Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPer dalam Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi: Perbedaan Pandangan Hukum

 In Articles

Kenny Wiston, SH, LL.M [1]

 “In a perfect construction world there would be no conflicts, but there is no perfect construction.” (Acharya and Lee, 2006)

Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi sangat besar kemungkinan terjadi konflik atau sengketa antara para pihak. Dengan kata lain, sengketa dalam pekerjaan jasa konstruksi sulit terhindarkan. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa pekerjaan jasa konstruksi antara lain karena keterlambatan pembayaran, persoalan kerja tambah kurang, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan atau ketidaksesuaian teknis maupun manajerial dari para pihak. Sengketa konstruksi berpotensi menjadi beban atas pihak-pihak yang bersengketa oleh karena penyelesaiannya bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi risiko tertundanya pelaksanaan pekerjaan konstruksi akibat tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Pengertian jasa konstruksi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencakup layanan jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.  Dari cakupan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa konstruksi bisa terjadi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pekerjaan konstruksi yang dapat berujung pada pembatalan atau pemutusan kontrak.

 

Pasal 1266 KUHPer dalam Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi

Secara jelas Pasal aquo mengatur adanya syarat batal dalam sebuah perjanjian.

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Umumnya, pada kontrak jasa konstruksi syarat-syarat batal diatur sebagai berikut:

  •  Penyedia Jasa (“kontraktor”) lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  • Kontraktor tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan/Project Owner, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  • Kontraktor menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  • Kontraktor berada dalam keadaan pailit;
  • Kontraktor selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan;
  • Kontraktor tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan;
  • Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Kontraktor sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dan Pengawas Pekerjaan/Project Owner menilai bahwa Kontraktor tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  • Pengawas Pekerjaan memerintahkan Kontraktor untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (duapuluh delapan) hari;
  • Kontraktor terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
  • Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

 

Kontrak Kritis

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

  • Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
  • Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
  • Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat  kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis tersebut dilakukan dengan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) dengan prosedur sebagai berikut:

  • Pada saat kontrak dinyatakan kritis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
  • Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan kontraktor membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh kontraktor dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I;
  • Apabila kontraktor gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh kontraktor  dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;
  • Apabila kontraktor gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh kontraktor dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;
  • Pada setiap uji coba yang gagal, Pengawas Pekerjaan/Project Owner harus menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal terjadi keterlambatan rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan dan ditambah lagi terpenuhinya salah satu syarat batal sebagaimana dijelaskan di atas maka Project Owner dapat memutus kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer

Mengenai Pasal 1266 KUHPer, terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu: pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPer merupakan aturan yang bersifat memaksa (dwingend recht), sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak, dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPer merupakan aturan yang bersifat melengkapi (aanvullend recht), sehingga dapat disimpangi oleh para pihak.

Pihak yang berpendapat pasal 1266 KUHPer tidak boleh disimpangi beralasan karena syarat batal, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada pasal ini hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain. Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPer ini memberikan suatu kewajiban  bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (das Sein), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPer (das Sollen) itu sendiri. Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu“. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPer tersebut.

Konstruksi Pasal 1266 KUHPer secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal-balik. Artinya, syarat batal tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain oleh para pihak, misalnya dengan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut, maka klausula demikian harus dianggap tidak ada (karena Pasal 1266 KUHPer harus dianggap selalu ada). Kalimat ke-2 pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Frase “dalam hal demikian” merujuk pada frase kalimat sebelumnya, yaitu “andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)”. Jadi, bila terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan. Di sini, ketentuan pasal tersebut juga ditekankan kata “harus”, bukan dengan kata “dapat”, sehingga permohonan batal kepada pengadilan tersebut tetap merupakan suatu keharusan (kewajiban).

