KEABSAHAN NON COMPETITION CLAUSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

 In Articles

Laurences Aulina

Terdapat perjanjian kerja dimana ada sebuah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Keberadaan klausul ini didasari atas adanya kekhawatiran dari kalangan pengusaha atau pemberi kerja bahwa pekerja tersebut akan membocorkan rahasia atau memberikan pengetahuannya yang mungkin bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis kepada perusahaan baru tempat ia bekerja yang merupakan perusahaan kompetitor atau perusahaan baru tersebut mencoba mengambil keuntungan dari pengetahuan si pekerja terhadap perusahaan lama tempat pekerja tersebut bekerja.

Non Competition Clause

Black’s Law Dictionary mendefinisikan non-competition covenant sebagai a promise usually in a sale-of-business, partnership or employment contract, not to engage in the same type of business for a stated time in the same market as the buyer, partner or employer.

Sedangkan Wikipedia mendefinisikan a non-compete clause or covenant not to compete sebagai a term used in a contract law under which one party (usually an employee) agrees not to pursue a similar profession or trade in competition against another party (usually the employer).

Pengertian di atas menyatakan bahwa non-competition clause tidak terbatas hanya kepada lingkup perjanjian saja. Non-competition clause biasanya meliputi beberapa hal seperti waktu dan geografis. Hal waktu artinya dalam durasi tertentu (biasanya 12 bulan) pekerja tidak boleh bergabung dengan semua pesaing perusahaan atau sejenisnya. Sedangkan berdasarkan geografis diartikan pekerja tidak bisa bergabung dengan perusahaan manapun dalam jarak 50 km dari perusahaan sebelumnya.

Non Competition Clause Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Ketentuan hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pengaturan maupun pembatasan suatu non-competition clause. Tidak terdapat aturan hukum Indonesia yang secara tegas melarang pencantuman non-competition clause dalam perjanjian kerja selama para pihak sepakat menundukkan diri mereka terhadap klausula tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia, maka suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Selain itu, terdapat pula asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pada Pasal 54 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa beberapa muatan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai pada Pasal 1320 KUH Perdata yang disebut sebagai sebab yang halal, sebagai berikut, “Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan mengenai penempatan kerja, UU Ketenagakerjaan memberikan hak seluas-lausnya bagi penerima kerja untuk dapat mendapatkan pekerjaan ataupun berpindah tempat kerja. Sebagaimana diatur dalamPasal 31 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut, “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Sehingga secara normatif menurut UU Ketenagakerjaan, setiap perjanjian kerja harus menjamin hak penerima kerja untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan.

Walaupun hukum Indonesia tidak secara tegas melarang atau memperbolehkan non-competition clause dicantumkan dalam perjanjian kerja, akan tetapi berdasarkan uraian di atas seharusnya klausul tersebut tidak dapat diterapkan di dalam perjanjian kerja di Indonesia. Karena secara prinsip klausul ini bertentangan dengan prinsip dasar UUD 1945, UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia.

Upaya Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Non-competition clause Dalam Perjanjian Kerja

Setelah berakhirnya hubungan kerja, pekerja yang dalam perjanjian kerjanya dicantumkan suatu non-competition clause, maka pekerja terikat dengan klausula tersebut dimana daya berlakunya terjadi setelah hubungan kerja berakhir

Mengenai sengketa yang timbul dari pelanggaran non-competition clause, harus kembali melihat cakupan sengketa yang menjadi kewenangan dalam pengadilan perselisihan hubungan industrial, serta apakah pengadilan akan mengakui non-competition clause ini untuk dapat diterapkan. Jika pengadilan mengakui klausul ini maka hal tersebut tentu dapat dilakukan, akan tetapi jika Pengadilan tidak mengakui klausul tersebut maka otomatis argumen tersebut seharusnya menjadi gugur.

Saran

Kekhawatiran pada mantan pekerja akan membocorkan rahasia atau memberikan pengetahuannya yang mungkin bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis kepada perusahaan baru tempat ia bekerja sebenarnya dapat diminimalisir dengan jalan mengikat tenaga kerja tersebut dengan klausul confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan dibandingkan dengan penggunaan non-competition clause.

Recent Posts

Send this to a friend