PENYALAHGUNAAN ALAT BUKTI VISUM SEBAGAI PENGANCAMAN

 In Articles

Laurences Aulina

Visum et Repertum dapat disalahgunakan beberapa orang untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah. Sebagai contoh, ketika seseorang yang memiliki niat dan sengaja memancing amarah orang lain, dengan tujuan bahwa orang yang dipancing tersebut akan membalas dengan melakukan pukulan yang ditujukan kepada dirinya. Dalam kasus demikian, hal yang bisa terjadi adalah orang yang dengan sengaja menginginkan pukulan atau luka akan melakukan visum dan nantinya hasil visum tersebut akan digunakan untuk  mengancam ataupun juga melakukan pemerasan dan meminta sejumlah uang terhadap orang yang dipancing tersebut dengan timbal balik tidak melaporkannya ke pihak berwajib menggunakan alat bukti visum yang didapatkannya dengan sengaja.

Alat Bukti Visum et Repertum

Pengertian visum menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 disebutkan bahwa, Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Visum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et Repertum merupakan pendapat dari seorang ahli (dokter) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian dari hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, Visum et Repertum dibuat hanya untuk memperjelas perkara dan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan bukan untuk kepentingan lainnya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah terdiri atas:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini alat bukti Visum et Repertum dikategorikan alat bukti surat. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

  1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
  2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
  3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
  4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Dengan demikian Visum et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti yang berbentuk surat. Hal ini dikarenakan Visum et Repertum adalah keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli dibidang kedokteran kehakiman dan dilakukan di atas sumpah jabatan.

Penyalahgunaan Alat Bukti Visum

Dalam hal seseorang dengan sengaja melukai dan kemudian lawannya melakukan pembelaan sehingga menimbulkan luka di tubuhnya, maka menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menyatakan,

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Dalam hukum pidana, pembelaan yang seperti ini dikenal dengan noodweer. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) tersebut, orang yang melakukan pembelaan diri tersebut tidak dapat dipidana (dihukum). Namun demikian, hal tersebut kembali lagi berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

Lalu, lebih lanjut pihak pertama melakukan visum dan alat bukti tersebut digunakan untuk mengancam lawannya dengan dalih meminta sejumlah uang dan tidak akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan. Pada Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Seseorang yang dengan sengaja menggunakan visum untuk kepentingan diri sendiri secara tidak sah, dalam kasus ini secara nyata memang telah menjadi korban dari tindakan penganiayaan. Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian juga ia memiliki maksud dan niat hati yang lain terhadap sesuatu yang menimpa kepadanya dengan memanfaatkan situasi menggunakan alat bukti Visum et Repertum secara melawan hukum. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur tanggung jawab pidana dalam aliran dualistik, maka pelaku tindak pidana ini telah memenuhi unsur Dolus. Ini berarti bahwa seseorang telah memiliki niat dan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan cedera ringan atau parah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Penutup

Dalam hal terjadi penyalahgunaan alat bukti visum sebagai tindak pidana pemerasan maka ia dengan sengaja telah menggunakan visum untuk kepentingan diri sendiri secara tidak sah. Sehingga, orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai korban tetapi pelaku pelanggaran lain sehubungan dengan para saksi.

Recent Posts

Send this to a friend