Secara gramatikal, jelas bahwa Pasal 1266 KUHPer tidak mengandung suatu kondisi yang dapat ditawar-tawar. Walaupun demikian, banyak ahli atau praktisi hukum yang mengabaikan pengertian pasal tersebut secara harfiah. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengatakan bahwa dalam Pasal 1266 KUHPer, wanprestasi bukanlah suatu syarat yang membatalkan perjanjian, melainkan suatu syarat yang dapat membatalkan perjanjian. Untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan batal kepada pengadilan. Putusan pengadilan tersebut bukanlah bersifat declaratoir (menyatakan batal), melainkan membatalkan perjanjian tersebut (constitutive). Jadi, batalnya suatu perjanjian harus berdasarkan putusan pengadilan. Hanya ‘keyakinan’ hakim-lah yang dapat memutuskan bahwa benar wanprestasi telah terjadi, bukan karena timbulnya wanprestasi itu sendiri.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas  permintaan tergugat, hakim leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Walau tidak sejalan benar dengan Prof. Subekti, ada pendapat yang sedikit moderat dari Prof. Suharnoko dalam bukunya Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Pasal 1266 KUHPer tidak dapat dikesampingkan dalam semua kasus. Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, harus dilihat kasus per kasus. Pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Bila perjanjian batal, maka para pihak yang telah menerima prestasi atau telah menerima haknya, diwajibkan untuk mengembalikannya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, prestasi yang telah diterima sulit untuk dikembalikan, layaknya tidak terjadi apa-apa. Sebagai contoh pipa yang sudah terpasang atau yang sudah terpotong-potong dalam pekerjaan jasa konstruksi tidak mungkin dikembalikan keadaan semula jika perjanjian batal. Selain itu, apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya, pembatalan perjanjian sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah. Pihak yang lebih lemah umumnya hanya bisa menerima segala kondisi yang ditawarkan oleh pihak lawan (perjanjian baku; adhesive contract). Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdata) yang merupakan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata).

Disisi lain banyak pihak  yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPer dengan alasan bahwa Buku III tentang Perikatan menganut sistem terbuka. Pasal-pasal di dalamnya hanya merupakan pelengkap. Jadi, para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar  prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata).

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1266 KUHPer dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik. Dalam perikatan yang demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lain. Dapat terjadi bahwa prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan timbal balik dilaksanakan terlebih dahulu dari prestasi pihak lainnya atau dengan kata lain prestasi yang saling bertimbal balik tersebut dapat terjadi tidak dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu, maka guna melindungi kepentingan pihak yang beritikad baik dalam kontrak timbal balik, maka KUHPer demi hukum menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada. Hal ini dikecualikan untuk keadaan memaksa karena bukan disebabkan oleh kelalaian kontraktor tetapi oleh suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba yang menghalanginya untuk melaksanakan prestasi pada project owner sehingga kontraktor tidak wajib menanggung kerugian yang diakibatkan karena keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 KUHPer, Pasal 1245 KUHPer, dan Pasal 1444 KUHPer. Pembentuk undang-undang telah memberikan kepada pengaturan syarat batal tersebut secara diam-diam yang hampir seluruhnya bertumpu pada fiksi karena kebanyakan para pihak yang akan mengadakan kontrak sama sekali tidak mengetahui adanya peluang mengandalkan syarat seperti itu ketika pembentuk undang-undang telah menggunakan fiksi hukum dengan mengatur syarat batal secara diam-diam. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri unsur naturalia karena unsur naturalia adalah unsur yang melekat pada perjanjian di mana unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan unsur yang melekat pada perjanjian. Unsur naturalia dari kontrak binis ini bersifat mengatur yang berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri bahkan ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya jika para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku. Selain itu Pasal 1266 KUHPer tergolong juga hukum pelengkap (aanvullend recht), jadi dengan demikian pada prinsipnya para pihak dapat mengecualikan daya kerja kebendaan dan daya berlaku surutnya. Para pihak yang menyepakati klausula syarat batal pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer di mana pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer yang telah disepakati dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga yaitu hakim. Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sund servanda) sepanjang tidak melanggar syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Konsekuensi dari asas pacta sund servanda, hakim tidak boleh mencampuri isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam praktek diterima pandangan bahwa apabila para pihak memperjanjikan pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer maka pembatalan tanpa perlu perantaraan keputusan hakim karena pembatalan akan batal tanpa perantaraan hakim dalam hal terjadi wanprestasi. Karena itu tetap terbuka peluang bagi para pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPer. Maka para pihak harus menyatakan secara tegas bahwa hak yang dimiliki para pihak berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara tegas telah dilepaskan. Menurut Herlien Budiono, para pihak yang mengikatkan diri untuk mengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer yang dibuat dalam kontrak itu seharusnya mentaati dan memenuhi apa yang telah disepakatinya. Selain itu kepercayaan antara para pihak menjadi elemen penting dalam kekuatan mengikat klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPer di mana kekuatan mengikat kontrak harus dicari dalam kepercayaan yang dimunculkan pada pihak lawan. Menurut Solene Rowan, ketentuan tentang kontrak yang hanya boleh dibatalkan oleh pengadilan hanya dapat dikesampingkan oleh kegunaan klausula syarat batal yang patut. Klausula ini dilaksanakan dengan cara tidak mengharuskan pihak yang dirugikan untuk meminta kepada pengadilan untuk memberikan putusan pengakhiran kontrak. Ia dapat mengakhiri (terminate) secepatnya. Sebagai perbandingan dengan hukum Prancis di mana penafsiran klausula syarat batal yang luas, pengadilan Prancis meminta hak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Mengikatnya pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer berlaku efektif jika pihak yang menuntut pembatalan sendiri tidak wanprestasi  atau tidak beritikad buruk. Selain itu, pihak yang lain tidak mengajukan exceptio non adimpleti contractus. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, klausula syarat batal ini merupakan klausula yang penting bagi perlindungan kepentingan pelaku usaha seperti bank karena pelaku usaha dalam hal ini akan sangat enggan untuk memberikan kredit jika pelaksanaan pembatalan kontrak hanya dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan atau melalui proses litigasi yang panjang dan lama. Klausula syarat batal sebenarnya lebih ditujukan untuk kepraktisan. Daniel Friedmann berpendapat bahwa pengakhiran (termination) dilakukan untuk menghindari penawaran yang buruk (bad bargain). Menurut P.S. Atiyah dan Stephen A. Smith, klausula syarat batal ini menjadi rentan sejak para pihak dapat dan sering melakukan permintaan hak untuk membatalkan bahkan untuk pembatalan hal yang paling sepele sekalipun dan pemutusan kontrak dapat mapan secara normal tanpa pembuktian kesalahan. Demikian Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melindungi konsumen dengan mengatur larangan klausula baku secara umum dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melindungi konsumen dengan mengatur larangan klausula baku secara khusus dalam kontrak baku sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata adalah berkaitan dengan parate executie/self help karena klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan pilihan bagi salah satu pihak untuk melaksanakan parate executie/self help. Namun dalam pelaksanaannya menjadi sulit karena adanya pengertian campur aduk antara parate executie dengan grosse acta oleh hakim-hakim dan Mahkamah Agung di mana pelaksanaannya mensyaratkan meminta fiat pengadilan yang sebenarnya sama seperti pelaksanaan grosse akte. Para pihak harus konsekuen dengan kesepakatan untuk mengsampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tetap mengikat. Terakhir, pelaksanaan parate executie hendaknya tidak dicampuradukkan dengan grosse acta dengan meminta fiat ke pengadilan. Pelaksanaan parate executie harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-VIII/2010 yang menguatkan kedudukan parate executie sebagai pemenuhan prestasi bagi kreditur untuk menjual objek hak tanggungan tanpa fiat pengadilan.

