EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN

 In Articles

Laurences Aulina

Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dilaksanakan. Apabila salah satu pihak menolak untuk melaksanakan isi putusan maka dapat dimintakan eksekusi.

Namun, bagaimana dalam hal para pihak memutuskan untuk berdamai dan dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, lalu di kemudian hari salah satu pihak menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dimuat pada Akta Perdamaian, upaya hukum apa yang dapat dilakukan?

Akta Perdamaian

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Perdamaian dapat dibagi sebagai berikut:

  1. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim (Acte Van Vergelijk).
  2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan Acta Van Dading maupun akta di bawah tangan.

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan (Perma 1/2016), akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

Dalam hal ini, apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian mendaftarkan ke pengadilan agar kesepakatan perdamaian itu dikuatkan dengan putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Pengaturang mengenai akta perdamaian dimuat pula pada Pasal 130 HIR,

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Sebagaimana bunyi pasal tersebut, maka akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga, apabila salah satu pihak menolak untuk melaksanakan isi akta perdamaian maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh pengadilan karena salah satu pihak tidak mau melakukan secara sukarela. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan ganti rugi, dan yang ada hanyalah permohonan eksekusi.

Sengketa yang telah dibuat akta perdamaiannya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, karena akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanakannya akta perdamaian dapat menempuh upaya hukum permohonan eksekusi.

Kesimpulan

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Sehingga, akta perdamaian jika tidak dilaksanakan maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh pengadilan karena salah satu pihak tidak mau melakukan secara sukarela. Sengketa yang telah dibuat akta perdamaiannya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali

Recent Posts

Send this to a friend