LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM KUHPERDATA

 In Articles

Laurences Aulina

Pendahuluan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, mewaris berdasarkan undang-undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana undang-undang melindungi hak legitimaris dalam wasiat, serta apa yang menjadi hak legitimaris dan sebab legitimaris tidak mewaris.

Legitime Portie

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 832 KUHPerdata, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Para ahli waris tersebut dibagi menjadi empat golongan besar, yaitu:

  1. Golongan I : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
  2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung Pewaris
  3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
  4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

  1. Ketentuan undang-undang (Abintestato), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
  2. Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat waris yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Legitime Portie (bagian mutlak) menurut Pasal 913 KUHPerdata,

“Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”

Seluruh  sifat  dari  legitime  terkandung  didalam  dua  peraturan  yaitu :

  1. Legitimaris dapat  menuntut  pembatalan  dari  perbuatan-perbuatan  si pewaris yang merugikan legitime portie (bagian mutlak).
  2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh beschikken (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Menentukan Besaran Legitime Portie

Sesuai ketentuan pasal 921 KUHPerdata, untuk menentukan besarnya legitime portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewanis meninggal dunia. Kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya. Setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.

Wasiat

Wasiat disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdata, “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Bentuk-bentuk testamen atau surat wasiat dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Wasiat olografis, ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan sendiri oleh pewaris atau pembuatnya. Surat wasiat olografis harus disimpan pada notaris, dan atas penyimpanan yang dilakukan notaris membuat akta penyimpanan yang ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi yang diminta untuk menyaksikan penyimpanan tersebut;
  2. Wasiat atas testament umum (openboor), ialah surat wasiat yang harus dibuat dihadapan notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi;
  3. Surat wasiat rahasia, dibuat dengan tangan pewaris sendiri atau dapat pula ditulis orang lain, yang dibubuhi tanda tangan oleh pewaris. Surat wasiat rahasia ditutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat rahasia harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dihadiri serta ditandatangani oleh empat orang saksi.

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.

Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, yaitu :

  1. Pasal 895 KUHPerdata, orang yang akan membuat testamen harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena pailit;
  2. Pasal 897 KUHPerdata mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun;
  3. Pasal 930 KUHPerdata mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.

Syarat yang berkenaan dengan obyek, yaitu :

  1. Pasal 888 KUHPerdata syarat-syarat dalam suatu wasiat. Berbunyi, “Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.”;
  2. Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan;
  3. Pasal 890 KUHPerdata mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal;
  4. Pasal 893 KUHPerdata mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.

Syarat-syarat Materiil, syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal di bawah ini :

  1. Pasal 879 KUHPerdata mengatur pelarangan wasiat dengan fidei commis (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan);
  2. Pasal 885 KUHPerdata mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpan dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat. Berbunyi, “Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.”;
  3. Pasal 904 KUHPerdata mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.

Dalam proses pembuatan akta wasiat (testament acte) seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Selanjutnya pasal 939 KUHPerdata menyatakan, “Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu wasiat terletak dalam pasal 931 KUHPerdata yaitu tentang legitime portie yang menyatakan bahwa legitime portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat. Jadi, batasan wasiat yaitu legitime portie itu sendiri dengan kata lain tidak boleh melebihi 1/2 bagian dari warisan.

Konsekuensi Isi Testamen Yang Melanggar Ketentuan Legitime Portie

Apa akibatnya bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai legitime portie? Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan diatas, yaitu :

  1. Ketetapan itu adalah batal.
  2. Ketetapan itu adalah “eenvoudige Vernietigbaarheid” (dapat dibatalkan secara sederhana).
  3. Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntut pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.

Pada pasal 920 KUHPerdata dijelaskan bahwa, “Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.”

Kesimpulan

KUHPerdata memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak. Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (legitime portie). Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, mewaris berdasarkan undang-undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Perlu diingat bahwa, apabila terdapat wasiat yang melebihi ketentuan legitime portie dan merugikan legitimaris maka dapat diajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat. Batasan wasiat yaitu legitime portie itu sendiri dengan kata lain tidak boleh melebihi 1/2 bagian dari warisan.

Recent Posts

Send this to a friend