Pengesampingan Pasal 1267

Pasal 1267 KUHPer mengatur “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Apabila memperhatikan isi kalimat dari isi Pasal 1267 KUHPer, maka dalam hal ini memberikan kesempatan kepada pihak terhadapnya prestasi tidak terpenuhi untuk mangajukan gugatan sesuai dengan isi perikatan atau perjanjian yang mengatur tentang denda dan kewajiban untuk memenuhi seluruh pembayaran selama jangka waktu pembayaran yang berada dalam jangka waktu perikatan.

Pengesampingan terhadap Pasal 1267 KUHPer justru menghilangkan hak pihak terhadapnya prestasi tidak dipenuhi dalam hal ini adalah pihak yang membatalkan perjanjian aquo untuk menuntut penggantian biaya  atau denda atas kerugian yang diderita. Sejatinya melalui Pasal 1267 KUHPer, justru memberikan kesempatan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan  jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kesimpulan

 Bagi yang berpendapat bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPer dapat disimpangi, perlu dicermati bahwa kedua pasal aquo tidak bisa secara bersamaan disimpangi karena dalam hal terjadi pembatalan kontrak maka hak untuk menuntut baik pembatalan, ganti rugi dan denda menjadi hilang dengan telah disimpanginya Pasal 1267 itu sendiri. Jika ingin dikesampingkan maka hanya Pasal 1266 saja yang dikesampingkan. Namun masalah akan timbul dimana syarat batal yang telah diatur di dalam perjanjian menjadi hilang karena disimpanginya Pasal 1266 itu sendiri.

Bagi yang berpendapat bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPer tidak dapat disimpangi, maka pembatalan sebuah perjanjian tetap  harus dimintakan ke Pengadilan terlebih dahulu, walaupun dalam kontrak aquo telah diatur syarat pembatalan dan telah mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPer.

[1] Founding Partner, Kenny Wiston Law Offices

Recent Posts

Send this to a friend