PEMBAYARAN HONORARIUM ADVOKAT OLEH KLIEN YANG TERJERAT KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Profesi advokat merupakan profesi yang berlandaskan nilai-nilai etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jabatan seorang advokat pun adalah jabatan yang sangat dihargai di negara manapun termasuk di Indonesia yang mana dalam ranah hukum Indonesia terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berdasarkan atas keadilan. Adapun empat pilar yang dimaksud disini terdiri dari  penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan advokat (penasihat hukum). Dalam hal ini masing-masing pilar mempunya tugas dan wewenang yang berbeda namun keempat pilar ini pun memilki kedudukan yang sama dan tidak satupun yang lebih tinggi dari yang lainnya. Maka, profesi advokat merupakan salah satu profesi yang berada di garda depan dalam hal penegakan keadilan. Etika-etika advokat pun dibuat secara khusus di dalam suatu peraturan yaitu Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 (UU Advokat). Maka, seorang advokat tidaklah pantas jika melanggar kode etik yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Profesi advokat sendiri adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, terutamanya seorang advokat dalam hal menerima klien, dan etika selama mewakili klien juga diatur di dalam kode etik advokat, salah satu etika yang diatur adalah dalam hal seorang advokat menerima honorarium atau fee advokat dari klien. Namun, apakah semua advokat patut untuk menerima honorarium dari klien yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)? Apakah seorang advokat tidak mempunyai wewenang untuk mengetahui darimanakah sumber uang atau Honorarium itu?

ETIKA ADVOKAT DALAM MENERIMA HONORARIUM

Seorang advokat dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang mana tertuang di dalam UU Advokat pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Lebih lanjut arti dari “jasa hukum” di jelaskan pada Pasal 2 yang menyebutkan :
Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jasa hukum merupakan suatu pekerjaan bagi seorang advokat, yang mana atas pemberian jasa hukum tersebut seorang advokat berhak untuk menerima honorarium atau pembayaran atas jasa yang telah ia berikan terhadap kliennya, yang mana hak penerimaan honorarium dalam menjalankan profesinya sebagai penasihat hukum tertuang di dalam pasal 21 ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan:
(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.

Tentu dalam hal menerima pembayaran atas jasa hukum memiliki kode etiknya, tidak semua jasa hukum yang diberikan oleh advokat wajib untuk menerima honorarium hal ini diatur dalam UU Advokat pasal 22 Ayat (1) yang meyebutkan bahwa:
(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Namun berdasarkan pasal di atas merupakan salah satu ciri-ciri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pengaturan LBH dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU 16/2011”).

 

HONORARIUM ADVOKAT DARI KASUS TIPIKOR

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seorang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah ia berikan kepada kliennya, namun bagaimana jika sumber honorarium advokat tersebut berasal dari hasil pencucian uang yang dilakukan oleh kliennya? Apakah advokat tetap berhak untuk menerima atau advokat wajib untuk menolak?

Jika kita lihat pada contoh kasus yang terjadi yang diikuti dari artikel berjudul “DK Peradi Minta Pengacara Wa Ode Jelaskan Aliran Dana” antara dua pengacara Wa Ode Nuhayati, Arbab Paproeka dan Wa Ode Nur Zainab yang mana kedua advokat tersebut dikatakan menerima aliran dana sejumlah ratusan juta rupiah yang diduga uang tersebut hasil dari pencucian uang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun anggaran 2011.

Ada beberapa pendapat yang bisa kutip dari kasus ini yang mana Ketua Dewan Kehormatan PERADI Leonard Simorangkir menyatakan bahwa advokat berhak untuk menerima uang tersebut selama tujuan dan alasan dari uang tersebut dibayarkan sebagai Fee atau Honorarium Advokat.

Lanjutnya bahwa selama pembayaran honorarium advokat masih dalam jumlah yang wajar dan transparan maka advokat berhak untuk menerima honorarium tersebut namun jika jumlah honorarium terbilang besar dan fantastis maka advokat selayaknya untuk mempertanyakannya, namun pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang besaran honorarium advokat. Selain itu, jika seorang advokat menerima honorarium yang terbilang tidak wajar maka advokat wajib untuk menjelaskan aliran dana tersebut jika dipertanyakan.

Walaupun ada ketentuan pada UU Advokat  Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya oleh pihak berwenang atau masyarakat.

Bukan berarti advokat dapat menerima uang yang tidak halal semaunya. Jika ia ketahui sumber dana tersebut adalah hasil pencucian uang, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPPU) yang mana Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan:
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dapat diartikan bahwa melarang setiap orang untuk melakukan transaksi apapun jika diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Arti dalam kata “patut diduga” diatas mempunyai makna yang sangat terinci sehingga kata “patut diduga” dijelaskan lebih luas lagi pada  Pasal 5 ayat (1) UUTTPU bahwa:
“Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.”

 

KESIMPULAN

Maka kesimpulannya adalah dalam hal seorang advokat menerima honorarium dari orang yang memiliki penghasilan yang tidak dapat ditaksir ataupun pengusaha yang mana mempunyai potensi memiliki kekayaan yang besar, maka seorang advokat berhak dan patut untuk menerima honorarium yang wajar dan transparan dari kliennya dengan menafsirkan bahwa honorarium tersebut berasal dari penghasilan klien.

Namun, jika seorang advokat memiliki klien yang mana klien tersebut merupakan pegawai negeri sipil dan penghasilannya pun dapat ditaksir, dan honorarium advokat yang diberikan terbilang besar maka hal ini wajib untuk seorang advokat menanyakan terlebih dahulu sumber dari honorarium tersebut agar terhindarnya seorang advokat dari perkara pidana yang mana hal ini juga tidak sejalan dengan Pasal 3 huruf (i) UU Advokat yang menyebutkan:
berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Recent Posts

Send this to a friend