LALAI DALAM MEMBAYAR UTANG, APAKAH DAPAT DIPIDANA?

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Utang piutang merupakan salah satu metode yang sangat sering digunakan pada masa saat ini terutama pada masa Pandemi Covid-19, tentunya banyak tekanan-tekanan ekonomi yang memaksa masyarakat untuk melakukan utang terhadap orang perorangan maupun badan usaha yang menyediakan jasa utang piutang meskipun dikenakan bunga yang tinggi. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kepentingan bisnis utang piutang juga dilakukan untuk memenuhi gaya hidup (hedonisme), hal ini merupakan suatu kesempatan ataupun Opportunity bagi sebagian kalangan dalam mencari keuntungan lebih, namun sering kali dijumpai di dalam prakteknya banyak utang piutang yang menimbulkan permasalahan, tentunya apabila debitur (Si berutang) lalai (Wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang, sehingga tidak jarang antara debitor dan kreditor mengalami cekcok yang mengakibatkan kreditor terpaksa menggunakan jasa Debt Collector untuk melakukan sita jaminan secara paksa terhadap barang milik debitor, hal ini merupakan rahasia umum bagi sebagian besar masyarakat, namun hal yang dilakukan oleh kreditor tersebut adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana kreditor dapat dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan maka kreditor dapat dikenakan dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau dapat juga dikenakan dengan Pasal 368 KUHP tentang perampasan. Tindakan kreditor tersebut merupakan tindakan yang sangat riskan/berisiko jika debitor melapor kepihak yang berwenang. Hal ini membuat kreditor sangat tertekan dengan keadaan yang mana kreditor harus mendapatkan modalnya kembali dan keuntungan dari jasa yang telah ia berikan, namun apakah kreditor dapat menempuh jalur lain guna untuk mendapatkan uang yang ia telah utangkan terhadap debitor, apakah kreditor dapat melaporkan kegagalan/kelalaian debitor dalam membayar utangnya? apakah debitor dapat dipidana atas Wanpretasi yang dilakukannya terhadap kreditor?

Kreditor Melaporkan Debitor Kepihak Yang Berwenang

Dalam hal debitor lalai/mangkir dalam membayar utangnya apakah dalam tindakan ini kreditor dapat melaporkan debitor ke pihak yang berwenang/kepolisian?  Pada dasarnya di dalam ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak ada pelarangan terhadap kreditor untuk melakukan pelaporan terhadapat kelalaian debitor dalam membayar utangnya kepada pihak yang berwenang/kepolisian, karena dalam hal membuat laporan atau pengaduan adalah hak setiap subjek hukum, namun belum tentu laporan/pengaduan tersebut dapat dilanjutkan atau dinaikan ke proses peradilan, bahkan bisa saja laporan/pengaduan tersebut ditolak.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perkapolri No. 6 Tahun 2019 yang berbunyi:

Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

  1. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
  2. Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
  3. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang mengadukan atau melaporkan atau mengadu kepada polri;

Dalam Pasal 3 ayat (3) Perkapolri No. 6 Tahun 2019 di atas dijelaskan bahwa penyidik atau pejabat yang berwenang selain memberikan jaminan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pembuatan laporan atas dugaan suatu tindak pidana, ia juga ditugasi melakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Artinya dengan sendirinya di dalam pasal tersebut terdapat kewenangan penyidik atau pejabat yang berwenang untuk dapat menolak suatu laporan dari Pelapor apabila tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan atau apabila permasalahan yang dilaporkan ternyata merupakan perdata murni.

Pada kebiasaanya permasalahan utang piutang dilaporkan oleh kreditor ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Permasalahan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana apabila terdapat adanya perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) debitor dalam melakukan utang piutang dengan kreditor yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan/atau unsur-unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan;

Kesimpulannya adalah pihak kepolisian (Penyidik) dapat menerima laporan/pengaduan atas lalainya debitor apabila setelah melakukan kajian awal ditemukan adanya perbuatan (actus reus) debitor yang didasari atas niat jahat (mens rea) dalam melakukan utang piutang dengan kreditor yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan/atau unsur-unsur Pasal 378 KUHP, namun apabila setelah melakukan kajian awal tidak ditemukan adanya perbuatan (actus reus) debitor yang didasari atas niat jahat (mens rea) dalam melakukan utang piutang dengan kreditor, maka penyidik dapat menolak laporan/pengaduan tersebut;

Apakah Lalainya Debitur Membayar Utang Mengandung Unsur Pidana?

Sebelum praktek utang piutang dilakukan tentunya wajib adanya suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak agar kedua belah pihak dapat saling memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, definisi perjanjian sendiri tertuang di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Adapun perjanjian tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat berlaku mengikat dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat jika terjadinya suatu permasalahan hukum kedepannya sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu (objek);
  4. suatu sebab yang tidak dilarang (halal);

Syarat sah perjanjian pada angka 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, yang mana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tetap sah dan mengikat bagi para pihak, namun apabila salah satu pihak keberatan, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan;

Syarat sah perjanjian pada angka 3 dan 4 merupakan syarat objektif, yang mana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadinya perjanjian antara para pihak.

