ATURAN DIGITAL NOMAD DI INDONESIA

 In Articles

Laurences Aulina

Perkembang ilmu pengetahuan dan teknologi kini memudahkan begitu banyak kegiatan manusia termasuk dalam mencari nafkah. Kini melakukan pekerjaan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gadget, pekerjaaan tersebut pada prinsipnya bisa dilakukan darimana saja. Seperti programmer aplikasi, penulis buku, dan sejenisnya, mereka bisa bekerja darimana saja. Orang-orang seperti inilah yang dikenal sebagai Digital nomad.

Kasus yang baru-baru ini menuai kontroversi mengenai seorang Digital nomad asal Amerika yang berada di Bali, Kristen Gray. Yang menarik perhatian yaitu terkait visa violation. Dapat diilustrasikan jika ada orang Indonesia bekerja di perusahaan sawit di Serawak memakai fasilitas bebas visa bisa dianggap sebagai TKI ilegal, tetapi bagaimana dengan seorang web designer menginap selama 14 hari di Kuala Lumpur sambil menyelesaikan pekerjaan dari client nya yang mungkin berasal dari pemilik toko batik di Pekalongan?

Di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur para digital nomad. Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan hanya membatasi seseorang bisa berada di Indonesia selama 30 hari. Tetapi tidak menyebutkan untuk kegiatan apa saja. Sedangkan, Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, hanya mengatur mengenai perusahaan Indonesia yang mempekerjakan orang asing. Mempekerjakan yang dimaksud adalah dengan perjanjian dan dalam jangka waktu tertentu.

Seorang digital nomad asing yang masuk ke Indonesia dengan bebas visa tidak diperkenankan mengambil gig job (istilah pekerjaan freelance) dari client manapun di Indonesia karena pada dasarnya bebas visa digunakan untuk wisata. Tetapi jika akhirnya melakukan pekerjaan disini, selama dia tidak mendapatkan penghasilan dari pihak manapun di Indonesia, tidak ada aturan yang dilanggar.

Beberapa negara sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan visa kerja khusus bagi seorang Digital nomad. Sebagai contoh Estonia, pemerintah setempat membuat visa digital nomad pada 2019 lalu. Pemerintah Estonia memilih untuk membuka diri terhadap fenomena global ini. Mereka memberikan visa Digital nomad yang berlaku selama 365 hari bagi pelancong yang ingin bekerja sekaligus berwisata di Estonia. Tidak hanya itu, Visa Digital nomad Estonia itu juga bisa digunakan di semua negara Uni Eropa sampai dengan 90 hari.

Aturan Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh), seseorang dapat dikenakan PPh sepanjang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan Subjektif yaitu persyaratan bahwa seseorang atau suatu badan usaha termasuk dalam kategori subjek pajak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Persyaratan Objektif yaitu persyaratan subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, apakah Digital nomad memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut?

Berdasarkan UU PPh, subjek pajak terbagi atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Yang dimaksud dalam Subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga ) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sepanjang memenuhi salah satu kondisi tersebut, Digital Nomad dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri berdasarkan Undang-Undang PPh. Sedangkan yang dimaksud dalam Subjek pajak luar negeri yaitu sebagai berikut:

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirkan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melelaui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak leih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan , dan badan yang tidak didirkan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak dengan melewati batas negara/yuridiksi pajak (aspek pajak internasional), kita juga perlu memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai lex specialis dari ketentuan Undang-Undang PPh. Dalam kasus ini, sebagai contoh kita gunakan ketentuan P3B Indonesia-USA. Seseorang dapat ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri berdasarkan P3B tersebut sepanjang yang orang yang bersangkutan berdomisili di negara terkait dengan memperhatikan:

  1. kepemilikan tempat tinggal permanen (permanent dwelling place);
  2. tempat menlaksanakan kegiatan sehari-hari, meliputi urusan pribadi dan kegiatan ekonominya (ordinary course of life); dan
  3. tempat melaksanakan kebiasaan/hobinya (place of habitual abode).

Dengan menggunakan ketentuan P3B Indonesia-USA, seorang Digital Nomad dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia sepanjang yang bersangkutan memiliki tempat tinggal dan/atau menjalani kehidupannya di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Digital Nomad melakukan pekerjaannya secara bebas dengan memanfaatkan teknologi informasi nirkabel. Dengan teknologi informasi yang telah berkembang pesat, saat ini banyak Job Marketplace yang menawarkan pekerjaan/proyek bagi mereka yang berminat dan memiliki keahlian di suatu bidang. Seseorang yang berhasil menyelesaikan pekerjaan/proyek yang ditawarkan akan memperoleh penghasilan dari rekanan/pihak yang memberikan pekerjaan/proyek tersebut.

Dari proses bisnis tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Digital Nomad melaksanakan pekerjaannya secara independen (tidak terikat oleh pihak tertentu). Sehingga atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan tersebut dapat dipajaki dengan tarif umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (sebelum 2 November 2020), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Dalam Negeri WNA, berlaku asas pemajakan World Wide Income. Asas pemajakan World Wide Income adalah pemajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Digital Nomad yang dikategorikan Subjek Pajak Dalam Negeri WNA, baik itu bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya dapat dikenakan pajak di Indonesia sepanjang penghasilan itu diterima atau diperoleh sejak yang bersangkutan memenuhi syarat subjektif sebagai wajib pajak.

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Dalam Negeri WNA, berlaku asas pemajakan teritorial sepanjang WNA tersebut memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama empat tahun. Asas teritorial yang dimaksud adalah pemajakan hanya dilakukan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Namun, ketentuan ini akan gugur jika yang bersangkutan memanfaatkan P3B.

Dapat disimpulkan, Digital Nomad merupakan salah satu pekerjaan yang semakin marak di masyarakat seiring berkembangnya teknologi informasi nirkabel. Proses bisnis pekerjaan tersebut yang tidak terbatas oleh tempat tidak membuat penghasilan dan pelaku usaha terkait terbebas dari kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya ketentuan perpajakan akan diterapkan kepada seluruh pihak tanpa membeda-bedakan.

 

 

Recent Posts

Send this to a friend