KEKUATAN SURAT PERNYATAAN DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

 In Articles

Laurences Aulina

Kesalahan pada masyarakat umum seringkali menyamakan surat perjanjian dengan surat pernyataan, yang diharapkan surat pernyataan tersebut dapat dijadikan alat bukti kuat yang dapat mendukung argumentasinya di persidangan. Padahal, kedua jenis surat tersebut berbeda baik dari segi kekuatan hukum hingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan setelah dibuatnya surat-surat tersebut.

PERJANJIAN

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat,yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal.

Perjanjian dikategorikan sebagai akta yang mana terdapat 2 jenis akta yaitu akta  otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.

Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (diatur pada Pasal 1870 KUHPerdata) artinya jikalau akta otentik dijadikan bukti di depan hakim, maka hakim harus menerima sebagai bukti yang cukup, tidak perlu tambahan bukti yang lain.

Berbeda dengan akta otentik, jika suatu akta di bawah tangan disangkal, maka yang mengajukan akta tersebut sebagai bukti harus membuktikan bahwa akta itu adalah benar. Namun, jika akta di bawah tangan itu diakui oleh pihak yang menandatangani akta tersebut maka pembuktiannya adalah sama dengan akta otentik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1875 KUHPerdata.

SURAT PERNYATAAN

Surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Sehingga, hanya mengikat bagi orang yang membuatnya, dan bisa dicabut kapanpun juga.

Surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka kekuatan hukum sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatanganinya) sebagaimana diatur Pasal 1875 KUH Perdata.

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

Secara formil berarti pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah si pembuat. Secara materil, pembuat harus juga mengakui isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian (nol).

Selain itu, dapat dilihat pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan, “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).” Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika di dalamnya tidak terdapat perikatan jenis apa pun.

Miskonsepsi lainnya, penggunaan materai pada surat pernyataan dianggap dapat mempengaruhi kekuatan hukum surat pernyataan tersebut. Padahal, penggunaan materia hanya memiliki konsekuensi terhadap bea meterai (pajak).

KESIMPULAN

Surat pernyataan hanyalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan, jika pihak yang menandatangani menyangkal kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, maka surat pernyataan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Recent Posts

Send this to a friend