APAKAH SUAMI DAPAT MEMILIKI HAK HADHANAH TERHADAP ANAK JIKA PERCERAIAN TERJADI AKIBAT ISTRI SELINGKUH

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Suatu perceraian merupakan pilihan terakhir dalam suatu perkawinan, tentu dalam hal perkawinan kata-kata perceraian adalah hal yang sangat tidak patut atau dilarang untuk diucapkan pada satu sama lain. Banyak hal-hal yang sangat perlu diperhitungkan dalam perkawinan yang mana antara lain harta, nafkah, hubungan keluarga serta yang paling utama adalah anak yang menjadi korban dalam suatu perceraian. Namun, dalam hal timbulnya permasalahan-permasalahan yang tidak dapat menyelamatkan perkawinan tersebut sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis maka tidak jarang jalan perceraian adalah pilihan yang diambil oleh kedua pihak, Adapun setelah terjadinya perceraian secara umum hal pertama yang mereka pikirkan adalah Hak Hadhanah (Pemeliharaan/hak asuh) anak tentunya, tidak jarang hak asuh anak menjadi salah satu pertikaian yang tidak kunjung selesai antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan hingga ke Pengadilan. Pada dasarnya hak asuh anak sudah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dapat dismpulkan bahwa sebelum seorang anak Mumayyiz (dewasa) yaitu sebelum 12 tahun maka hak Hadhanah akan jatuh kepada sang ibu yang mana seorang ibu adalah dianggap lebih pantas dan mengerti dibandingkan sang ayah dalam mengurus seorang anak yang belum dewasa. Namun, bagaimana jika suatu perceraian terjadi diakibatkan dari prilaku ibunya yang suka berselingkuh yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 yang mana seorang ibu dapat dianggap gagal menjadi seorang ibu akibat perselingkuhan tersebut, apakah ayah dapat memperjuangkan Hak Hadhanah anaknya sebelum Mumayyiz?

HAK HADHANAH ANAK

“Hadhanah” pada dasarnya merupakan suatu pemeliharaan terhadap anak yang belum dapat berdiri sendiri dari pada biaya Pendidikan serta Kesehatan maupun pemeliharaan hal-hal yang membahayakan jiwanya agar dapat terjamin hak-haknya untuk hidup, tumbuh berkembang secara seimbang. Yang mana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak  (“UU 17/2016”) yang menyatakan bahwa :

“kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Maka dapat dimengerti bahwa Hak Hadhanah adalah hak pemeliharaan terhadap anak yang dihasilkan dalam suatu perkawinan, maka Hak Hadhanah diperoleh oleh salah satu orang tua anaknya jika terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut.

Namun dalam hak hadhanah telah jatuh kepada salah satu orang tua itu tidak menghapus tanggung jawab ataupun kewajiban kedua orang tua terhadap anak dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini tertuang di dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Selain itu, dalam pasal di atas menyebutkan “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya” ini berarti hak hadhanah anak, yang mana terjadi perdebatan-perdebatan dan tidak ada kata sepakat oleh antara suami dan istri maka dapat menempuh jalur hukum yang berlaku yaitu pengadilan.

Lain halnya dengan ketentuan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

Yang mana KHI menganggap bahwa seorang anak di bawah 12 tahun sepantasnya diurus oleh sang ibu dikarenakan sosok ibu adalah yang diutamakan terutama Asi serta secara mental anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya.

HAK HADHANAH AYAH DALAM PERCERAIAN

Jika kita lihat berdasarkan ketentuan yang tertuang di KHI bahwa sebelum Mumayyiz seorang anak adalah hak ibunya, namun bagaimana ketika sang ibu sendiri dianggap tidak pantas atau dianggap tidak berkompeten dalam mengurus rumah tangga serta anaknya, apakah sang ayah dapat memiliki hak hadhanah sebelum sang anak Mumayyiz?

Dalam kasus seperti ini tentunya kita harus melihat beberapa aspek penting, hak hadhanah tentunya tidak diberikan kepada seseorang yang tidak dianggap pantas menerimanya termasuk ibunya jika dapat dibuktikan dimuka hakim. Adapun orang yang berhak menerima Hak Hadhanah berdasarkan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, sebagai berikut:

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu.

Dalam hal seorang istri melakukan perselingkuhan hingga bercerai, hak asuh anak belum tentu sepenuhnya pasti menjadi milik sang ayah, namun hal ini pun tentu sudah melanggar ketentuan tentang perkawinan yang mana tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” yang mana dapat disimpulkan bahwa jika seorang istri melakukan perselingkuhan, maka dirinya dapat dianggap gagal menjadi sosok seorang ibu. Oleh sebab itu, hak Hadhanah akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan kebaikan untuk anak itu sendiri.

Selain UU Perkawinan, yang menjadi pertimbangan hakim yang cukup kuat bahwa akan memberikan Hak Hadhanah kepada sang ayah adalah ketika sang ibu bertolak belakang dengan konsepsi perlindungan anak yang utuh, komprehensif, dan menyeluruh dalam UU perlindungan anak, yang mana sang anak atau hak asuh anak berdasarkan dengan beberapa asas berikut ini:

  • Non diskriminasi
  • Kepentingan terbaik untuk anak
  • Hak untuk hidup, perkembangan dan kelangsungan hidup
  • Penghargaan pendapat anak.

KESIMPULAN

Maka jika penulis simpulkan bahwa Hak Hadhanah atau Hak Asuh adalah suatu hak yang tidak semudah itu diperoleh oleh seorang ibu maupun ayah di dalam suatu perceraian. Terdapat aspek-aspek yang tentunya menjadi pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian secara formil maupun materil dimana pembuktian tersebut akan menjadi tolak ukur seorang orang tua apakah pantas atau tidak menjadi yang di Hadhanahkan, seorang ibu merupakan sosok penting terhadap anak yang dilahirkannya namun belum tentu sosok tersebut dapat menjadi teladan yang baik buat anaknya dalam hal jika seorang ibu itu melakukan perselingkuhan berkali-kali hingga dimungkinkannya untuk terjadinya zina, maka hal tersebut bukan merupakan teladan bagi anak-anaknya yang bilamana ketika dewasa anak tersebut akan melakukan hal yang sama seperti orang yang diberikan Hak Hadhanah terhadap anak tersebut. Jadi, pada dasarnya semua berdasarkan pembuktian yang diberikan kepada hakim banyak tidaknya bukti tersebut bukan menjadi acuan namun bobot pembuktian tersebut jelas dan terang tidak kabur maka hakim pun tidak segan-segan untuk memutus Hak Hadhanah kepada sang ayah.

Recent Posts

Send this to a friend