LANGKAH HUKUM MENGHADAPI PESAN PENAWARAN PRODUK/JASA KEUANGAN

 In Articles

Laurences Aulina

Pesan yang berisikan penawaran produk jasa keuangan seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) dapat mengganggu jika diterima secara berkelanjutan. Pada dasarnya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013) Pasal 19 disebutkan bahwa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Yang dikategorikan sebagai sarana komunikasi pribadi adalah sarana komunikasi yang bersifat personal seperi email, short message system, dan voicemail. Sedangkan yang dimaksud dengan PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Aturan hukum mengenai prosedur pemasaran produk jasa keuangan oleh PUJK di berbagai media lebih lanjut diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (SEOJK 12/2014).

Berdasarkan SEOJK 12/2014, PUJK dalam hal penyampaian informasi melalui sarana komunikasi pribadi atau kunjungan langsung harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

  1. Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen;
  2. Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK; dan
  3. Dalam hal PUJK menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon:
    1. PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara;
    2. Jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh konsumen dan PUJK di pengadilan dan/atau diperlukan oleh bidang pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh konsumen; dan
    3. Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen.

Sehingga, PUJK dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi, kecuali telah ada persetujuan konsumen. Hal ini diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SEOJK 12/2014, seperti etika waktu yang diperbolehkan untuk berkomunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen.

Dalam hal PUJK menggunakan pihak ketiga untuk memasarkan produk dan/atau layanannya terdapat juga aturan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

  1. PUJK wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUJK, misalnya dalam hal memasarkan produk dan/atau layanan PUJK.
  2. Pihak ketiga yang melakukan pemasaran wajib menyampaikan semua informasi dan data yang termuat dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada bab VI angka 4 SEOJK 12/2014.
  3. Pihak ketiga yang melakukan pemasaran wajib menyampaikan informasi dan data secara sederhana, sesuai dengan fakta, tidak mengandung unsur kebohongan/penipuan, dapat dimengerti oleh konsumen dan tidak menimbulkan multitafsir.

Sanksi

PUJK dan/atau pihak yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  3. Pembatasan kegiatan usaha;
  4. Pembekuan kegiatan usaha; dan
  5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pengaduan tentang hal ini dapat dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangn (OJK) dengan dilengkapi dokumen dan informasi minimal mengenai identitas konsumen dan/atau masyarakat, alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat surat elektronik (email); dan materi atau deskripsi pengaduan berindikasi pelanggaran.

Selain itu, jika pihak PUJK menghubungi kontak personal nasabah padahal nasabah tidak pernah menginformasikannya maka hal ini melanggar ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Permenkominfo 5/2021). Terdapat kewajiban bagi pihak penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi selama pelanggan jasa telekomunikasi aktif berlangganan jasa telekomunikasi. Kemudian, penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut oleh penyelenggara jasa telekomunikasi akan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa:

  1. Teguran tertulis;
  2. Pengenaan denda administratif;
  3. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
  4. Pemutusan akses;
  5. Daya paksa polisional;
  6. Pencabutan layanan; dan/atau
  7. Pencabutan perizinan berusaha.

Kesimpulan

Penawaran produk jasa keuangan melalui sarana komunikasi pribadi dilarang untuk dilakukan kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan SEOJK 12/2014. Bagi pelanggar ketentuan ini dapat dilaporkan melalui OJK dan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin kegiatan usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

Send this to a friend