Lebih lanjut Secara khusus Utang Piutang adalah sebagai perbuatan pinjam meminjam telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang menyebutkan:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Persoalan utang piutang merupakan hal yang lumrah di dalam masyarakat, dimana utang piutang dapat menimbulkan masalah jika debitor lambat dalam membayar utang karena tidak mampu membayar utang ataupun dengan sengaja tidak mau membayar utang. Akibatnya adalah kreditor menderita kerugian dan dari segi hukum perikatan dan apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka debitor dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan).

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian dijelaskan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya, namun terlambat;
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun sanksi atas Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitor adalah sebagai berikut:

  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
  2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian;
  3. Peralihhan risiko;
  4. Membayar perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim;

Dalam prakteknya seringkali didapati permasalahan utang piutang dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, dimana permasalahan tersebut dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana apabila terdapat perbuatan (actus reus) dengan niat jahat (mens rea) yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan/atau unsur-unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan;

Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dapat disimpulkan bahwa karakter dari pasal penggelapan ini adalah suatu barang yang menjadi objek penggelapan merupakan barang kepunyaan orang lain yang telah dalam penguasaan si pelaku bukan karena suatu kejahatan atau bukan karena perbuatan curang seperti melalui pinjaman, atau dititipkan, kemudian dengan sengaja (niat buruk) dan secara melawan hukum si pelaku menginginkan memiliki barang tersebut.

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dapat disimpulkan bahwa karakter dari pasal penipuan ini adalah si pelaku memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan buat orang lain dengan cara melawan hukum (curang/memperdaya orang) seperti memakai nama palsu atau martabat palsu, melakukan tipu muslihat atau melakukan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar si korban menyerahkan sesuatu barang atau uang, memberi hutang atau bahkan meminta si korban untuk menghapuskan piutangnya.

Dari uraian pasal-pasal di atas, maka terlihat jelas substansi dari tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan sangatlah jauh berbeda dengan utang piutang yang merupakan hukum perdata. Namun agar dapat di proses secara pidana tentu harus ditemukan adanya perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dari debitor yang dengan sengaja tidak membayar atau mengembalikan utangnya, namun apabila kelalaian debitor atas utang-utangnya murni disebabkan karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) sesuai dengan yang diperjanjikan, maka permasalahan tersebut adalah perkara Perdata murni, sehingga debitor tidak dapat dipidana dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelalaian debitor atas utang-utangnya yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) sesuai dengan yang diperjanjikan, maka kelalaian tersebut murni merupakan perkara Perdata yang dapat dilakukan ganti rugi ke Pengadilan karena Wanprestasi, namun apabila ditemukan adanya perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dari debitor untuk menipu atau sengaja tidak membayar atau mengembaliakan utangnya kepada kreditor maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP, dimana konsekuensinya kreditor mempunyai hak simultan untuk mengajukan gugatan secara perdata dan/atau melaporkan debitor ke kepolisian.

Pembayaran Utang Menggunakan Cek (cheque) dapat dipidana?

Selain itu, sering juga ditanyakan oleh orang maupun badan usaha yang menyediakan jasa utang piutang, tindak utang piutang apa saja yang dapat dijerat dengan perkara Pidana? Dalam hal ini dapat kita lihat pasca di tariknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, peraturan ini dapat dikolerasikan ke Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana Pasal 378 KUHP menyebutkan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

artinya bahwa suatu kasus utang piutang dapat dipidanakan jika suatu pembayaran utang piutang mengadung penipuan seperti pembayaran utang mengunakan cek kepada kreditor namun pada saat dicairkan ke bank saldo dari debitur dinyatakan kosong oleh pihak bank, ini merupakan tindakan yang dapat dipidana karena debitor dari sebelum dan sesudah menyerahkan cek tersebut kepada kreditor telah mengetahui bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh kreditor.

Kesimpulan

Maka kesimpulannya adalah ketidakmampuan debitur dalam membayar utang yang telah diperjanjikan Bersama kreditur adalah suatu tindakan yang tidak bisa di Pidana berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, adapun kreditor membuat laporan kepada kepolisian adalah tindakan yang sah-sah saja, namun belum tentu kasus tersebut dapat diteruskan ketingkat pengadilan, lain halnya dengan kasus utang piutang yang mengadung unsur pidana seperti pembayaran utang menggunakan cek kosong yang dapat dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan hal tersebut akan menjadi konsiderasi tergantung pembuktian materil maupun formil yang cukup untuk dapat diterima oleh pengadilan.

Recent Posts

Send this to a friend