UPAYA HUKUM LUAR BIASA PASCA EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT)

 In Articles

Nadhira Fahrin, S.H.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memperoleh dampak dari perbuatan tersebut memiliki hak untuk diadili di pengadilan. Dalam hal ini, bukti-bukti yang mendukung saksi, serta putusan hakim menjadi hal yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, serta hukuman yang diberikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), putusan hakim di pengadilan memiliki 3 jenis, yakni:

  1. Putusan Bebas, yakni putusan yang diberikan kepada terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
  2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan, yakni putusan yang diberikan kepada terdakwa terbukti, namun tuntutan tersebut bukanlah suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
  3. Putusan Pemidanaan, yakni putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di pengadilan yang terbukti melakukan tindak pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Setiap jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap atau Inkracht van gewijsde, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Putusan hakim akan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diajukan banding dan kasasi setelahnya, namun sebelum putusan tersebut inkracht, dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (“PK”).

Pada umumnya, banding dan kasasi dilakukan apabila terdakwa memiliki saksi, bukti atau hal lain yang mendukung untuk mengubah pandangan dan putusan hakim di pengadilan atas putusan sebelumnya. Banding dilakukan terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri yang mana diajukan ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan Kasasi dilakukan terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri yang diajukan ke Mahkamah Agung. Apabila upaya tersebut terdakwa masih ingin meninjau kembali putusan hakim di tingkat kasasi, maka terdakwa dapat mengajukan PK di Mahkamah Agung (“MA”).

Mekanisme Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

PK merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan putusan hakim tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki, sehingga apa mengurangi atau menghapus hukuman yang diberikan dalam putusan sebelumnya. PK sendiri dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP memiliki penjabaran, yakni:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Setiap putusan PK secara otomatis berlaku Inkracht, artinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dilakukan eksekusi. Pada tahun 2018 lalu, salah satu kasus yang cukup hangat di lingkungan peradilan dimana diajukannya PK yakni kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Jessica dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun tidak membuahkan hasil. Jessica pun tetap mengupayakan kasasi di MA, namun MA memutuskan untuk menolak PK tersebut berdasakan surat putusan dengan Nomor Perkara 69PK/PID/2018.

Dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, PK dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya jangka waktu, sebagaimana banding dan kasasi dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Namun, pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 34/PUU-XI/2013 terkait dengan pembatalan aturan 1 (satu) kali PK yang terdapat di dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Artinya, dengan dibatalkannya aturan tersebut, maka seseorang yang ditolak permohonan PK pertamanya dapat mengajukan PK kembali selama memiliki bukti yang jelas dan dapat dibuktikan di depan hakim (novum). Hal ini dimaksudkan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil tanpa adanya ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum tersebut.

Upaya Hukum Setelah PK Ditolak dan Putusun Inkracht

Dalam praktiknya, seseorang yang melakukan upaya hukum luar biasa (PK) dan permohonan dari upaya tersebut ditolak, maka putusan tersebut Inkracht dan harus dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Namun, sebagaimana putusan MK nomor 34/PUU-XI/2013 yang menghapus ketentuan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, PK akhirnya dapat diajukan lebih dari 2 (dua) kali dan setelah putusan dieksekusi. Meskipun demikian, PK yang diajukan tidak berarti dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan putusan. Seseorang yang melakukan PK tetap harus menjalankan putusan dan dapat melakukan PK, selama ada bukti yang mendukung (Novum) untuk diajukannya PK untuk yang kedua kalinya tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan.

Kesimpulan

Upaya hukum luar biasa dapat dilakukan bagi seseorang yang menginginkan keadilan di tingkat lanjut dan dapat dilakukan dalam 14 (empat belas) hari setalah putusan yang keluarkan oleh pengadilan, yakni melalui upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Pengajuan PK dilakukan di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan diajukan dalam 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya putusan oleh hakim. PK dapat dinyatakan ditolak apabila tidak ada bukti yang kuat untuk mengubah putusan sebelumnya. Namun, PK yang ditolak dapat diajukan kembali apabila ada bukti yang mendukung dan dapat dibuktikan kembali (Novum) di pengadilan.

Recent Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend