SANTUNAN KEMATIAN KORBAN KECELAKAAN PESAWAT YANG DIKUASAI SEORANG AHLI WARIS

 In Articles

Laurences Aulina

Ahli waris yang merupakan keluarga dari korban kecelakaan pesawat berhak atas santunan yang merupakan bagian dari harta peninggalan. Namun, bagaimana jika santunan kematian yang didapatkan atau harta peninggalan yang ditinggalkan dikuasai dan tidak dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak? Langkah hukum apa yang dapat dilakukan? Sebelum itu, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis santunan apa saja yang didapatkan ahlis waris dari korban kecelakaan pesawat.

SANTUNAN KEMATIAN YANG DIDAPATKAN DALAM HAL KECELAKAAN PESAWAT

  • Jasa Raharja

Santunan yang pertama berasal dari Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00. Kebijakan ini sesuai dengan PMK Nomor 15 Tahun 2017 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menerangkan bahwa,

Penumpang yang menjadi korban akibat Kecelakaan selama berada di dalam Angkutan penumpang umum di udara atau ahli warisnya berhak atas Santunan. (2) Besar Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar 5o.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 5, “Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat Kecelakaan selama berada di dalam alat Angkutan umum di darat, sungai/ danau, feri/ penyeberangan, laut, dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

  • Maskapai Penerbangan

Pada Permenhub No. 77 tahun 2011 Pasal 2 huruf a disebutkan, “Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:

  1. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;”

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 3 huruf a dijelaskan pula, “Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-Iuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut : a. penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang;

  • Jaminan Kematian / Jaminan Kecelakaan Kerja

Dalam hal korban merupakan pekerja yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, maka korban berhak atas santunan yang terbagi menjadi dua macam yaitu Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan, Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Lebih lanjut pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (PP No. 82/19), dijelaskan yang dimaksud dengan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berupa:

  • pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
  1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
  2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  4. perawatan intensif;
  5. penunjang diagnostik;
  6. pengobatan;
  7. pelayanan khusus;
  8. alat kesehatan dan implan;
  9. jasa dokter/medis;
  10. operasi;
  11. transfusi darah; dan/atau
  12. rehabilitasi medik.
  • santunan berupa uang meliputi:
  1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
  4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
  5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
  6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
  7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
  8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Pasal 26 PP No. 82/19 jo. PP No. 44/15 menyebutkan bahwa. “Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.”

Pada Pasal 37 ayat (4) menerangkan bahwa, “Dalam hal Pekerja meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.” Kemudian Ahli waris sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. janda, duda, atau anak;
  2. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
  • keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
  • saudara kandung;
  • mertua;
  • pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
  • bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

  • santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  • santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
  • biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  • beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.

Pada Pasal 40 ayat (2) menerangkan bahwa, “Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:

  1. janda, duda, atau anak;
  2. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
  • keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
  • saudara kandung;
  • mertua;
  • pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
  • bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.”

Sehingga, sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal korban merupakan pekerja merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan meninggal dunia maka korban akan mendapatkan Jaminan Kematian/Jaminan Kecelakaan Kerja bergantung pada apakah korban meninggal dunia dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau bukan merupakan kecelakaan kerja.

Santunan Dari Perusahaan

Selain mendapatkan uang jaminan kematian/jaminan kecelakaan kerja dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, “pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Instirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), “pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) 1 kali ketentuan UPMK, dan uang penggantian hak (UPH).

LANGKAH HUKUM MENANGANI WARISAN YANG DIKUASAI SALAH SATU PIHAK

Apabila santunan-santunan yang disebutkan telah diklaim dan diterima, maka selanjutnya santunan tersebut dapat disatukan dengan harta peninggalan lainnya yang kemudian akan diperhitungkan pembagian kepada ahli waris yang berhak lainnya. Namun, permasalahan umum yang sering terjadi adalah harta peninggalan ini dikuasai oleh salah satu ahli waris bahkan mungkin dikuasai dan tidak dibagikan oleh pihak yang bukan merupakan ahli waris yang berhak.

Sebagimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi, “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”

Sedangkan Pasal 174 KHI, menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

  1. Menurut hubungan darah :

–          Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

–          Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

  1. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sebagai salah satu ahli waris dapat meminta pembagian warisan karena sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Ahli waris lainnya mempunyai hak untuk menuntut pembagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata dinyatakan sebagai berikut:

Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Sedangkan di dalam Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Jika terdapat pihak yang merasa dihalang-halangi oleh ahli waris lainnya dalam pembagian harta warisan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Negeri atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tanah warisan tersebut berada.

Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi :

Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya.”

Atau dalam Pasal 188 KHI berbunyi demikian:

“…………Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Kesimpulan

Bagi keluarga korban kecelakaan pesawat berhak atas santunan yang didapatkan dari Jasa Raharja dan Maskapai Penerbangan. Dalam hal korban merupakan pekerja maka ia juga akan mendapatkan Jaminan Kematian atau Jaminan Kecelakaan Kerja bergantung pada apakah korban meninggal dunia dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau bukan merupakan kecelakaan kerja.

Apabila santunan-santunan yang disebutkan telah diklaim dan diterima, maka selanjutnya santunan tersebut dapat disatukan dengan harta peninggalan lainnya yang kemudian akan diperhitungkan pembagian kepada ahli waris yang berhak lainnya. Namun, permasalahan umum yang sering terjadi adalah harta peninggalan ini dikuasai oleh salah satu ahli waris bahkan dikuasai dan tidak dibagikan oleh pihak yang bukan merupakan ahli waris yang berhak.

Oleh karena itu, jika terdapat pihak yang menghalang-halangi pembagian harta warisan tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai ahli waris, yakni mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

 

 

Recent Posts

Send this to a friend