EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK STEP IN DAN INTERVENSI PADA KONTRAK KONSTRUKSI

 In Articles

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK STEP IN DAN INTERVENSI PADA KONTRAK KONSTRUKSI

Akbar Perdana*

Hampir dalam setiap kontrak konstruksi modern yang saat ini digunakan di seluruh dunia mengenal hak step in dan intervensi. Penggunaan kedua istilah tersebut, apabila ada, tidak selalu tercantum dalam satu kontrak yang sama. Ada kalanya dalam suatu kontrak konstruksi, hanya mengenal/menggunakan salah satunya.

Penggunaan hak step in dan/atau hak intervensi dipandang sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan kontraktual dalam suatu proyek konstruksi.  Walaupun penggunaan kedua istilah tersebut telah banyak digunakan dalam setiap proyek konstruksi, masih banyak yang belum memahami efektifitas penggunaan klausul step in dan intervensi dapa suatu kontrak konstruksi.

STEP IN

Step in adalah istilah yang termuat dalam suatu klausul dalam perjanjian konstruksi yang memberikan hak kepada pihak pemberi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang gagal untuk diselesaikan oleh pihak penerima pekerjaan.

Pada prakteknya, penggunaan hak step in ini hanya dapat digunakan apabila pihak penerima pekerjaan telah lalai untuk mencapai progress yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut menjadi dasar timbulnya dua opsi yang merupakan hak bagi pemberi pekerjaan: terminasi kontrak atau step in.

Apabila pihak pemberi pekerjaan memilih opsi terminasi kontrak, maka hal tersebut dapat menimbulkan beberapa hal sebagai berikut:

·       Pekerjaan yang sedang berlangsung akan terhenti:

Proses pekerjaan akan berhenti seketika setelah pemberi pekerjaan menyampaikan pemberitahuan kepada penerima pekerjaan bahwa kontrak diterminasi yang berakibat kepada penghentian pekerjaan.

·       Target penyelesaian pekerjaan menjadi semakin sulit untuk dicapai:

Kelalaian penerima pekerjaan dalam mencapai progress pekerjaan merupakan alasan utama dipilihnya opsi terminasi. Terjadinya kelalaian tersebut berakibat kepada melesetnya target penyelesaian pekerjaan. Ketika pekerjaan dihentikan, maka para pihak harus melakukan: demobilisasi personil, perlengkapan dan peralatan milik penerima pekerjaan serta hal-hal lain terkait dengan kewajiban masing-masing pihak sebelum pihak pemberi pekerjaan dapat melakukan proses pengadaan untuk menunjuk penerima pekerjaan yang baru. Berdasarkan praktek, proses pengadaan untuk menunjuk penerima pekerjaan baru yang akan diberikan tugas untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, paling cepat akan memakan waktu sekitar dua minggu. Target penyelesaian pekerjaan yang sudah terlampaui karena kelalaian penerima pekerjaan dalam mencapai progress pekerjaan akan semakin sulit untuk dicapai karena masih harus melalui proses demobilisasi, pengadaan baru dan kewajiban-kewajiban lain sesuai kontrak yang harus dilaksanakan oleh pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang telah diterminasi.

·       Inefisiensi anggaran:

Setelah pemberi pekerjaan melakukan terminasi, maka penerima pekerjaan akan melakukan demobilisasi. Nilai yang diperlukan oleh penerima pekerjaan untuk melakukan demobilisasi sebagai akibat dari terminasi kontrak yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan, akan menjadi tanggungjawab pemberi pekerjaan. Selain itu, pemberi pekerjaan juga akan mengeluarkan beberapa jumlah uang untuk melakukan pengadaan terkait dengan penunjukan penerima pekerjaan yang baru. Hal-hal tersebut menimbulkan inefisiensi anggaran dari sisi pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan akan mengeluarkan extra cost untuk demobilisasi dan proses pengadaan baru.

Apabila pihak pemberi pekerjaan memilih opsi step in, maka hal tersebut dapat menimbulkan beberapa hal sebagai berikut:

·       Kontrak tidak diterminasi:

Hal ini berakibat kepada tanggungjawab atas seluruh hasil pekerjaan masih berada di pihak penerima pekerjaan.

