KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI

 In Articles

Laurences Aulina

Pengantar

Pada umumnya, para pihak yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu akan membuat perjanjian sebagai alat pembuktian atas adanya perikatanhukum antara para pihak. Perjanjian tersebut juga dikenal dengan akta. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta dan Surat bukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di dalam KUHPerdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai pasal 1880.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.Pejabat pegawai umum itu seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil.Sedangkan, akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Materai Penentu Sahnya Perjanjian?

Fungsi Bea Materai Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

Dalam Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea materai.

Sehingga dapat dipahami bahwa, materai merupakan pajak dokumen bukan penentu keabsahan suatu perjanjian. Hal ini dapat kita pahami lebih lanjut pada ketentuan syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa,

Syarat suatu sahnya perjanjian yaitu,

  • sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  • cakap untuk membuat suatu perjanjian
  • mengenai suatu hal tertentu
  • suatu sebab yang halal

Para pihak yang merupakan subyek dari perjanjian setuju mengenai hal-hal yang tertuang di dalam perjanjian yang mereka adakan. Jadi, apa yang dihendaki oleh pihak yang satu, dihendaki pulaoleh pihak yang lain. Ketidakcakapan seseorang untuk membuat suatu perjanjian diatur pada Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

  • Mereka yang belum dewasa
  • Yang di bawah pengampuan
  • Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan mereka kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kemudian, mengenai suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus mempunyai prestasi dalam bentuk barang tertentu atau paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asa dapat dihitung atau ditetapkan kemudian.

Sebab yang halal, bermakna isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian Tanpa Materai Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Pengadilan

Jelas bahwa surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, karena surat tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dikenakan Bea Materai sebagai pajak dokumen. Surat pernyataan yang belum dibubuhi meterai tetapi ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pelunasan Bea Meterai dilakukan dengan Pemeteraian Kemudian.

Menurut Pasal 1 huruf a Kepmenkeu No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Materai dgn Cara Pemeteraian Kemudian, pemateraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pemateraian kemudian juga dilakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia (Pasal 1 huruf c Kepmenkeu 476/2002).

Pemateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Materai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan kemudian disahkan oleh Pejabat Pos (Pasal 2 ayat [1] dan [2] Kepmenkeu 476/2002). Besarnya Bea Materai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan (Pasal 3 huruf a Kepmenkeu 476/2002).

Jadi, kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi Materai tetapi akan dijadikan alat bukti di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah bermaterai. Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti, harus memenuhi syarat administratif yaitu melunasi Bea Meterai yang terutang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, untuk mempermudah pelunasan Bea Materai pada masa ini dapat dilakukan melalui aplikasi e-Materaiyang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital. Penggunaan Materai digital dilakukan dengan cara Wajib Pajak memiliki dahulu mesin teraan meterai kemudian mengajukan permohonan izin kepada Kantor Pelayanan Pajak dan membayar deposit sebesar Rp15.000.000,- dan kelipatannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Setelah itu, wajib pajak dapat mencetak Tanda Bea Materai Lunas sesuai tarif Bea Materai yang dikenakan.

Kesimpulan

Perjanjian yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti, harus memenuhi syarat administratif yaitu melunasi Bea Meterai yang terutang.

Recent Posts

Send this to a friend