Sekilas Tentang Saksi de Auditu Dalam Hukum Acara Pidana

 In Articles

Maulana Wijaya

Sebelum pembahasan mendalam terkait saksi de auditu, yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Saksi merupakan salah satu alat bukti. Dalam ketentuan hukum acara pidana, saksi memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi seperti itu dinamakan saksi yang auditu sedangkan saksi yang tidak memiliki nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan saksi yang testimonium de auditu (tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung).

Mengacu pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Testimonium de auditu merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Artinya ia tidak melihat atau mendengar, mengalami, melihat langsung suatu peristiwa pokok perkara. Sebagian pakar berpendapat testimonium de auditu hanya dapat dijadikan sebagai persangkaan, dan dari persangkaan itu dibuktikan namun bukan merupakan alat bukti. Sebaliknya, pasca putusan MK 2010, menurut kajian Komisi Yudisial, dinyatakan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditu dalam perkara peradilan pidana. Putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang nota bene merupakan prinsip utama dalam hukum acara pidana.

Recent Posts

Send this to a friend