PERLINDUNGAN HUKUM IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA

 In Articles

Laurences Aulina

Adanya sosial media membuat kita lebih mudah mendapatkan berbagai informasi terbaru dan berbagi informasi apapun. Bahka kasus-kasus hukum terbaru sangat mudah untuk diakses baik detail kronologi hingga identitas pelaku. Namun, apakah penyebaran identitas pelaku kejahatan diperbolehkan oleh hukum? Mengingat dampak sosial yang diberikan begitu besar apalagi terhadap anak.

Aturan hukum terkait anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi atau dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara garis besar, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

  • Anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
  • Anak yang menjadi korban pidana (anak korban), yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
  • Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi), yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perlindungan Khusus

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Pasal 1 Angka 15 menjelaskan Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut undang-undang perlindungan anak telah memberikan jaminan bagi anak untuk dapat merasa aman. Lebih lanjut, secara spesifik pada Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

  1. Anak dalam situasi darurat;
  2. Anak yang berhadapan dengan hukum;…

Bentuk perlindungan yang diberikan dijelaskan pada Pasal 64 yang salah satunya yaitu, Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

  1. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Hal serupa juga ditemukan pada Pasal 17 ayat (2) namun lebih spesifik terhadap anak dalam hal kasus kekerasan seksual yang berbunyi, “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga mengatur lebih rinci pada Pasal 19,

  • Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
  • Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelanggar yaitu tertuang pada Pasal 97 UU SPPA, Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari penjelasan tersebut secara jelas undang-undang memberikan perlindungan salah satunya yaitu melarang publikasi atas identitas anak bahkan termasuk identitas orang tua anak bersangkutan yang berhadapan dengan hukum.

Sanksi bagi Polisi

Lalu, bagaimana jika perbuatan menyebarkan identitas anak korban dan orang tuanya tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian? Pada dasarnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib, diantaranya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dan menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003) ditegaskan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dijatuhi sanksi berupa:

  1. tindakan disiplin, berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang dapat dijatuhkan secara kumulatif; dan/atau
  2. hukuman disiplin, yang dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif, berupa:
  3. teguran tertulis;
  4. penundaan mengikuti pendidikan maksimal 1 tahun;
  5. penundaan kenaikan gaji berkala;
  6. penundaan kenaikan pangkat untuk maksimal 1 tahun;
  7. mutasi yang bersifat demosi;
  8. pembebasan dari jabatan;
  9. penempatan dalam tempat khusus maksimal 21 hari.

Perlu digarisbawahi, penjatuhan hukuman disiplin tersebut di atas tidak menghapuskan tuntutan pidana. Sehingga, jika pelaku yang membocorkan identitas orang tua korban tersebut merupakan anggota kepolisian, maka yang bersangkutan dapat dijerat pidana, serta dikenakan sanksi disiplin jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Kesimpulan

Undang-undang telah memberikan perlindungan salah satunya yaitu pelarangan publikasi atas identitas anak bahkan termasuk identitas orang tua anak bersangkutan yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dimaksud yaitu pelaku, korban maupun sebagai saksi. Bagi pelanggar dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

Recent Posts

Send this to a friend