ATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT SEORANG PRIA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN DUA MEMPELAI WANITA DI WAKTU YANG BERSAMAAN

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H. dan Laurences Aulina S.H.

Perkawinan lazimnya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, beberapa kali terjadi perkawinan seorang laki-laki dengan dua mempelai perempuan sekaligus di waktu yang bersamaan. Ada juga tanggal akad yang satu dengan tanggal akad lainnya   dilangsungkan berdekatan. Bagaimanakah aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai Perkawinan ini? Serta bagaimana prosedur perkawinan yang sah menurut hukum positif di Indonesia?

Hukum Perkawinan di Indonesia

Aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pasal 1 UU Perkawinan dinyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan,

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Asas ini dikenal sebagai asas monogami secara singkat dapat diartikan yaitu seorang suami hanya memiliki satu istri, asas ini dianut dibeberapa negara salah satunya Indonesia, lain halnnya dengan Negara Malaysia yang menganut sistem Common law, Negara Malaysia sangat mengatur secara tegas terhadap larangan poligami sehingga menganggap bahwa poligami merupakan tindakan kriminal.

Lain halnya di Indonesia, asas monogami memang berlaku namun sifatnya terbuka atau tidak mutlak. Maksud dari “tidak mutlak” adalah bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami. Sifat tidak mutlak ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan 5 ayat (1) UU Perkawinan.

Terkait seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), UU Perkawinan mewajibkan suami untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai berikut (pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan):

  • bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  • bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  • bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut (Pasal 5 UU Perkawinan):

  1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya dari masing-masing calon suami dan calon istri itu (Pasal 2 ayat (1). Di samping itu, perkawinan juga harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2). Artinya, Indonesia menganut asas perkawinan agama (religious marriage), dan juga perkawinan negara (civil marriage).

Dengan menganut asas perkawinan negara, maka UU Perkawinan juga memasukkan unsur yuridis yaitu melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jika tidak terpenuhi asas perkawinan negara, yang dalam hal ini dicatatkan, maka perkawinan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak terdapat bukti yuridis berupa Akta Nikah untuk membuktikan bahwa perkawinannya sah di mata hukum dan negara.

Contoh Kasus

Sebelumnya Seorang pria di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melangsungkan perkawinan dengan dua orang wanita dalam waktu yang bersamaan pria yang menikahi dua wanita tersebut bernama Korik Akbar. Dia merupakan warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. Sementara, dua wanita yang dinikahinya bernama Khusnul Hotimah, warga Desa Prabu, dan Yun Nitanuri, warga Desa Rambitan.

Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pria yang menikahi dua gadis tersebut bernama Suhuan, sementara istrinya adalah Anggun Andini dan Vopi Anggraini yang tercatat sebagai warga Muba.

Aturan Kawin Dengan 2 (dua) Perempuan Pada Waktu Bersamaan

Pasal 1 UU Perkawinan yang menegaskan secara tidak langsung melarang  perkawinan yang dilangsungkan secara waktu yang bersamaan karena bertentangan dengan asas hukum perkawinan Indonesia.

Pada contoh-contoh kasus yang telah terjadi, bahwa hal ini dimungkinkan atau diperbolehkan berdasarkan hukum agama islam, namun tidak diperbolehkan melewati malam pengantin (malam pertama) dilakukan secara bersama-sama.

Namun, dalam hukum Negara Indonesia perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan kedua-duanya sekaligus saat bersamaan yang berakibat salah satu mempelai perempuan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Maka pada dasarnya, mempelai perempuan yang tidak dicatatkan tersebut dianggap nikah siri/nikah secara agama yang syah namun kepentingannya secara hukum negara tidak terlindungi sampai pihak suami mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat untuk berpoligami dan kemudian dicatatkan pada KUA.

Kesimpulan

Penting untuk diingat, terpenuhi asas perkawinan negara, yang dalam hal ini dicatatkan, yaitu terdapat bukti yuridis berupa Akta Nikah untuk membuktikan bahwa perkawinannya sah di mata hukum dan negara. Maka dari itu, perkawinan dengan dua mempelai perempuan sekaligus dapat dilakukan akad nikah yang sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan mencatatkan salah satu mempelai terlebih dahulu yang mana hal ini seirama dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1). Kemudian ijin poligami diajukan untuk selanjutnya perkawinan dengan mempelai perempuan yang lainnya ( istri yang lainnya) dicatatkan pada KUA setempat.

Recent Posts

Send this to a friend