·       Pemberi pekerjaan menyelesaikan sisa pekerjaan:

dapat menggunakan haknya untuk menyelesaikan sendiri pekerjaan yang belum diselesaikan oleh penerima pekerjaan. Biaya yang timbul dalam penyelesaian pekerjaan tersebut akan menjadi beban penerima pekerjaan.

·       Pemberi pekerjaan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan sisa pekerjaan:

Apabila sebelumnya telah diatur di dalam kontrak, pihak penerima pekerjaan dapat menunjuk pihak ketiga yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atas nama pemberi pekerjaan. Jika sebelumya telah diatur didalam kontrak, penunjukan pihak ketiga ini dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadaan terlebih dahulu karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, tanggungjawab atas seluruh hasil pekerjaan masih berada di pihak penerima pekerjaan. Perlu diingat, bahwa perjanjian konstruksi termasuk perjanjian tiga pihak ini merupakan persetujuan memberatkan sebagaimana diatur oleh Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Sesuai Pasal 1317 KUHPer, perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dapat dilakukan apabila suatu perjanjian mensyaratkan demikian dan pihak ketiga yang terkait menyatakan akan mengunakan syarat itu. Selain itu, Pasal 1340 KUHPer mengatur bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPer. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika pemberi pekerjaan ingin menunjuk pihak ketiga yang mengatasnamakan pemberi pekerjaan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, maka penunjukkan tersebut harus dilakukan melalui suatu perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak pemberi pekerjaan, pihak penerima pekerjaan, dan pihak ketiga yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan. Perjanjian tersebut tidak merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan perjanjian turunan dari perjanjian konstruksi sebelumnya antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak penerima pekerjaan.

·       Efisiensi waktu:

Jika dalam opsi terminasi kontrak pemberi pekerjaan harus melalui proses pengadaan lagi, maka dalam opsi step ini ini, pemberi pekerjaan tidak wajib untuk menunjuk pihak ketiga melalui proses pengadaan. Hal ini berarti efisiensi waktu dan memungkinkan untu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat jika dibandingkan dengan opsi terminasi yang harus melalui tahapan pengadaan terlebih dahulu.

·       Efisiensi anggaran:

Apabila diatur sedemikian rupa dalam perjanjian konstruksi dan/atau perjanjian tiga pihak, pihak ketiga dapat menggunakan perlengkapan dan peralatan pihak penerima pekerjaan. Jika hal tersebtu dilakukan maka tidak perlu penambahan biaya atas demobilisasi perlengkapan dan peralatan penerima pekerjaan. Bahkan personil inti dari penerima pekerjaan juga tidak perlu untuk demobilisasi karena penerima pekerjaan tetap bertanggungjawab atas seluruh hasil pekerjaan. Selain itu, karena tidak memerlukan proses pengadaan untuk menunjuk pihak ketiga, maka anggaran pemberi pekerjaan menjadi lebih efisien.

 

INTERVENSI:

Iintervensi adalah istilah yang termuat didalam suatu klausul dalam perjanjian konstruksi yang memberikan hak kepada pemberi pekerjaan untuk melakukan intervensi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penerima pekerjaan, dengan cara melakukan hubungan langsung dengan sub pelaksana pekerjaan.

Dalam kontrak, klausul ini termasuk ke dalam bab Kerjasama antara Kontraktor dan Sub Kontraktor. Pada umumnya tidak ada syarat tertentu terkait pengunaan hakl intervensi ini. Hal ini memungkinkan pemberi pekerjaan untuk memberikan perintah langsung kepada sub pelaksana pekerjaan jika hal tersebut dipandang perlu oleh pemberi pekerjaan. Hal tersebut dapat merugikan penerima pekerjaan karena penggunaan hak intervensi tanpa syarat tertentu dapat mengganggu hubungan hukum antara penerima pekerjaan dengan sub pelaksana pekerjaan. Hal ini menciptakan ketidak-pastian hukum, serta melanggar prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer, dan prinsip kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPer dan 1340 KUHPer. Untuk menghindari hal tersebut, maka seharusnya penggunaan hak intervensi terlbih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

