ATURAN HUKUM PASANGAN YANG MENOLAK BERTANGGUNG JAWAB SETELAH MENGHAMILI

 In Articles

Laurences Aulina

Janji untuk menikahi secara lisan menjadi rayuan untuk dapat bersetubuh dengan pasangan. Namun, bagaimana jika janji tersebut tidak direalisasikan dan wanita berakhir hamil di luar nikah. Apakah pria tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dijerat oleh hukum?

Persetubuhan Di Luar Nikah Oleh Anak

Jika perbuatan tersebut dilakukan salah satu atau keduanya anak–anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perpu 1/2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016).

Pasal 76D UU 35/2014 menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2016 menyatakan:

  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sebagaimana disebutkan Pasal 81 ayat (2) tersebut, maka janji menikahi merupakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk melakukan persetubuhan dan ketentuan pidana yang berlaku sama dengan pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan, yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Persetubuhan Di Luar Nikah Oleh Orang Dewasa

Hal yang perlu dipahami bahwa pihak wanita tidak dapat melaporkan pacar/pasangannya ke polisi atas dasar pemerkosaan karena tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan itu, dan perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menyinggung tentang janji-janji menikahi (promises to marry). Berdasarkan pasal ini janji-janji menikahi tidak menimbulkan hak menuntut ke pengadilan untuk dilangsungkannya perkawinan, juga tidak ada hak menuntut biaya, gantgi rugi, atau bunga akibat ingkar janji menikahi. Dapat dilakukan permintaan ganti rugi jika terbukti sudah ada pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan kepada petugas Kantor Catatan Sipil, yang diikuti pengumuman rencana perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil. Namun, terdapat beberapa yurisprudensi yang bertentangan dengan pasal ini yang akan dibahas lebih lanjut.

Contoh Kasus Pada Anak

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Wsb. Terdakwa dan korban yang masih di bawah umur (15 tahun) berpacaran. Terdakwa membujuk saksi korban dengan menyatakan bahwa terdakwa akan menikahi jika korban hamil. Namun, faktanya Terdakwa malah susah ditemui dan terus menghindar ketika korban diketahui hamil.

Akhirnya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dengan mengacu pada Pasal 76D UU 35/2014. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Contoh Kasus Pada Orang Dewasa

Seorang pria telah berjanji untuk menikahi pasangan/pacarnya. Bahkan keduanya memutuskan untuk hidup bersama selama lebih dari setahun. Biaya hidup bersama itu banyak ditanggung oleh pihak wanita. Seiring berjalannya waktu, pihak wanita menagih janji nikah tersebut. Namun, lantaran terdapat penolakan keluarga terhadap perkawinan, maka pihak pria tidak menepati janjinya. Pada Putusan No. 3191 K/Pdt/1984 tidak dipenuhinya janji menikahi dianggap sebagai melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan itu adalah perbuatan melawan hukum. Majelis hakim agung menyatakan bahwa pihak pria telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu dibebani ganti rugi sebagai pemulihan nama baik sebesar 2,5 juta rupiah.

Contoh kasus serupa lainnya terjadi di Surabaya hingga wanita tersebut hamil. Pada Oktober 1997, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Majelis hakim menyatakan demi hukum bahwa tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini penggugat, oleh karena itu harus membayar kembali biaya yang pernah dikeluarkan penggugat untuk membiayai hidup tergugat selama tinggal bersama dengan penggugat tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hakim mewajibkan tergugat membayar biaya sebesar 7,5 juta rupiah untuk biaya yang telah dikeluarkan, plus 10 juta rupiah untuk biaya pemulihan nama baik penggugat. Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan ini.

Dalam putusan No. 3277 K/Pdt/2000, Mahkamah Agung menyatakan tidak dipenuhinya janji menikahi adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum. Majelis hakim agung merujuk pada putusan terdahulu yaitu putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984. Intinya, majelis menyatakan ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan

Apabila kejadian tersebut terjadi pada pihak yang salah satu atau keduanya merupakan anak maka, sesuai pada Pasal 81 ayat (2) Perpu 1/2016 janji menikahi dikategorikan sebagai tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk melakukan persetubuhan dan ketentuan pidana yang berlaku sama dengan pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan, yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Namun, dalam hal para pihak merupakan orang dewasa maka berlaku Pasal 58 KUHPerdata yang mana pasal ini mengatur janji-janji menikahi tidak menimbulkan hak menuntut ke pengadilan untuk dilangsungkannya perkawinan, juga tidak ada hak menuntut biaya, gantgi rugi, atau bunga akibat ingkar janji menikahi. Dapat dilakukan permintaan ganti rugi jika terbukti sudah ada pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan kepada petugas Kantor Catatan Sipil, yang diikuti pengumuman rencana perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.

Meskipun demikian, terdapat pula yurisprudensi yang memutuskan bahwa janji untuk menikahi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat.

 

Recent Posts

Send this to a friend