PENCEGAHAN ADVOKAT SEBAGAI FASILITATOR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

 In Articles

Laurences Aulina

Advokat harus tunduk terhadap kode etik advokat dalam menjalankan profesinya, dalam hal ini termasuk hubungannya dengan klien. Kewajiban advokat dalam menjaga kerahasian klien diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang mengatur sebagai berikut:

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pada perkembangannya, terdapat kejahatan tindak pidana pencucian uang dimana advokat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan menjadi fasilitator untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Maka, dari itu advokat memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut. Namun, hal ini berbenturan dengan kewajiban advokat yang harus menjaga rahasia kliennya, yang mana rahasia klien termasuk pula informasi keuangan klien.

Potensi advokat untuk ikut serta dalam kasus pencucian uang juga dimungkinkan jika advokat tidak melaporkan transaksi mencurigakan tersebut padahal ia sudah mengetahuinya.

Melaporkan Transaksi Keuangan

Advokat menjadi salah satu profesi yang digolongkan dalam pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) disamping profesi lain seperti notaris/PPAT, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.

Ketentuan lebih lengkap diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

  1. pembelian dan penjualan properti;
  2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
  3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
  4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
  5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”

Pada ketentuan menjaga kerahasiaan klien oleh advokat Pasal 19 UU advokat disebutkan terdapat pembatasan advokat dalam merahasiakan informasi klien yaitu dengan adanya klausul “kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”, sehingga kewajiban tersebut dapat dikecualikan jika terdapat UU yang mengatur lain.

Risiko kriminalisasi advokat dalam kejahatan TPPU ini adalah saat bertindak sebagai pihak lain atau bukan pelaku utama yang terlibat dalam pencucian uang. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai gate keeper yang dapat diperankan profesi advokat. Tugasnya profesi tersebut menyembunyikan dan menyamarkan hasil TPPU. Keterlibatan advokat tersebut dapat dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Bagi advokat litigasi tidak terdapat kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Sebab, dalam PP 43/2015 menyatakan terdapat pengecualian bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dalam rangka memastikan posisi hukum dan penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Upaya Pencegahan

Sejumlah upaya yang perlu dilakukan pengacara untuk mengantisipasi pencucian uang, antara lain melalui uji tuntas klien (client due diligent). Uji tuntas itu meliputi mengidentifikasi klien, memverifikasi identitas klien, identitas pemilik manfaat (beneficial owner), memverifikasi identitas pemilik manfaat, pelatihan, dan pencatatan. Termasuk pula melaporkan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Reporting) seperti yang telah dijelaskan di atas, dan tidak ada tip (No tipping of). Kantor hukum membutuhkan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme global.

Kesimpulan

Meskipun terdapat benturan kepentingan untuk menjaga kerahasiaan klien yang mana termasuk informasi keuangan klien. Namun, terdapat pengecualian dalam hal transaksi keuangan yang mencurigakan untuk dilaporkan agar mencegah agar pengacara tidak digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan adalah melalui uji tuntas klien (client due diligent). Uji tuntas itu meliputi mengidentifikasi klien, memverifikasi identitas klien, identitas pemilik manfaat (beneficial owner), memverifikasi identitas pemilik manfaat, pelatihan, dan pencatatan.

Recent Posts

Send this to a friend