·       Back to back principle:

Untuk memudahkan penggunaan klausul intervensi, kontrak antara penerima pekerjaan dengan sub pelaksana pekerjaan harus menggunakan back to back principle dengan perjanjian konstruksi antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan, serta menitikberatkan kepada adanya hak pemberi pekerjaan untuk melakukan intervensi kepada kontrak antara penerima pekerjaan dengan sub pelaksanan pekerjaan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima pekerjaan dengan sub pelaksana pekerjaan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi sub pelaksana pekerjaan bahwa suatu saat pemberi pekerjaan dapat melakukan intervensi terhadap kontraknya dengan penerima pekerjaan. Agar terdapat dasar yang jelas bagi penerima pekerjaan dalam membuat kesepakatan dengan sub pelaksana pekerjaan, sebaiknya dokumen kontrak konstruksi antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan mengatur secara jelas bahwa apabila penerima pekerjaan akan menggunakan jasa sub pelaksana pekerjaan, maka kontrak antara penerima pekerjaan dan sub pelaksana pekerjaan menggunakan back to back principle. Sesuai Pasal 1317 KUHPer, perjanjian antara penerima pekerjaan dan sub pelaksanaan pekerjaan dengan back to back principle dapat dilakukan.

·       Tidak tercapainya target pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang telah disepakati oleh pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan:

Apabila pemberi pekerjaan ingin menggunakan haknya untuk melakukan intervensi, maka seharusnya hal tersebut didasarkan pada alasan: tidak tercapai target tertentu dalam penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah disepakati para pihak. Hal ini akan memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak terkait serta menunjukkan itikad baik dari pemberi pekerjaan dalam hal intervensi kepada hubungan hukum antara penerima pekerjaan dengan sub pelaksana pekerjaan. Masing-masing pihak akan lebih siap untuk mengalami efek dari penggunaan klausul intervensi dari pemberi pekerjaan.

Fokus utama dari hak intervensi yaitu tercapainya penyelesaian pekerjaan yang secara faktualnya telah melewati target penyelesaian yang telah disepakati bersama dalam dokumen kontrak. Apabila pihak pemberi pekerjaan menggunakan hak intervensi, maka hal tersebut dapat menimbulkan beberapa hal sebagai berikut:

·       Kontrak tidak diterminasi:

Walaupun pemberi pekerjaan melakukan hubungan langsung dengan sub pelaksana pekerjaan, namun tanggungjawab atas pekerjaan tetap menjadi milik penerima pekerjaan termasuk tanggungjawab penerima pekerjaan dengan sub pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak antara masing-masing pihak. Intervensi yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan hanya bersifat untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, tidak untuk mengambil tanggungjawab pihak lainnya.

·       Efisiensi waktu:

Pemberi pekerjaan tidak menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berarti efisiensi waktu yang didapatkan lebih efisien daripada melakukan terminasi ataupun melakukan step in. Hal ini berdampak langsung kepada penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan opsi terminasi atau step in, dan juga pemberi pekerjaan dapat menghindari contractor’s standby claim.

·       Efisiensi anggaran:

Penggunaan hak intervensi tidak melibatkan pihak ketiga, hal tersebut menyebabkan tidak diperlukannya penambahan biaya atas demobilisasi perlengkapan dan peralatan penerima pekerjaan.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penggunaan klausul step in dan intervensi pada kontrak konstruksi lebih efektif daripada melakukan terminasi kontrak. Keunggulan step in dan intervensi adalah tidak diperlukannya terminasi kontrak dan tanggungjawab pekerjaan masih berada pada penerima pekerjaan.

Faktanya penggunaan intervensi sejauh ini lebih mudah untuk diiplementasikan dan lebih efektif daripada step in. Karena tidak memerlukan keterlibatan pihak ketiga untuk melakukan penyelesaian pekerjaan. Perlu diingat hak intervensi yang dibahas pada tulisan ini adalah hak intervensi pemberi pekerjaan kepada hubungan antara penerima pekerjaaan dengan sub pelaksana pekerjaan.

 

*Senior Lawyer

Recent Posts

Send this to a friend