kepastian hukum terhadap bangunannya untuk terhindar dari gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri.

Hal ini sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Bab IV Pasal 7 ayat (1) mengenai persyaratan bangunan gedung menentukan bahwa, “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung”. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

  1. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
  2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
  3. Izin mendirikan bangunan gedung.

Namun, aturan izin mengenai IMB ini kemudian dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mana tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Hal di atas telah ditegaskan dalam Pasal 24 angka 34 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

PBG meliputi proses konsultasi perencanaan dan penerbitan. Adapun proses konsultasi perencanaan meliputi:

Pendaftaran, dilakukan oleh pemohon/pemilik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan menyampaikan:

  • data pemohon atau pemilik;
  • data bangunan gedung; dan
  • dokumen rencana teknis.
  • pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
  • pernyataan pemenuhan standar teknis.

Sedangkan proses penerbitan PBG meliputi:

  • penetapan nilai retribusi daerah;
  • pembayaran retribusi daerah; dan
  • penerbitan PBG.

Perbedaan IMB dan PBG

Perbedaan mendasar antara PBG dengan IMB adalah terkait permohonan izin sebelum membangun bangunan. PBG tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung seperti aturan IMB dulu. Namun, pemilik gedung harus melaporkan fungsi bangunannya dan menyesuaikan dengan tata ruang di tempat ingin membangun bangunan tersebut.

Untuk memperoleh IMB dan PBG, pemilik juga tetap harus menyampaikan fungsi bangunan tersebut, misalnya untuk hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, hingga fungsi khusus. Bedanya, pemerintah memberikan opsi fungsi campuran pada PBG. Namun pemilik yang melakukan perubahan fungsi bangunan wajib melaporkan. Jika tidak melaporkan bisa dikenakan sanksi. Hal ini berbeda dengan IMB yang tidak ada sanksi.

Perbedaan selanjutnya, IMB memberi beberapa syarat bangunan, seperti ada pengakuan status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. Lalu, ada pula syarat teknis berupa tata bangunan dan keandalan bangunan.

Sementara PBG hanya mensyaratkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai tata bangunan, keandalan, hingga desain prototipe atau purwarupa. Ketentuan yang sama juga terkait pembongkaran bangunan. Bedanya, tidak ada ketentuan soal pasca pembongkaran di IMB, sementara di PBG ada.

Pemberlakuan IMB Yang Masih Berlaku

Berdasarkan Pasal 346 ayat (1) dan (2) PP No. 16 Tahun 2021, Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Kemudian, lebih lanjtu pada ayat (3) dinyatakan bahwa, Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Sanksi

Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif, yang dapat berupa:

  • Peringatan tertulis;
  • Pembatasan kegiatan pembangunan;
  • Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  • Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  • Pembekuan persetujuan bangunan gedung;
  • Pencabutan persetujuan bangunan gedung;
  • Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  • Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  • Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau hilangnya nyawa orang lain.

Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan PBG berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu untuk penduduk asli sekalipun, yang sudah terlanjur membangun tanpa adanya PBG.

Recent Posts

Send this to a friend