PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

 In Articles

Laurences Aulina

Pembatalan Hak atas Tanah diatur pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Permen Agraria/BPN 9/1999). Pada Pasal 1 angka 14 menjelaskan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht.

Penyebab pembatalan sertifikat hak atas tanah juga dapat terjadi apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya dan hal tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah inkracht.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah tidak berbeda dengan pembatalan hak atas tanah, melihat akibat dari pembatalan sertifikat hak atas tanah, maka batal pula hak atas tanah tersebut.

Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah

Mekanisme pembatalan sertifikat terdapat pada Pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 yang dilakukan di luar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Permohonan dapat dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 sebagai berikut:

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat hukum secara administratif dapat dilakukan apabila ada:

  1. Kesalahan prosedur;
  2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
  3. Kesalahan subjek hak;
  4. Kesalahan objek hak;
  5. Kesalahan jenis hak;
  6. Kesalahan perhitungan luas;
  7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
  8. Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
  9. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

Proses pembatalan sertifikat hak atas tanah karena adanya cacat hukum administrasi yang diterbitkan oleh BPN dilakukan atas dasar:

Permohonan pemohon, yaitu dengan melakukan:

  1. Pemohon mengajukan pembatalan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau melalui Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat dimaksud dengan memuat:
  • Keterangan mengenai diri pemohon. Dalam hal pemohon merupakan perorangan maka dapat menyebutkan dan melampirkan nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan disertai fotocopy bukti identitas. Sedangkan, dalam hal pemohon merupakan Badan Hukum maka menyebutkan dan melampirkan nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya disertai fotocopy.
  • Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik yang memuat nomor dan jenis hak disertai fotocopi keputusan dan/atau sertipikat dimaksud, Letak, batas, dan luas tanah disertai fotocopy Surat Ukur atau Gambar Situasi, Jenis penggunaan tanah.
  • Alasan permohonan pembatalan disertai keterangan lain sebagai data pendukungnya.
  1. Atas permohonan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atau penolakan pembatalan hak dan disampaikan kepada pemohon.

Tanpa permohonan dari pemohon, pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan tanpa adanya permohonan pemohon dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Kepala Kantor Pertanahan mengadakan peneilitain data yuridis dan data fisik.
  2. Hasil penelitian disertai pendapat dan pertimbangan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala BPN sesuai dengan kewenangannya.
  3. Kepala Kantor Wilayah BPN meneliti data yuridis dan data fisik dan apabila telah cukup mengambil keputusan, menerbitkan keputusan pembatalannya dan disampaikan kepada pemohon.
  4. Dalam hal kewenangan pembatalan ada pada Kepala BPN, hasil penelitian Kepala Kantor Wilayah BPN disertai pendapat dan pertimbangannya disampaikan kepada Kepala BPN.
  5. Kepala BPN meneliti data yuridis dan data fisik dan apabila telah cukup mengambil keputusan, menerbitkan keputusan pembatalannya dan disampaikan kepada pemohon.

Pembatalan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembatalan hak atas tanah juga dapat terjadi karena melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999, surat keputusan pembatalan hak atas tanah diterbitkan apabila terdapat:

  • cacat hukum administratif; dan/atau
  • melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Objek pembatalan hak atas tanah meliputi:

  • surat keputusan pemberian hak atas tanah.
  • sertifikat hak atas tanah.
  • surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Dari rumusan di atas, Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita dalam buku Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah menyimpulkan bahwa (hal. 27):

  • pembatalan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah;
  • jenis/macam kegiatannya, meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah;
  • penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administratif dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, ada 3 cara untuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah:

Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan

Alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah adalah karena adanya cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah lainnya, tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat.

Hal ini dimohonkan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Lampirkan pula berkas-berkas, berupa:

  • fotokopi surat bukti identitas dan surat bukti kewarganegaraan (bagi perorangan) atau fotokopi akta pendirian (bagi badan hukum);
  • fotokopi surat keputusan dan/atau sertifikat;
  • berkas-berkas lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan tersebut.

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga, terhadap sertifikat hak atas tanah dapat diajukan gugatan ke PTUN dengan batas waktu untuk menggugat ke PTUN, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan Ke Pengadilan Negeri

Pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat pula dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat masa daluwarsa karena permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Namun, daluwarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan iktikad baik.

Kesimpulan

Pembatalan sertifikat Hak atas Tanah menimbulkan akibat hukum yaitu batalnya hak atas tanah tersebut. Pembatalan ini dapat terjadi karena permohonan jika diduga terdapat cacat hukum administratif, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri.

Recent Posts

Send this to a friend