ASPEK HUKUM PEMBULLYAN SECARA VERBAL TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KORBAN BUNUH DIRI

 In Articles

Laurences Aulina

Bullying secara verbal termasuk sebagai kekerasan. Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), yaitu

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pasal tersebut tidak membatasi perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

Jerat Hukum Terhadap Pelaku Bullying

Pelaku bullying dengan pelecehan verbal dapat dijerat dengan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU 35/2014 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” dan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Yang perlu diperhatikan, pelecehan verbal tersebut harus terbukti mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis bagi pihak korban. Untuk dapat membuktikan penderitaan psikis ini diperlukan keterangan dari seseorang yang ahli di bidangnya, seperti psikolog atau psikiater.

Jerat Hukum Apabila Korban Bunuh Diri

Pada Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa, “barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Maka, dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila pada pelecehan verbal mengandung hasutan-hasutan atau anjuran untuk melakukan bunuh diri hingga menyebabkan korban benar-benar bunuh diri maka dapat dijerat dengan dasar Pasal 345 KUHP tersebut. Tentunya, diperlukan pembuktian untuk menjerat pelaku dengan pasal tersebut yaitu harus dapat membuktikan unsur kesengajaan dari pelaku.

Pertanggungjawab Hukum Secara Perdata

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014 sebagai berikut:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Dan Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014 yang berbunyi, “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;..”

Secara umum, dapat pula mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kesimpulan 

Bullying secara umum dapat dijerat hukum sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU 35/2014. Apabila bullying tersebut dilakukan secara verbal dan mengandung unsur hasutan-hasutan untuk bunuh diri dan menyebabkan korban bunuh diri maka dapat pula dijerat dengan Pasal 345 KUHP. Meskipun bullying termasuk sebagai kekerasan dan merupakan ranah pidana namun pada perspektif UU Perlindungan Anak, kekerasan (bullying) terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata. Sehingga, dapat menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan.

Recent Posts

Send this to a friend